Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Dari 11 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada 2016, empat di antaranya adalah kader PDIP. Bagaimana dengan kasus korupsi terbanyak di KPK? Yang terbanyak adalah kasus suap.

Sofyan berjanji akan menyelidiki proyek tender Rolls-Royce di Indonesia, sekaligus membongkar siapa saja orang PLN yang bermain.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyatakan lembaganya akan mengizinkan KPK memeriksa hakim konstitusi tanpa menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo bila Patrialis memang benar tertangkap OTT.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil usulkan perubahan mekanisme perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2016 ini sekitar 34 dan menempati urutan ke 88 dari 176 negara. Artinya skor Indonesia naik satu poin satu poin dari semula 35 dan urutan di tahun 2015 berada di posisi 90.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa lembaga negara dan institusi penegak hukum harus memperhatikan pengangkatan pejabat dengan mempertimbangkan integritas dan latar belakang calon pejabat.

KPK memeriksa enam pegawai BPKP untuk dimintai keterangan kasus tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Hingga saat ini, KPK juga telah memeriksa lebih dari 250 saksi terkait kasus tersebut.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Madiun Putra Football Club (MPFC) Harminto dalam kaitan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi dan menyita sejumlah dokumen terkait kasus suap Emirsyah Satar

Menteri BUMN, Rini Soemarno menyatakan kasus suap, yang menjerat Emirsyah Satar, jadi tanggungjawab perorangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait permasalahan pajak PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP).

Ketua MA Hatta Ali menyatakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dicantumkan dalam berita negara. Kabar ini menjadi angin segar bagi KPK yang siap mengusut korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

KPK menyatakan telah mendapatkan bukti kuat dalam kasus suap yang melibatkan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, yang juga merupakan bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebanyak 12 orang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana yang mengalir ke tersangka gratifikasi Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.

Tim penyidik KPK telah menyita empat unit mobil mewah milik Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah untuk kembali ke Indonesia. Tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut itu disinyalir masih berada di luar negeri hingga berita ini ditulis.

Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada APBD-Perubahan 2016 masih dalam proses pencarian.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto membenarkan informasi bahwa ada oknum TNI yang terlibat kasus dugaan suap dalam sejumlah pengadaan infrastruktur di sektor kelautan. Namun, TNI masih memantau perkembangan isu tersebut.

Mantan pelaksana tugas (plt) sekretaris utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit pada APBD-Perubahan 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan wali kota non aktif Cimahi Atty Suharti dan suaminya yang juga mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tohija hari ini, (02/12/2016).