Indeks Haji

Menkum Supratman Andi Agtas, mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara resmi masih menunggu Keppres.

DPR RI resmi mengesahkan RUU Haji dan Umrah menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (26/8/2025).

Apa itu BP Haji? Simak struktur, tugas, dan fungsinya Badan Penyelenggara (BP) Haji.

KPK memilih fokus terlebih dahulu pada penanganan dugaan korupsi kuota haji 2024 yang telah masuk tahap penyidikan.

Dahnil memastikan kerja petugas haji non-Muslim tidak akan bersinggungan dengan aspek syariat dalam berhaji.

Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi RUU Haji dan Umrah dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, mengatakan Panja RUU Haji DPR RI membantah menghapus kuota bagi TPHD atau petugas haji daerah.

Marwan memastikan kuota jamaah haji Indonesia reguler tetap dengan 92 persen sementara delapan persen untuk kuota haji khusus di RUU Haji yang baru.

Dahnil belum bisa memastikan apakah pejabat-pejabat di BP Haji saat ini otomatis menjadi pimpinan di Kementerian Haji dan Umrah.

DPR meminta Kemenag berkoordinasi dengan KemenPAN RB terkait meleburkan Ditjen PHU ke ditjen lainnya.

Seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) akan berada di bawah komando pemerintah pusat, tak lagi oleh pemerintah daerah.

Area di Arafah yang selama ini digunakan Indonesia bisa diberikan ke negara lain bila pemerintah tak segera menentukannya.

Frasa umur 13 tahun sebagai minimal usia keberangkatan haji atau sudah menikah dinilai bertentangan dengan UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Prasetyo meyakini penyelenggaraan haji tahun depan akan semakin baik seiring dengan perubahan BP Haji menjadi kementerian.

DPR dan pemerintah sepakat petugas haji tidak harus beragama Islam di daerah minoritas muslim.

Komisi VIII DPR RI mempertimbangkan usulan perubahan atas batas usia minimal pendaftaran haji menjadi 9 tahun.

DPR berdalih jemaah bisa menjadi bingung siapa yang akan menyelenggarakan haji tahun berikutnya bila RUU Haji tak kunjung selesai pembahasannya.

DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian dalam RUU Haji dan Umrah.

Panja RUU Haji dan Umrah akan membahas RUU Haji dan Umrah dengan sistem klaster per bab.