Indeks Haji

Simak penjelasan kenapa Khalid Basalamah diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi kuota haji di Kemenag. Cek update kasus tersebut.

Budi belum dapat memastikan jumlah uang yang telah dikembalikan maupun kapan waktu pengembalian uang yang dilakukan oleh Khalid Basalamah.

Rosan menyebut pengajuan penawaran dalam rangka mengikuti tender itu telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi, Setyo belum memastikan besaran nominal uang yang dikembalikan Khalid Basalamah kepada KPK karena nilainya belum terverifikasi.

Sebelumnya Boyamin MAKI menyerahkan bukti ke KPK soal dugaan pekerjaan ganda oleh mantan Menag Yaqut yang menjadi pengawas haji 2024.

Nizar mengaku menceritakan proses perancangan, penyusunan, hingga penerbitan surat keputusan di lingkungan Kementerian Agama.

Budi belum mengonfirmasi kehadiran dan belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari Nizar.

KPK menduga, skema bayar haji khusus yang dilakukan mepet dirancang secara sistematis agar sisa kuota haji tambahan 2024 tidak menyerap jamaah yang antre.

Budi mengatakan, Hasan telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, pada sekira pukul 09.44 WIB, tetapi belum disampaikan materi pemeriksaannya.

Kuasa hukum Yaqut meminta KPK menyampaikan secara utuh soal ada penerimaan hasil jual-beli kuota haji tambahan 2024 ke pimpinan Kemenag.

KPK menyebut Khalid Basamalah sebelumnya ingin haji furoda, tetapi berubah jadi haji khusus karena ditawari Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud.

Sepengetahuan Lukman, Syaiful Bahri adalah orang dekat Isfah Abidal Aziz (Alex), mantan Stafsus eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas.

KPK mengatakan nilai pemberian ke pimpinan Kemenag mencapai US$2.600-US$10.000 per kuota tergantung besar travel dan hasil tawar-menawar travel dan jamaah.

Menteri Haji dan Umrah M Irfan Yusuf mengaku akan mengunjungi Mekkah untuk program Kampung Haji di Tanah Suci pada Selasa besok.

Budi mengatakan, penyidik memeriksa Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, dan Deputi Keuangan BPKH, Irwanto, untuk mendalami hal tersebut.

KPK juga memanggil sejumlah pejabat Kemenag serta beberapa pengusaha travel dan umrah dalam agenda pemeriksaan korupsi kuota haji hari ini.

KPK meyakini pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 dengan ketentuan 50 persen untuk haji reguler dan sisanya untuk haji khusus melanggar aturan.

Budi memastikan, eks Menag Yaqut masih berstatus sebagai saksi dan KPK belum menetapkan tersangka korupsi tambahan kuota haji 2024.

Fuad juga menyebut bahwa pada 2024, Maktour hanya mendapatkan kuota haji sedikit dan tidak mencapai ribuan sebagaimana informasi yang beredar.

KPK memanggil Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenag 2024, Jaja Jaelani, hingga Ketua Umum HIMPUH, M. Firman Taufik.