Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Patrialis Akbar mengklaim tidak ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya yang terlibat dalam kasus suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat ia jadi tersangka.

KPK memeriksa 10 saksi, tujuh diantaranya anggota DPRD Kota Madiun, terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka terkait indikasi TPPU dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

KPK tidak ragu membawa Bambang Wiratmadji Soeharto kembali ke pengadilan, tapi saat ini tim sedang mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil karena berdasarkan penetapan hakim, terdakwa dapat dilimpahkan kembali apabila yang bersangkutan sudah sehat dan layak mengikuti sidang.

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi menanggapi santai isi dakwaan kasus suap pejabat Ditjen pajak yang menyeret namanya dan adik ipar Jokowi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyampaikan pihaknya terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti politik.

Patrialis membantah anggapan terhadap dirinya yang bisa merubah draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK bersedia menerima pengajuan Choel Mallarangeng menjadi Justice Collaborator, yang sudah disampaikan sejak akhir 2016 lalu, apabila ia mau buka bukti baru terkait dalang utama korupsi Hambalang. 

Pernyataan Saut Situmorang ini secara implisit menjawab pertanyaan masyarakat bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak harus dilakukan dengan cara Operasi Tangkap Tangan semata (OTT), tetapi bisa dari penemuan fakta persidangan, pemanggilan saksi terkait ataupun menelusuri denda perampasan dari produk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengoperasikan Gedung Merah Putih mulai awal Februari 2017 sebagai kantor bagi sekitar 1.100 pegawai lembaga pemburu koruptor ini.

Sejumlah pejabat yang diperiksa antara lain: Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Sekda Kota Madiun Maidi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Nono Djatikusumo, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Suwarno, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Totok Sugiarto.

Samsu Umar Samiun merupakan satu dari lima calon kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Namun, kemenangan yang diraihnya tidak otomatis membuatnya kembali memimpin Kabupaten Buton. Bagaimana dengan yang lain?

KPK telah menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,1 miliar.

Jaksa KPK menuntut mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho, dengan hukuman tiga tahun penjara di kasus penyuapan anggota DPRD Sumut.

KPK meminta Kemenkumham tidak memusatkan lokasi bui para napi koruptor di Lapas Sukamiskin, tapi menyebarkannya ke banyak tempat.

Nilai duit korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau E-KTP, yang sudah dikembalikan kepada KPK, telah mencapai Rp250 miliar.

Praktik korupsi dengan motif jual-beli jabatan marak terjadi di daerah. Namun, DPR malah mewacanakan akan menghapus peran Komisi Aparatur Sipil Negara yang selama ini melakukan pengawasan.

KPK masih mengkaji keseriusan mantan Bupati Klaten, Sri Hartini yang mengajukan diri menjadi Justice Collaborator.

Arief Hidayat telah mengantarkan surat pemberhentian sementara Patrialis Akbar kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (7/2).

KPK menahan Patrialis Akbar terkait dugaan suap "judicial review" uu tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara.