Indeks Dpr

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

DPR meminta Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan.

Mukhamad Misbakhun, mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Perlu ada penanganan segera dari Kominfo.

Said Iqbal menjamin demo tolak kenaikan harga BBM oleh massa buruh berlangsung damai & tak akan ada merangsek masuk ke dalam DPR.

Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah BBM non subsidi dari operator swasta.

Menurut Jazilul kasus kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawathi masih sebatas omongan sehingga Komnas HAM harus berikan bukti lengkap ke polisi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung proses pembahasan lanjutan terkait pembentukan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang digagas DPR.

Kursi Wakil Ketua KPK yang ditinggalkan Lili Pintauli masih belum tergantikan. Presiden Jokowi diminta untuk segera menyerahkan nama pilihannya.

DPR menilai perlu adanya pembatasan peredaran rokok, salah satunya melalui mekanisme kenaikan cukai.

Kamrussamad mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Tak cuma penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J, DPR juga meminta Mahfud berani membenahi Polri dari tudingan adanya 'Kekaisaran Sambo' di Mabes Polri.

DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, LPSK hingga Komnas HAM terkait kasus penembakan Brigadir J, Rabu (24/8/2022) pekan depan.

Komisi III DPR akan panggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kejaksaan, LPSK hingga Komnas HAM yang ikut menangani kasus Ferdy Sambo.

DPR juga meminta KPU memfokuskan sejumlah pos pengeluaran yang dianggap tidak efektif untuk dihapus dari pengadaan.

Penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih ada di tangan pemerintah dan belum diberikan kepada DPR untuk dibahas bersama.

Puan Maharani mengatakan, sampai saat ini belum ada usulan dari pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Komisi III DPR seharusnya meluangkan waktu memanggil Kapolri meski sedang reses. Dengan begitu, kasus pembunuhan Brigadir J bisa semakin terang.

Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK menolak penggunaan APBN untuk biayabeban pembengkakan dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.