Indeks Dpr
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, KSP Kawal Pembahasan di DPR
Pemerintah berjanji mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat agar segera terealisasi menjadi UU.
3 Nama Calon Hakim Ad Hoc MA Disetujui Rapat Paripurna DPR
3 nama hakim ad hoc yang disetujui DPR, yaitu: Sinintha Yuliansih Sibarani, Achmad Jaka Mirdinata, dan Andari Yuriko Sari.
Umbar Janji Listyo Sigit, Calon Kapolri Pengganti Idham Azis
Listyo Sigit, calon Kapolri, mengumbar sejumlah janji saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota dewan. Ini beberapa di antaranya.
Bunyi Isi Pasal 26 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.
Komisi III DPR Kritik Pernyataan Ridwan Kamil Salahkan Mahfud MD
Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyebut penjemputan Rizieq membeludak lantaran para penjemput yang tidak menaati aturan, bukan karena pernyataan Mahfud.
Survei Transparansi Internasional: DPR Lembaga Terkorup di RI
DPR berada di atas pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat, polisi, pebisnis, dan pengadilan dalam persepsi publik sebagai lembaga paling korup.
Realitas Larangan Minol: Elite Mabuk, Rakyat Mati Karena keracunan
Pelarangan minuman beralkohol pernah dilakukan Amerika Serikat dan terbukti gagal. Indonesia terancam mengulang kesalahan AS.
Pemerintah Belum Bahas Kemungkinan RUU Minol Masuk Prolegnas
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum satu bahasa terkait RUU Minol sehingga Pemerintah masih dalam posisi melihat bagaimana perkembangan selanjutnya.
Ambisi Usang Nasdem Naikkan Ambang Batas Hanya Suburkan Oligarki
Keinginan Surya Paloh menaikkan ambang batas parlemen semakin tinggi justru akan membikin sistem politik di Indonesia semakin terpusat dan oligarkis.
RUU Minol: Kutip Kitab Suci, Riset Tak Dalam, Rentan Kriminalisasi
RUU Minol menyimpan sejumlah masalah. Selain mengutip kitab suci padahal Indonesia tak hanya Islam, peraturan ini juga rentan kriminalisasi.
Legislative Review: Jalan Buntu Gagalkan UU Cipta Kerja?
Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.
Setneg Jelaskan Perbedaan Jumlah Halaman UU Cipta Kerja
Mensetneg tegaskan substansi 1.187 halaman UU Cipta Kerja yang disiapkan Kemensetneg sama dengan dokumen yang disampaikan DPR ke Istana dengan 812 halaman.
KSPI Desak DPR Lakukan Legislative Review UU Cipta Kerja
KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Soal Omnibus Law, Polri Tak Bersama Rakyat. Ia Bersama Penguasa.
Polri menjadi garda depan pembela pemerintah dalam isu Omnibus Law. Alat negara yang tergelincir jadi alat penguasa.
Omong Kosong Transparansi DPR dan Pemerintah Soal UU Cipta Kerja
Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.
Sah! DPR Serahkan Salinan Resmi UU Cipta Kerja ke Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyerahkan Undang-Undang Cipta Kerja ke Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Terima UU Ciptaker, Pemerintah Pastikan Segara Buat Aturan Turunan
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan pemerintah akan langsung membahas aturan turunan setelah menerima salinan resmi UU Cipta Kerja, Rabu (13/10/2020).
Omnibus Law Ciptaker Bermasalah Sejak Jokowi Mengusulkannya ke DPR
Jokowi-lah yang memulai ketertutupan pembahasan Cipta Kerja. Ini dimulai ketika ia menyerahkan Surpres ke DPR RI.
Belum Ada Draf Final RUU Cipta Kerja, Baleg DPR: Masih Kami Rapikan
Draft final UU Cipta Kerja masih belum ada meski sudah disahkan, disepakati DPR, DPD, dan pemerintah menjadi undang-undang pada Senin pekan ini (5/10/2020).
14 Demonstran Tolak Omnibus Law UU Ciptaker di Banten Ditangkap
Polda Banten membenarkan telah menangkap 14 peserta demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.