KPU Akan Tetapkan Pasangan Cakada Tak Bersengketa di MK Hari Ini

KPU akan melakukan penetapan kepada pasangan calon kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Reporter: Irfan Amin

Terbit 9 Jan 2025 10:25 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kiri) dan anggota KPU Betty Epsilon Idroos (kanan) selaku pihak teradu mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRD Provinsi Gorontalo di daerah pemilihan (Dapil) 6 dengan pihak pengadu Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mieke Verawati di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/10/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

tirto.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afif Afifuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penetapan kepada pasangan calon kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Afifuddin mengatakan penetapan pasangan calon tersebut akan dilaksanakan,, Kamis (9/1/2025) hari ini.

Afifuddin mengutip data Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang mencatat sebanyak 21 provinsi dan 275 kabupaten/kota tidak terdapat permohonan perkara hasil pemilihan (PHP) di MK.

"Berdasarkan data BRPK tersebut, KPU mencatat sebanyak 21 Provinsi/KIP Aceh dan 275 Kabupaten/Kota tidak terdapat permohonan PHP di MK sehingga KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota pada daerah-daerah tersebut dapat melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon terpilih untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, pada tanggal 9 Januari 2025," kata Afifuddin, dalam keterangan pers, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa proses penetapan pasangan calon kepala daerah tersebut telah menyesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan berkoordinasi dengan MK.

"Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan pasangan calon terpilih menyesuaikan permohonan," kata dia.

KPU menyatakan bahwa mereka akan memberikan keterangan kepada seluruh kabupaten dan kota yang melakukan gugatan sengketa Pilkada di MK. Rencananya sebagai keterangan pihak terkait bersama Bawaslu akan disampaikan pada 17 Januari - 4 Februari 2025.

"Saat ini sidang di MK telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 s.d. 16 Januari 2025. Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025," tukas Afifuddin.