tirto.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu analisis penyakit pasien di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga dokter.
Menurut dia, perkembangan teknologi AI saat ini telah membantu banyak sektor dan berpotensi dimanfaatkan untuk menjembatani keterbatasan layanan kesehatan di wilayah yang minim tenaga medis.
“Yang kedua, Pak, kekurangan dokter. Kekurangan dokter yang ada, ini kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI,” kata Nihayatul dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dia kemudian mempertanyakan kemungkinan penggunaan AI untuk membantu menganalisis penyakit pasien, terutama di daerah yang belum memiliki dokter.
“Bisa enggak ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ada ini kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk apa menganalisis penyakit dan sebagainya? Karena untuk menjembatani saja, Pak,” ujarnya kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, yang juga hadir dalam raker.
Nihayatul menilai persoalan kekurangan dokter tidak dapat diselesaikan secara instan. Sebab, pendidikan kedokteran membutuhkan waktu panjang sebelum seorang dokter dapat bertugas secara penuh di masyarakat.
“Karena pendidikan dokter ini tidak tidak sama dengan pendidikan pendidikannya yang lainnya, yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu,” kata dia.
Menurut Nihayatul, berbagai solusi jangka panjang seperti pembiayaan pendidikan bagi putra daerah untuk menjadi dokter patut didukung. Namun, langkah tersebut tetap membutuhkan waktu sehingga diperlukan solusi transisi untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat saat ini.
“Nah, ini tentunya kalau menunggu kan enggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Kalaupun tadi yang diusulkan oleh Bapak Ibu anggota bahwa bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa. Tapi itu kan butuh waktu,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah mengkaji pemanfaatan teknologi kesehatan jarak jauh sebagai alternatif sementara di daerah yang kekurangan dokter. Menurut dia, teknologi dapat menjadi pengganti terbatas atas kehadiran fisik dokter, khususnya untuk penanganan penyakit tertentu.
“Nah, bisa enggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu,” ujar Nihayatul.
Dia juga menyinggung keberhasilan pelaksanaan operasi jarak jauh yang pernah dilakukan Kemenkes. Menurutnya, jika tindakan medis kompleks dapat dilakukan secara jarak jauh, maka pemeriksaan kesehatan jarak jauh juga layak dipertimbangkan untuk diterapkan di wilayah yang belum memiliki dokter.
“Karena Pak Menteri kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh juga ya, Pak ya? Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu solusinya,” kata Nihayatul.
Menanggapi usulan tersebut, Menkes Budi menilai persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah saat ini adalah keterbatasan jumlah tenaga medis, khususnya di wilayah terpencil. Oleh karena itu, ia menilai pemanfaatan teknologi tidak boleh menggeser fokus pemerintah dalam memperbanyak dan mendistribusikan dokter ke daerah-daerah yang membutuhkan.
“Mungkin kita mulai dulu dengan telemedicine. Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang harus dijawab, ya,” katanya usai menghadiri raker.
Budi mengakui teknologi seperti telemedicine maupun AI dapat menjadi alat pendukung pelayanan kesehatan. Namun, menurut dia, teknologi tersebut tidak bisa menggantikan peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
“Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu. Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, dengan AI, dan teknologi-teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah,” jelas Budi.
Ia menekankan bahwa keberadaan dokter tetap dibutuhkan karena pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada analisis data atau teknologi digital. Dalam praktiknya, dokter dan tenaga medis harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasien.
“Karena dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis, kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga,” tutur Budi.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id

































