Indeks Haji

BP Haji ingin menyiapkan beragam hal seperti pemilihan syarikah, akomodasi, dan transportasi agar pelaksanaan haji lebih baik dibanding 2025.

DPR menyetujui pemerintah membayar sekitar SAR627.242.200 atau sekitar Rp2,73 triliun untuk 203.320 jemaah reguler pada musim haji 1447 H/2026 M.

Usulan pembentukan kementerian haji sudah dimasukkan ke dalam DIM RUU Haji.

DPR menilai, upaya mengatur haji furoda di RUU Haji akan memberikan perlindungan kepada jemaah haji furoda seperti jemaah haji reguler.

Sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Haji rampung, DPR akan memutuskan agar menggunakan dana BPKH untuk membayar masyair, melalui raker komisinya.

MAKI menduga aksi tersebut sudah tergolong sebagai gratifikasi dan sudah menyerahkan bukti pendukung berupa foto kepada KPK.

Seharusnya, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.

Mellisa selaku kuasa hukum Yaqut mengatakan bahwa seharusnya fokus penyidikan KPK adalah dugaan kerugian negara terkait kebijakan kuota haji tambahan

Supratman membantah jika RUU Haji tersebut akan disahkan pada esok hari di saat Rapat Paripurna.

KPK mengungkap kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Budi memastikan bahwa KPK akan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait perkara ini agar proses penyidikan bisa segera lengkap.

DPR juga meminta pemerintah melobi negara-negara lain yang tak banyak memakai kuota hajinya.

Proyek ini diharapkan menjadi fasilitas resmi dan permanen pertama milik Indonesia di Mekkah, yang mencakup penginapan hingga ruang pembinaan manasik.

Menurut Asep, sebenarnya jumlah yang disebut oleh Ketua KPK hanya agen-agen besar.

Seharusnya, dari tambahan 20 ribu kuota dari Arab Saudi, hanya sekitar 1.600 yang dialokasikan untuk haji khusus.

Dalam SK Menag tersebut tercantum pembagian 20 ribu kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menemukan bahwa perubahan porsi ini dilakukan setelah pertemuan antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji.

KPK juga akan mendalami aliran dana dari penentuan kuota haji khusus 2024.

Budi mengatakan KPK masih melakukan langkah-langkah penyidikan dalam kasus kuota haji khusus di Kementerian Agama, termasuk mencari pelaku yang terlibat.

KPK pun mencatat bahwa ada pergeseran kuota tambahan dari 92 persen haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus menjadi masing-masing 50 persen.