Indeks Haji

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, mengatakan Panja RUU Haji DPR RI membantah menghapus kuota bagi TPHD atau petugas haji daerah.

Marwan memastikan kuota jamaah haji Indonesia reguler tetap dengan 92 persen sementara delapan persen untuk kuota haji khusus di RUU Haji yang baru.

Dahnil belum bisa memastikan apakah pejabat-pejabat di BP Haji saat ini otomatis menjadi pimpinan di Kementerian Haji dan Umrah.

DPR meminta Kemenag berkoordinasi dengan KemenPAN RB terkait meleburkan Ditjen PHU ke ditjen lainnya.

Seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) akan berada di bawah komando pemerintah pusat, tak lagi oleh pemerintah daerah.

Area di Arafah yang selama ini digunakan Indonesia bisa diberikan ke negara lain bila pemerintah tak segera menentukannya.

Frasa umur 13 tahun sebagai minimal usia keberangkatan haji atau sudah menikah dinilai bertentangan dengan UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Prasetyo meyakini penyelenggaraan haji tahun depan akan semakin baik seiring dengan perubahan BP Haji menjadi kementerian.

DPR dan pemerintah sepakat petugas haji tidak harus beragama Islam di daerah minoritas muslim.

Komisi VIII DPR RI mempertimbangkan usulan perubahan atas batas usia minimal pendaftaran haji menjadi 9 tahun.

DPR berdalih jemaah bisa menjadi bingung siapa yang akan menyelenggarakan haji tahun berikutnya bila RUU Haji tak kunjung selesai pembahasannya.

DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian dalam RUU Haji dan Umrah.

Panja RUU Haji dan Umrah akan membahas RUU Haji dan Umrah dengan sistem klaster per bab.

BP Haji ingin menyiapkan beragam hal seperti pemilihan syarikah, akomodasi, dan transportasi agar pelaksanaan haji lebih baik dibanding 2025.

DPR menyetujui pemerintah membayar sekitar SAR627.242.200 atau sekitar Rp2,73 triliun untuk 203.320 jemaah reguler pada musim haji 1447 H/2026 M.

Usulan pembentukan kementerian haji sudah dimasukkan ke dalam DIM RUU Haji.

DPR menilai, upaya mengatur haji furoda di RUU Haji akan memberikan perlindungan kepada jemaah haji furoda seperti jemaah haji reguler.

Sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Haji rampung, DPR akan memutuskan agar menggunakan dana BPKH untuk membayar masyair, melalui raker komisinya.

MAKI menduga aksi tersebut sudah tergolong sebagai gratifikasi dan sudah menyerahkan bukti pendukung berupa foto kepada KPK.

Seharusnya, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.