Indeks Sengketa Pilkada

Permohonan terdaftar dengan Nomor 15/PUU-XXIV/2026. Pemohon adalah Azriel Rafi Raditya, Naufal Naziih, Alexander Muhammad Naabil, dan Bandaro Bani Adlan.

Mahkamah menilai bahwa proses pemilihan di Pilkada Gubernur Papua dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta transparan.

MK tidak menemukan kejadian khusus yang dituduh bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pilkada ulang Barito Utara.

KPU juga bersiap untuk menghadapi tujuh pengajuan permohonan gugatan PHPU Kada yang diajukan di beberapa daerah ke MK.

MK melanjutkan penanganan perkara Barito Utara & Talaud serta menolak pengajuan sengketa PSU Pilkada Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, & Banggai.

Dalam sidang tersebut, MK akan mengungkap perkara-perkara yang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan pada 8 Mei 2025 mendatang.

Agenda sidang pertama PHPU Kada, MK akan mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon.

Dengan mendiskualifikasi pihak yang melanggar, MK diharapkan dapat segera melantik pihak lainnya yang tidak bersalah.

Yandri mengaku belum bisa menjawab hari ini karena masih memberi materi terkait kegiatan retret kepala daerah di Magelang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi sejumlah kepala daerah melalui pembacaan putusan Sengketa Pilkada 2024.

MK menilai ada ketidaknetralan kepala desa dalam pelaksanaan Pilkada Serang 2024 sehingga memerintahkan untuk pemungutan suara ulang.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memandang frasa penggelembungan suara tidak tepat, tetapi penambahan perolehan suara.

Ahmad Luthfi mengaku belum melakukan persiapan khusus jelang ditetapkan sebagai Gubernur terpilih Jateng usai Andika-Hendrar mencabut gugatan sengketa MK.

Edy Rahmayadi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPU Sumut perihal hasil penetapan Pilkada 2024.

Kubu Andika-Hendrar meminta MK mendiskualifikasi pasangan Luthfi-Yasin karena melanggar aturan pilkada selain mobilisasi perangkat desa.

KPU akan melakukan penetapan kepada pasangan calon kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain dituding melakukan politik uang, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, juga disebut berkampanye tanpa cuti demi menangkan Fauzi-Hasyim.

Fitron-Diana mengeklaim bahwa mobilisasi ASN dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi, untuk memenangkan pilkada.

Perkara Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025 digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah Alias-Ishak selaku pemohon tidak memenuhi panggilan sidang pendahuluan.

Calon Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, memberikan alasan mengapa pihaknya mencabut gugatan dalam sidang MK.