Indeks Kpu

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang memadai dalam permohonannya.

Sebagai benteng etika terakhir, DKPP bertugas mengawasi perilaku komisioner KPU dan Bawaslu pascapemilu agar muruah demokrasi tidak dicoreng.

Puskapol UI memandang keterwakilan perempuan di lembaga pemilu acap kali ditempatkan sekadar sebagai pelengkap bersyarat.

Pihak tim hukum menyoroti ketidakprofesionalan KPU yang dianggap abai dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu penambahan jumlah anggota penyelenggara pemilu tersebut belum menjadi agenda pembahasan formal di Komisi II DPR RI.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

DPR menekan KPU dan ANRI menjelaskan polemik ijazah Jokowi yang belum tuntas, mempertanyakan status arsip dan kejelasan dokumen capres.

DKPP menilai mereka telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private jet.

Subhan juga minta para komisioner KPU untuk mundur dari jabatannya karena meloloskannya Gibran menjadi peserta Pilpres 2024 dalam proposal perdamaiannya.

Penggugat bernama Subhan Palal menyampaikan keberatan karena informasi terkait pendidikan terakhir Gibran sudah berubah pada laman resmi KPU.

KPU beberkan alasan dibatalkannya aturan dirahasiakannya 16 dokumen syarat capres-cawapres, penolakan publik disebut jadi salah satunya.

Dede menyatakan Komisi II DPR akan meminta penjelasan resmi dari KPU terkait dengan alasan KPU rahasiakan dokumen seperti ijazah capres-cawapres.

KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menggegerkan warganet X/Twitter karena seakan menyembunyikan dokumen capres-cawapres dari publik. Simak isi dan poinnya.

KPU menyatakan adanya penambahan lima pasangan calon (paslon), yang mendaftar dalam pencalonan Pilkada ulang di Kabupaten Bangka.

Sebelum diterapkan secara nasional, teknologi e-voting harus melewati uji coba yang panjang dan bertahap.

Bagja menilai, anggaran Pemilu bisa berubah menjadi lebih besar setelah Mahkamah Konstitusi memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pada 2029.

Menurut Hasyim, jet pribadi memudahkan petugas KPU jangkau daerah terpencil saat pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Hasyim memberikan keterangan dalam kapasitasnya saat masih menjadi anggota KPU RI Periode 2016-2022.