Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Penetapan Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP diharapkan bisa membuka kotak pandora skandal korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat, dari legislatif hingga eksekutif.

Politikus PAN, Teguh Juwarno menuding isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bohong mengenai adanya pembagian duit suap E-KTP ke sejumlah anggota DPR RI di ruang kerja politikus Golkar, Mustokoweni Murdi pada September-Oktober 2010.

KPK akan memperpanjang pencekalan sejumlah nama yang diduga terlibat di kasus korupsi E-KTP. Sebagian nama yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 2016 lalu akan habis masa pencekalannya akhir bulan ini. 

Para penolak reklamasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan meminta KPK dan KY mengawasi jalannya persidangan banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta atas putusan hakim PTUN tentang pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K.

Loade mengatakan bahwa "KPK palsu" sudah banyak menelan korban seperti di Bogor, Sumatera dan Kendari. Bahkan di antara korban banyak yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta.

Kedatangan Risma ke gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB hingga Pukul 11.00 WIB dan langsung disambut oleh Deputi Bidang Pencegahan, Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Pimpinan KPK menyatakan revisi UU KPK belum mendesak dilakukan karena kinerja komisi antirasuah masih efektif. Pimpinan KPK malah khawatir revisi UU KPK menjadi pintu masuk melumpuhkan gerakan antikorupsi. 

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng melaporkan pengusaha Andi Narogong ke Mabes Polri. Ia tak terima namanya disangkutpautkan menerima fee dari proyek e-KTP dari keterangan Andi Narogong dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.

Dirut Pertamina Elia Massa Manik, yang baru dilantik akhir pekan kemarin, meminta KPK membantu perseroan dengan ikut mengawal pelaksanaan sejumlah megaproyek dan realisasi program BBM Satu Harga.

Upaya melemahkan KPK sebagai lembaga penegak hukum perkara korupsi kembali terasa, di tengah proses hukum skandal mega korupsi e-KTP yang sedang bergulir. Persoalan ini bukan terjadi kali ini saja.

Hadiah yang diberikan oleh Raja Salman untuk sejumlah pejabat negara di Indonesia terdiri dari bermacam barang, mulai dari pedang berkelir emas, perhiasan hingga jam Rolex. 

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi kerap menjawab pertanyaan Jaksa KPK dan hakim di persidangan kedua kasus korupsi e-KTP dengan kalimat, "Saya tidak tahu," dan "Saya lupa."

Anas Urbaningrum dulu sesumbar digantung di Monas. Kini, Setya Novanto membuat sayembara akan memberikan Rp1 miliar apabila dirinya terbukti terlibat korupsi.

Febri Diansyah menegaskan tidak ada intervensi dari pimpinan KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Ketua KPK mengapresiasi kinerja Pansel Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (DK-OJK) yang mengakomodasi semua rekomendasi Komisi Antirasuah. 

Salah satu tersangka kasus suap pengadaan satelite monitoring Bakamla RI, Eko Susilo Hadi mengajukan diri menjadi Justice Collaborator ke KPK dan berjanji ungkap pelaku utama di kasus tersebut. 

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mendatangi KPK untuk meminta konsultasi dan pendampingan dalam pencegahan korupsi di sejumlah proyek besar.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan ke KPK untuk membongkar korupsi E-KTP hingga tuntas dan menyeret semua nama yang terlibat di kasus ini ke pengadilan serta merampas kekayaan mereka untuk negara. 

Mantan pimpinan KPK meminta Presiden Joko Widodo menyokong KPK dalam penuntasan pengusutan kasus korupsi E-KTP dan menghadang serangan balik yang bisa melumpuhkan lembaga ini, terutama di revisi UU KPK.

Kementerian BUMN sedang mengkaji keterlibatan sejumlah perusahaan plat merah dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.