Indeks Dpr

Adies Kadir meminta masyarakat tidak berkonotasi negatif terhadap kebijakan pemberlakuan tarif PPN 12 persen pada Januari 2025.

DPR menyepakati 41 Rancangan RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025.

Pemerintah berencana memberikan tunjangan Rp2 juta ke guru honorer yang sudah tersertifikasi.

Pemerintah diminta untuk memanggil pihak Apple untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan pendapatan investasi di Indonesia.

Willy mengaku mengantongi sejumlah temuan terkait kaburnya 7 tahanan di Rutan Salemba.

Adies mengatakan, Surpers tersebut telah diterima oleh Pimpinan Dewan pada awal November lalu.

Rapat paripurna DPR menyetujui Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR.

Listyo Sigit Prabowo merespons rencana DPR yang menjadwalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri setelah Januari 2025.

RUU ini akan memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada BSSN untuk melaksanakan tugas.

Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pemilihan kepala desa ikut diusung partai politik. Apa alasannya?

Wachid berharap, permasalahan kuota yang tak sesuai dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 tidak kembali terjadi.

Arya menilai akan ada perebutan terhadap akses pada program-program strategis yang dijalankan oleh pemerintah.

TB Hasanuddin mengaku komisinya tak mau menjadi memprakarsai pembahasan UU Nomor 34 Tahun 2024.

Posisi Teuku Riefky di DPR RI akan digantikan oleh H T Ibrahim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I.

Banyak anggota Baleg meminta diberikan waktu libur selama tiga hari saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024.

DPR baru aktif menggelar rapat dengan para menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pekan depan.

Delapan fraksi di DPR RI telah menerima usulan Presiden Jokowi yang menunjuk Herindra menjadi calon Kepala BIN.

PDIP ditugaskan untuk menjadi pimpinan Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Dominasi pebisnis di DPR adalah fenomena elite predatory. Hukum semakin mendekat kepada mereka yang punya kepentingan politik dan ekonomi secara dominan.

DPR RI merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi yang selanjutnya akan diajukan ke Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah.