tirto.id - Sekertaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait banyaknya anggota PDIP yang masuk dalam dakwaan proyek korupsi KTP berbasis elektronik (E-KTP).
Terkait dengan itu, Hasto mengaku menghormati persidangan tersebut. Namun, di sisi lain ia juga meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlaku adil dengan menyebutkan info secara detail sehingga bisa dipertanggung jawabkan.
“Kita ingin sidang kredibel dan sikap partai sangat jelas, kami mendukung pemberantasan korupsi apa yang dilakukan KPK kami dukung sepenuhnya jangan sampai penegakan hukum kemudian dipolitisasi,” ungkap Hasto di Hotel Novotel, jalan Gajah Mada, Kamis (9/3/2017).
Hasto mengklaim, pada saat pembentukan E-KTP, posisi PDIP sedang berada di luar pemerintahan sehingga pihaknya tidak menjadi desainer dari program E-KTP. Ia juga mengatakan bahwa program single identity number (SIN) saat digagas Megawati bukan berdasarkan proyek besar-besaran.
“SIN ini dilakukan dengan menggunakan database yang ada dengan menintegrasikan data yang sudah ada kemudian data kependudukan data perpajakan kemudian BKKBN semua jadi satu, bukan dengan pendekatan proyek seperti E-KTP tersebut,” lanjut dia.
Hasto mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti bersalah. Klarifikasi tersebut dilakukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Menkumham Yassona Laoly, dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Arif Wibowo.
Hal serupa juga muncul dari politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys mengklaim jika pihaknya tidak akan melindungi siapapun dan akan mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Ihwal banyaknya politikus Golkar yang tercatut namanya dalam mega skandal korupsi E-KTP termasuk Setya Novanto, Yorrys mengaku pihaknya sedang melakukan konsolidasi internal.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Alexander Haryanto
