Indeks Haji

RUU Haji disahkan DPR, membawa perubahan besar mulai dari kelembagaan hingga kuota petugas. Benarkah peran petugas daerah benar-benar dihapus?

BP Haji akan memperketat proses seleksi sekaligus meningkatkan kualitas pelatihan bagi para calon petugas haji 2026.

Kementerian Haji dan Umrah resmi gantikan BP Haji. Tantangan awalnya: transisi birokrasi serta penguatan kompetensi dan integritas SDM.

Kata Marwan Dasopang, kerja Menteri Agama akan lebih fokus mengurusi kepentingan umat beragama.

Dengan adanya penyetoran ini, Indonesia telah memiliki deposit dan mengamankan tempat untuk puncak haji 2026.

Gus Alex diduga mengetahui soal pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 yaitu 50 persen untuk kuota haji reguler dan 50 persen untuk khusus.

Hilman memastikan tidak menghindari pemeriksaan KPK serta memastikan siap hadir dalam penjadwalan ulang pemanggilan KPK.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah telah disetujui oleh DPR RI. Bagaimana struktur organisasi dan tugas Kementerian Haji dan Umrah Indonesia? 

Berapa kebutuhan Dana Haji 2026 dan untuk bayar apa saja? Simak besaranny Dana Haji 2026.

Pemerintah telah mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah. Simak daftar poin penting UU Haji dan Umrah.

Hasan Nasbi menyatakan jabatan menteri Haji dan Umrah bakal ditentukan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Haji dan Umrah akan segera dibentuk menyusul keluarnya keputusan presiden. Simak apa itu Kementerian Haji dan kapan akan aktif?

Pria yang dikenal dengan panggilan Alex merupakan salah satu pihak yang telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri dan rumah digeledah penyidik.

Menkum Supratman Andi Agtas, mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara resmi masih menunggu Keppres.

DPR RI resmi mengesahkan RUU Haji dan Umrah menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (26/8/2025).

Apa itu BP Haji? Simak struktur, tugas, dan fungsinya Badan Penyelenggara (BP) Haji.

KPK memilih fokus terlebih dahulu pada penanganan dugaan korupsi kuota haji 2024 yang telah masuk tahap penyidikan.

Dahnil memastikan kerja petugas haji non-Muslim tidak akan bersinggungan dengan aspek syariat dalam berhaji.

Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi RUU Haji dan Umrah dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.