Indeks Dpr

Istana juga menyatakan menghormati sikap DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, berkomunikasi dengan DPR tentang sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada dilanjut atau tidak setelah ditunda.

DPR RI memutuskan untuk menunda rapat paripurna beragendakan pengesahan UU Pilkada.

Peringatan Darurat Garuda Biru viral di media sosial. Lantas, apa maknanya dan apakah sejarah gambarnya terkait Orde Baru?

Ribuan personel yang mengawal demo hari ini merupakan aparat gabungan dari TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.

Prabowo menjanjikan akan menyediakan ruang anggaran yang besar untuk pembangunan IKN di masa pemerintahannya mendatang.

Legislator menilai pemerintah seharusnya tidak menghamburkan anggaran untuk kepentingan seremoni seperti sewa mobil dan kamar mewah pada HUT RI ke-79.

Laporan majalah Tempo mengungkap dugaan suap kuota haji khusus kepada anggota dewan.

DPR mempertanyakan nasib data pribadi imbas serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2.

Salah satu pasal dianggap kontroversial adalah mengenai jumlah anggota Wantimpres/DPA yang sebelumnya hanya 8 orang, kini tergantung kebutuhan presiden.

Amanah Pasal 16 UUD 1945 memberikan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan nasihat dan masukan kepada presiden.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil dari rapat paripurna ke-22 masa sidang V di DPR.

DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 16 BUMN senilai Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

KPK sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi baru.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mendorong pemerintah menata pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan pembiayaan pendidikan. 

Menurut Aus Hidayat Nur, pemecatan Hasyim Asy'ari tak akan mengganggu proses Pilkada 2024.

MKD akan memanggil PPATK untuk membahas temuan data 1.000 anggota DPR hingga DPRD yang diduga melakukan judi online.

DPR mendorong agar Kemenkominfo lebih cepat memperbaiki gangguan Pusat Data Nasional (PDN).

Jalan agar RUU Perampasan Aset melaju menjadi undang-undang tampaknya masih menemui tembok tebal.