Dahnil: Anggaran Pengadaan Pelayanan Haji Bocor hingga 30 Persen

Dari total anggaran Rp17 triliun, indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos besar, mulai dari transportasi udara, pemondokan, hingga konsumsi.

Rahma Dwi Safitri

Terbit 30 Sep 2025 17:45 WIB

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak (kiri), Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Reda Mantovani (kedua kanan), dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung Sarjono Turin (kanan) memberikan keterangan pada konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom.

tirto.id - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan adanya dugaan kebocoran anggaran dalam proses pengadaan layanan penyelenggaraan haji yang mencapai 20 hingga 30 persen.

Dia menyebut dari total anggaran sebesar Rp17 triliun, indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos besar, mulai dari transportasi udara, pemondokan, hingga konsumsi.

“Karena di proses pengadaan dan jasa, dugaan kami bisa terjadi kebocoran yang signifikan, 20 sampai dengan 30 persen. Dari 10 proses pengadaan itu, total pengadaan atau total biaya total haji yang memberangkatkan 203 [ribu] orang itu, ke sana itu totalnya sekitar 17 triliunan,” ujar Dahnil kepada wartawan di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Untuk pos syarikah, Dahnil menyebut terdapat kebocoran hingga Rp3 triliun dan pos untuk transportasi udara dengan nominal sekitar Rp6 triliun.

“Kemudian katering itu juga triliunan kalau tidak salah, satu sekian triliun, kemudian pemondokan itu tadi di syarikah. Kemudian hotel itu hampir 3 triliunan,” beber Dahnil.

Atas temuan tersebut, Dahnil memastikan bahwa penyelenggaraan haji ke depannya harus diawasi ketat dengan menggandeng sejumlah pihak terkait, salah satunya Kejaksaan Agung.

“Dan itu uang jemaah semuanya, dan ini uang jemaah dan kami ingin pastikan tidak ada kebocoran, makanya tidak boleh ada praktek manipulasi lagi feedback dan sebagainya,” katanya.

Dengan menutup kebocoran tersebut, pemerintah, katanya, akan menekan BPIH lebih rendah. Misalnya, pengadaan syarikah yang bisa ditekan lebih rendah dari 2.300 riyal menjadi 2.100 riyal per jemaah.

“Misalnya tadi saya jelaskan tentang syarikah ya syarikah itu tahun lalu 2300 [riyal], tahun ini bisa 2100 [riyal] kami proses lelang 2100 [riyal] dan itu sudah memotong hampir Rp180 miliar penghematan,” katanya.

“Jadi kami berharap sesuai dengan perintah Presiden kalau kami semua bisa tekan kebocoran-kebocoran ini, BPIH bisa lebih murah dan mohon doa dari teman-teman semua, saya pikir itu ya,” kata Dahnil.