Indeks Kpu

Lambatnya pembentukan pansel KPU mengancam alur seleksi anggota hingga berpotensi memicu kekosongan jabatan.

Perludem menilai keterlambatan ini menjadi sinyal buruk bahwa pemerintah tidak berpihak pada perbaikan demokrasi pasca-carut-marut Pemilu 2024.

KPU dinilai perlu lebih berani merekomendasikan sesuatu dalam proses pengambilan kebijakan agar pelaksanaan pemilu semakin inklusif dan lebih baik.

Selain menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu, DPR juga mendiskusikan rencana memperpendek durasi proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Pelaporan ke DKPP jadi ujian mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penyusunan PKPU 19/2023.

Pasal 18 ayat 3 di PKPU No.19 Tahun 2023 diyakini Doli adalah pasal selundupan. Ia melakukan kroscek ke berbagai pihak yang ikut membahas aturan itu.

Laporan-laporan ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dituding terkait dengan Pasal Gibran yang dinilai sebagai pasal selundupan. Simak profil dan penjelasan tuduhan itu.

Doli Kurnia berkata pasal yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan wapres itu tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR.

Themis Indonesia meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu.

MK memang tak menerima gugatan soal ijazah, tetapi dalam pertimbangan hukum dinyatakan Gibran tak terbukti punya ijazah setara SMA.

Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut.

Keterangan tersebut ia sampaikan saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka di MK.

Menurut CSIS, dominasi DPR dalam proses saat ini berpotensi menaikkan konflik kepentingan.

KPU menambahkan, persoalan syarat pencalonan semestinya masuk dalam ranah sengketa proses di Bawaslu sesuai Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang memadai dalam permohonannya.

Sebagai benteng etika terakhir, DKPP bertugas mengawasi perilaku komisioner KPU dan Bawaslu pascapemilu agar muruah demokrasi tidak dicoreng.

Puskapol UI memandang keterwakilan perempuan di lembaga pemilu acap kali ditempatkan sekadar sebagai pelengkap bersyarat.

Pihak tim hukum menyoroti ketidakprofesionalan KPU yang dianggap abai dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu penambahan jumlah anggota penyelenggara pemilu tersebut belum menjadi agenda pembahasan formal di Komisi II DPR RI.