Indeks Dpr
Survei Transparansi Internasional: DPR Lembaga Terkorup di RI
DPR berada di atas pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat, polisi, pebisnis, dan pengadilan dalam persepsi publik sebagai lembaga paling korup.
Realitas Larangan Minol: Elite Mabuk, Rakyat Mati Karena keracunan
Pelarangan minuman beralkohol pernah dilakukan Amerika Serikat dan terbukti gagal. Indonesia terancam mengulang kesalahan AS.
Pemerintah Belum Bahas Kemungkinan RUU Minol Masuk Prolegnas
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum satu bahasa terkait RUU Minol sehingga Pemerintah masih dalam posisi melihat bagaimana perkembangan selanjutnya.
Ambisi Usang Nasdem Naikkan Ambang Batas Hanya Suburkan Oligarki
Keinginan Surya Paloh menaikkan ambang batas parlemen semakin tinggi justru akan membikin sistem politik di Indonesia semakin terpusat dan oligarkis.
RUU Minol: Kutip Kitab Suci, Riset Tak Dalam, Rentan Kriminalisasi
RUU Minol menyimpan sejumlah masalah. Selain mengutip kitab suci padahal Indonesia tak hanya Islam, peraturan ini juga rentan kriminalisasi.
Legislative Review: Jalan Buntu Gagalkan UU Cipta Kerja?
Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.
Setneg Jelaskan Perbedaan Jumlah Halaman UU Cipta Kerja
Mensetneg tegaskan substansi 1.187 halaman UU Cipta Kerja yang disiapkan Kemensetneg sama dengan dokumen yang disampaikan DPR ke Istana dengan 812 halaman.
KSPI Desak DPR Lakukan Legislative Review UU Cipta Kerja
KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Soal Omnibus Law, Polri Tak Bersama Rakyat. Ia Bersama Penguasa.
Polri menjadi garda depan pembela pemerintah dalam isu Omnibus Law. Alat negara yang tergelincir jadi alat penguasa.
Omong Kosong Transparansi DPR dan Pemerintah Soal UU Cipta Kerja
Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.
Sah! DPR Serahkan Salinan Resmi UU Cipta Kerja ke Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyerahkan Undang-Undang Cipta Kerja ke Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Terima UU Ciptaker, Pemerintah Pastikan Segara Buat Aturan Turunan
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan pemerintah akan langsung membahas aturan turunan setelah menerima salinan resmi UU Cipta Kerja, Rabu (13/10/2020).
Omnibus Law Ciptaker Bermasalah Sejak Jokowi Mengusulkannya ke DPR
Jokowi-lah yang memulai ketertutupan pembahasan Cipta Kerja. Ini dimulai ketika ia menyerahkan Surpres ke DPR RI.
Belum Ada Draf Final RUU Cipta Kerja, Baleg DPR: Masih Kami Rapikan
Draft final UU Cipta Kerja masih belum ada meski sudah disahkan, disepakati DPR, DPD, dan pemerintah menjadi undang-undang pada Senin pekan ini (5/10/2020).
14 Demonstran Tolak Omnibus Law UU Ciptaker di Banten Ditangkap
Polda Banten membenarkan telah menangkap 14 peserta demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Komisi X DPR Kaget Klaster Pendidikan Tetap Masuk UU Cipta Kerja
Sebelumnya, Kamis (24/9/2020), Baleg DPR dan Kemendikbud mengaku telah mencabut klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja.
Tok! Abaikan Protes, DPR & Pemerintah Resmi Sahkan UU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah, melalui Presiden Jokowi. Mulai dibahas di DPR RI sejak 2 April 2020.
Demo Buruh Hari Ini, Ditlantas Siapkan Rekayasa Lalin Sekitar DPR
Ada empat titik rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR.
Kemenkeu Targetkan Bahas Omnibus Law Sektor Keuangan pada 2021
Kemenkeu dan DPR dijadwalkan membahas omnibus law sektor keuangan tahun depan.
Mengapa Bintang Kehormatan Fahri-Fadli Bukan Jadi Patokan Prestasi?
Pemberian tanda kehormatan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon membingungkan bagi sebagian orang. Apa jasa mereka?