Indeks Dpr

Masyarakat tidak terlalu banyak berharap dengan anggota DPR periode saat ini, apalagi para anggota muda. Apa penyebabnya?

Pimpinan DPR RI akan membahas soal pembentukan Badan Aspirasi Rakyat itu.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan, yang besarannya masih dalam tahap pengkajian.

Jika DPR meloloskan figur yang punya catatan etik dan integritas miring sebagai pimpinan KPK, ini menjadi cerminan fungsi parlemen yang buruk.

IPC menilai pemberian tunjangan rumah bulanan DPR dengan alasan rumah dinas tidak layak ditempati adalah bentuk pemborosan.

Sejumlah nama ayah dan anak turut menghiasi susunan anggota DPR RI 2024-2029. Simak daftarnya dan asal parpol.

Alasan Jamaludin memakai kostum Ultraman karena merupakan tokoh pembasmi kejahatan.

Semula Syarifuddin mengajak semua Anggota DPR RI terpilih mengikuti kata-katanya ihwal sumpah janji jabatan.

Puan Maharani mengisyaratkan bahwa dirinya akan terpilih kembali sebagai orang nomor satu di DPR di periode mendatang.

Komisi VIII DPR RI membidangi sosial, agama, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

DPR terpilih akan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Setelah menuntaskan 5 tahun masa tegasnya, anggota DPR akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Berapa jumlahnya?

Penetapan anak dari Rachmawati Soekarnoputri alias cucu Bung Karno itu menggantikan nama Sri Rahayu, yang mengundurkan diri.

Faisol Riza memastikan proses pergantian dan pemecatan caleg terpilih sudah sesuai dengan internal partai.

Tia bakal melaporkan Mahkamah Partai (MP) PDIP hingga Bonnie Triyana ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/9/2024) hari ini.

PDIP menggantikan dua calon DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I dan Jawa Tengah V. Apa alasannya?

Puan Maharani mengatakan penambahan komisi di DPR RI memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif.

Hasil rapat akan dibawa ke rapat paripurna (Rapur) DPR RI, untuk memberikan rekomendasi.

Pimpinan DPR telah menerima surat presiden tertanggal 2 Juli 2024 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Komisi III DPR menunda proses uji kelayakan 12 calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc HAM karena ditemukan kecacatan dalam proses seleksinya.