Indeks Dpr

Amanah Pasal 16 UUD 1945 memberikan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan nasihat dan masukan kepada presiden.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil dari rapat paripurna ke-22 masa sidang V di DPR.

DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 16 BUMN senilai Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

KPK sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi baru.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mendorong pemerintah menata pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan pembiayaan pendidikan. 

Menurut Aus Hidayat Nur, pemecatan Hasyim Asy'ari tak akan mengganggu proses Pilkada 2024.

MKD akan memanggil PPATK untuk membahas temuan data 1.000 anggota DPR hingga DPRD yang diduga melakukan judi online.

DPR mendorong agar Kemenkominfo lebih cepat memperbaiki gangguan Pusat Data Nasional (PDN).

Jalan agar RUU Perampasan Aset melaju menjadi undang-undang tampaknya masih menemui tembok tebal.

Kekecewaan tersebut pun membuat para anggota dewas tertunduk. Mereka pun langsung sibuk mencatat apa yang disampaikan Trimedya.

Beratnya beban utang pemerintah, kata Nasir, terlihat dari pembayaran bunga utang yang sudah sangat membebani anggaran negara.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

Baleg DPR menunda pembahasan RUU Penyiaran usai ramai gelombang protes dari insan pers dan pegiat jurnalisme.

Bila KPU dan Bawaslu tidak independen, maka yang harus dibenahi justru proses seleksi di DPR yang harus lebih ketat dan tanpa intervensi.

DPR RI ramai-ramai menyoroti gaya hidup mewah KPU, seperti penggunaan jet pribadi saat pelaksanaan Pemilu 2024.

KPU berencana akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Indra Iskandar memenuhi panggilan kedua KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa DPR RI.

Penggeledahan Kantor Setjen DPR RI oleh penyidik KPK rampung hingga pukul 17.00 WIB.

Akses masuk gedung Setjen DPR RI dijaga ketat aparat kepolisian berlaras panjang dan Pamdal DPR.

Sikap parpol-parpol yang mulai melempem untuk mengajukan hak angket di DPR disebabkan kentalnya pragmatisme politik di Indonesia.