Indeks Sengketa Pilkada

Yance menyebut, mereka menyoalkan ketidaknetralan ASN serta pengaruh nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Informasi mengenai proses gugatan Pilkada 2024. Simak jadwal dan tahapannya di sini.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua, NTT. 

Imigrasi tidak mengetahui Orient P Riwu punya paspor Amerika Serikat saat masuk ke Indonesia pada 2019 silam.

Banyak sengketa pemilu di MK hasilnya sebenarnya sudah ketahuan di awal. Para pemohon jelas-jelas tak memenuhi syarat.

Dari 132 perkara yang diterima pendaftarannya oleh MK, hanya tersisa 32 yang berlanjut ke sidang agenda pembuktian.

Hasil putusan MK yang dibacakan sejak 15 Februari 2021 hingga hari ini menyatakan lebih dari 100 gugatan hasil Pilkada 2020 ditolak (tidak lanjut).

Bawaslu menyatakan Risma tak terbukti melakukan kampanye terselubung saat menjabat Wali Kota Surabaya.

Menurut KPU Sumbar gugatan yang diajukan cagub Sumbar Mulyadi ke MK bukan soal penetapan perolehan suara.

Pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan dituding sebagai bagian dari pemerintahan Tangerang Selatan yang dipimpin Airin Rachmi Diany.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 34 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020, hari ini.

Petitum Machfud-Mujiaman dianggap tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara sengketa Pilkada di MK.

Cagub Sumbar Mulyadi kesal saat potensi suaranya menurun tajam karena ia menjadi tersangka lima hari sebelum pemungutan suara.

Cagub Kalsel Denny Indrayana tidak dapat hadir secara langsung di MK dengan alasan sedang membantu korban banjir.

 Hamdan Zoelva melihat sengketa pilkada Bandarlampung sangat sederhana dan tak perlu berlarut.

Hingga Senin (28/12) pemohon gugatan tersebar di 135 dari 270 daerah pilkada serentak 2020.

Napi koruptor dan pidana umum seharusnya tak bisa maju Pilkada 2020 karena dalam masa tunggu lima tahun usai bebas.

Kuasa hukum KPU Puncak melaporkan Refly Harun ke kepolisian karena diduga memalsukan surat yang menjadi bukti dalam persidangan sengketa pilkada di MK.

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengket Pilkada 2018 pada 16-27 Juli pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2018 sudah ditutup 11 Juli lalu, namun dibuka kembali karena masih ada laporan permasalahan dalam penetapan pemenang.