Indeks Dpr

Kekecewaan tersebut pun membuat para anggota dewas tertunduk. Mereka pun langsung sibuk mencatat apa yang disampaikan Trimedya.

Beratnya beban utang pemerintah, kata Nasir, terlihat dari pembayaran bunga utang yang sudah sangat membebani anggaran negara.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

Baleg DPR menunda pembahasan RUU Penyiaran usai ramai gelombang protes dari insan pers dan pegiat jurnalisme.

Bila KPU dan Bawaslu tidak independen, maka yang harus dibenahi justru proses seleksi di DPR yang harus lebih ketat dan tanpa intervensi.

DPR RI ramai-ramai menyoroti gaya hidup mewah KPU, seperti penggunaan jet pribadi saat pelaksanaan Pemilu 2024.

KPU berencana akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Indra Iskandar memenuhi panggilan kedua KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa DPR RI.

Penggeledahan Kantor Setjen DPR RI oleh penyidik KPK rampung hingga pukul 17.00 WIB.

Akses masuk gedung Setjen DPR RI dijaga ketat aparat kepolisian berlaras panjang dan Pamdal DPR.

Sikap parpol-parpol yang mulai melempem untuk mengajukan hak angket di DPR disebabkan kentalnya pragmatisme politik di Indonesia.

Basarah mengatakan untuk mendukung terlaksananya hak angket itu perlu didukung sejumlah fraksi di DPR.

Guspardi menuturkan, revisi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

Sebanyak 249 nakes di Kabupaten Manggarai dipecat usai melakukan demo di Kantor Bupati Manggarai pada 12 Februari 2024.

Habiburokhman, menuturkan hak angket kecurangan pemilihan umum tidak akan terealisasikan. Alasannya karena DPR sudah memasuki masa reses.

Sigit Sosiantomo prihatin dengan kondisi jembatan di jalan nasional yang tercatat 85,88 persen rusak.

UU MD3 direvisi dalam rangka melepas DPRD dari peraturan perundangan sehingga tersisa menjadi UU MD2.

DPR akan menggelar rapat dengar pendapat bersama KPU untuk membahas terkait penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Senin (25/3/2024).

Driver ojek online maupun kurir walaupun berstatus mitra dinilai telah berkontribusi terhadap perusahaan sehingga layak diberikan tunjungan hari raya.

Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati dan membuat kajian kembali secara matang atas rencana kebijakan tersebut.