Indeks Haji

Mellisa selaku kuasa hukum Yaqut mengatakan bahwa seharusnya fokus penyidikan KPK adalah dugaan kerugian negara terkait kebijakan kuota haji tambahan

Supratman membantah jika RUU Haji tersebut akan disahkan pada esok hari di saat Rapat Paripurna.

KPK mengungkap kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Budi memastikan bahwa KPK akan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait perkara ini agar proses penyidikan bisa segera lengkap.

DPR juga meminta pemerintah melobi negara-negara lain yang tak banyak memakai kuota hajinya.

Proyek ini diharapkan menjadi fasilitas resmi dan permanen pertama milik Indonesia di Mekkah, yang mencakup penginapan hingga ruang pembinaan manasik.

Menurut Asep, sebenarnya jumlah yang disebut oleh Ketua KPK hanya agen-agen besar.

Seharusnya, dari tambahan 20 ribu kuota dari Arab Saudi, hanya sekitar 1.600 yang dialokasikan untuk haji khusus.

Dalam SK Menag tersebut tercantum pembagian 20 ribu kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menemukan bahwa perubahan porsi ini dilakukan setelah pertemuan antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji.

KPK juga akan mendalami aliran dana dari penentuan kuota haji khusus 2024.

Budi mengatakan KPK masih melakukan langkah-langkah penyidikan dalam kasus kuota haji khusus di Kementerian Agama, termasuk mencari pelaku yang terlibat.

KPK pun mencatat bahwa ada pergeseran kuota tambahan dari 92 persen haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus menjadi masing-masing 50 persen.

Rosan sebut pembangunan kampung haji akan memprioritaskan kenyamanan dan kemudahan akses ibadah.

KPK juga meminta keterangan Sekjen DPP AMPHURI, Muhammad Farid Aljawi, dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz, terkait korupsi kuota haji 2024.

Mochammad Irfan Yusuf optimistis revisi Undang-Undang Haji akan segera rampung.

Pelayananan haji melalui lembaga khusus, BP Haji, menjadi langkah strategis penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional.

Menag mengatakan, Wakil Menteri Saudi menyampaikan kekagumannya atas kemampuan Indonesia menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan secara cepat.

Menag menegaskan, segala proses yang dilakukan Kemenag semata-mata berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Keppres dan Undang-undang.

Nasaruddin mengakui beratnya pengelolaan haji, terutama pada momen pemberangkatan dan pemberkasan untuk pendataan jemaah haji yang mencapai ratusan ribu.