Menuju konten utama

Dikritik DPR Suka Pakai Jet Pribadi, KPU: Monitoring Logistik

DPR RI ramai-ramai menyoroti gaya hidup mewah KPU, seperti penggunaan jet pribadi saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Dikritik DPR Suka Pakai Jet Pribadi, KPU: Monitoring Logistik
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menyampaikan paparannya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024). Rapat yang juga diikuti Kemendagri, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

tirto.id - Anggota Komisi II DPR RI ramai-ramai menyoroti gaya hidup mewah KPU, seperti penggunaan jet pribadi (private jet) saat pelaksanaan Pemilu 2024. DPR menyinggung hal itu dalam rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri di Gedung DPR RI, Rabu (15/5/2024).

Terkait itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengklaim penggunaan jet pribadi yang disewa tersebut dalam rangka pengawasan logistik Pemilu 2024.

"Kalau pesawat (private jet), kan, pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari, loh dan yang bertanggungjawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal siapa yang dimintai tanggungjawab?" kata Hasyim kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Hasyim, penggunaan jet pribadi itu semata-mata guna memastikan surat suara terkirim tepat waktu.

"Memang untuk memastikan surat suara terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," ucap Hasyim.

Hasyim sendiri tak mengetahui detail jumlah jet pribadi yang mereka gunakan. Ia mengklaim KPU ke mana-mana menggunakan jet pribadi sewaan ke seluruh Indonesia.

"Haduh detailnya saya enggak tahu, ya. Saya enggak tahu, kan, itu untuk ke mana-mana seluruh Indonesia," tutur Hasyim.

Dalam rapat, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Riswan Tony menyoroti gaya hidup anggota KPU yang gemar berfoya-foya. Riswan pun mengusulkan agar anggaran untuk tahapan Pemilu di 2025 diturunkan.

Riswan mempertanyakan kerja KPU selama empat tahun. Ia juga mempersoalkan KPU yang kerap rapat ke sejumlah lokasi. Menurutnya, langkah KPU itu hanya menghabiskan anggaran.

Menurut Riswan, anggaran besar KPU membuat mereka menjadi gaya hidup mereka jadi berfoya-foya.

"Oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan," kata Riswan.

Baca juga artikel terkait KPU atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Flash news
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang