Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Afganistan Pelajari Cara Berantas Korupsi dari Indonesia
Hukum
Rabu, 8 Mar 2017

Afganistan Pelajari Cara Berantas Korupsi dari Indonesia

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah menyampaikan kemungkinan Afganistan akan mencontoh Indonesia untuk melakukan pembenahan negaranya dengan mengaplikasikan kinerja KPK.
KPK Temukan Sumber Dana Lain Di Korupsi Bupati Klaten
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

KPK Temukan Sumber Dana Lain Di Korupsi Bupati Klaten

Penyidik KPK mengendus sumber dana lain, yakni di luar suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, di kasus korupsi Bupati Klaten non-aktif, Sri Hartini.  
KPK Belum Putuskan Sikap Soal Praperadilan Bupati Nganjuk
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

KPK Belum Putuskan Sikap Soal Praperadilan Bupati Nganjuk

KPK masih mengkaji isi amar putusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dan belum menentukan sikap mengenai langkah ke depan.
Tanggapan KPK ke Permintaan Setnov Agar e-KTP Tak Buat Gaduh
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

Tanggapan KPK ke Permintaan Setnov Agar e-KTP Tak Buat Gaduh

KPK menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menyatakan meminta pengusutan kasus e-KTP tidak memunculkan kegaduhan politik. 
Ajudan Kapolri Serahkan Pedang Hadiah Raja Salman Ke KPK
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

Ajudan Kapolri Serahkan Pedang Hadiah Raja Salman Ke KPK

Kapolri Tito Karnavian, melalui ajudannya, menyerahkan hadiah pedang dari Raja Salman ke KPK sebagai pelaporan gratifikasi.
Bidikan KPK di Kasus e-KTP Tak Hanya Nama-Nama dalam Dakwaan
Hukum
Senin, 6 Mar 2017

Bidikan KPK di Kasus e-KTP Tak Hanya Nama-Nama dalam Dakwaan

Penyidik KPK tak hanya akan mendalami peran nama-nama, yang akan disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, di persidangan kasus korupsi e-KTP. 
Dudung Purwadi Ditahan KPK Terkait Dugaan Korupsi RS Udayana
Hukum
Senin, 6 Mar 2017

Dudung Purwadi Ditahan KPK Terkait Dugaan Korupsi RS Udayana

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada Senin (6/3/2017), penahanan atas tersangka akan dilakukan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.
DPR: Tak Ada Pesanan Khusus Terkait Revisi UU KPK
Hukum
Senin, 6 Mar 2017

DPR: Tak Ada Pesanan Khusus Terkait Revisi UU KPK

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan (KOREKKU), Taufik Kurniawan menilai bahwa DPR tidak pernah melakukan permintaan khusus agar revisi UU KPK disosialisasikan ke masyarakat.
OC Kaligis Tolak Pemanggilan Jaksa KPK di Sidang PK Kasusnya
Hukum
Senin, 6 Mar 2017

OC Kaligis Tolak Pemanggilan Jaksa KPK di Sidang PK Kasusnya

OC Kaligis menolak pemanggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di sidang Peninjauan Kembali (PK) vonis untuk dia dari Mahkamah Agung (MA), tapi majelis hakim persidangan itu tak menggubrisnya.
MK Bantah KPK Soal Hakim Konstitusi Mangkir Lapor LHKPN
Hukum
Jumat, 3 Mar 2017

MK Bantah KPK Soal Hakim Konstitusi Mangkir Lapor LHKPN

Juru Bicara MK, Fajar Laksono membantah tudingan KPK bahwa ada lima Hakim Konstitusi yang mangkir serahkan laporan LHKPN terbarunya.
KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kartel Motor Matik YIMM dan AHM
Hukum
Jumat, 3 Mar 2017

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kartel Motor Matik YIMM dan AHM

Febri menjelaskan koordinasi yang dilakukan antara KPK dengan KPPU akan membicarakan adanya kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara di dalamnya.
KPK Kaji Klausul Pengadaan Pesawat di Korupsi Emirsyah
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

KPK Kaji Klausul Pengadaan Pesawat di Korupsi Emirsyah

Penyidik KPK mendalami isi klausul pembelian pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C untuk PT Garuda Indonesia agar mempertajam penyidikan dugaan suap ke Emirsyah Satar.
ICW: Kepala Daerah Banyak Lakukan Intimidasi Terkait Korupsi
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

ICW: Kepala Daerah Banyak Lakukan Intimidasi Terkait Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai intimidasi terhadap orang yang melaporkan dugaan korupsi bukanlah berita baru. Dari catatan yang diterima ICW, intimidasi seperti ini telah terjadi sekitar 186 kasus sepanjang dua tahun terakhir.
LPSK: Aktivis di Palembang Diserang Karena Laporkan Korupsi
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

LPSK: Aktivis di Palembang Diserang Karena Laporkan Korupsi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyimpulkan ada indikasi kuat penyiraman air keras ke seorang aktivis di palembang berkaitan dengan laporan kasus korupsi yang ia serahkan ke KPK. 
Mahfud MD Sebut Hakim MK yang Tak Lapor LHKPN Langgar UU
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

Mahfud MD Sebut Hakim MK yang Tak Lapor LHKPN Langgar UU

Mantan Ketua MK, Mahfudh MD mengkritik para Hakim Konstitusi telah menyalahi Undang-Undang karena tak melaporkan LHKPK periodik dua tahunan tepat waktu.
KPK Hanya Butuh Empat Penasihat, Pendaftar Seleksi 3000
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

KPK Hanya Butuh Empat Penasihat, Pendaftar Seleksi 3000

Pendaftaran seleksi calon anggota Tim Penasihat KPK periode 2017-2021 diminati oleh lebih dari 3000 pendaftar meski hanya empat orang yang dibutuhkan.
Lima Hakim Konstitusi Belum Serahkan Laporan Kekayaan ke KPK
Hukum
Rabu, 1 Mar 2017

Lima Hakim Konstitusi Belum Serahkan Laporan Kekayaan ke KPK

Ada lima Hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berkas Dakwaan Korupsi e-KTP Setebal 4,5 Meter
Hukum
Rabu, 1 Mar 2017

Berkas Dakwaan Korupsi e-KTP Setebal 4,5 Meter

Tumpukan berkas dakwaan untuk dua tersangka korupsi e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto, setinggi 4,5 meter dan terdiri dari 24 ribu halaman.
Panglima TNI: Pemberantasan Korupsi di TNI Butuh Peran KPK
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

Panglima TNI: Pemberantasan Korupsi di TNI Butuh Peran KPK

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan keterlibatan lembaga dari luar, seperti KPK, diperlukan untuk memberantas korupsi di tubuh TNI.
 KPK Akan Bidik Private Sector Terkait Politik Dinasti
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

KPK Akan Bidik Private Sector Terkait Politik Dinasti

Ke depannya Agus berharap bahwa politik dinasti akan menjadi sejarah. Artinya tidak akan ada lagi pejabat yang masih melegalkan keluarganya untuk menampung harta korupsi, di bidang suap, gratifikasi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).