Indeks Dpr

Anggota Komisi VII, Mulyanto meminta, kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantu Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji menurunkan harga migor.

Majelis Rakyat Papua menilai pembahasan RUU DOB harus ditangguhkan lantaran memicu pro dan kontra yang sangat luas.

Legislator Demokrat Lasmi Indaryani merupakan putri dari eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menolak rencana penghapusan minyak goreng curah. Pemerintah diminta fokus mengendalikan ketersediaan dan harga.

Nasir menegaskan anggota DPR memiliki fungsi pengawasan, maka sah saja mengkritik. Sementara tugas pemerintah memberikan klarifikasi.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Menko Marves Luhut meminta anggota DPR tidak melontarkan pendapat dipublik jika tidak tahu masalahnya soal tarif Candi Borobudur.

Golkar membantah hubungan Luhut dan Airlangga retak. Pertemuan keduanya menjadi bukti baiknya hubungan mereka.

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.

BURT DPR beralasan kunjungan ke Turki telah direncanakan sejak dua tahun lalu namun baru terlaksana pada tahun ini.

Tiga tahun belakangan ini pemerintah pusat mewacanakan pemekaran provinsi Papua dan rakyat cenderung tidak menerima ide tersebut.

Sekjen DPR berdalih pengecatan terakhir atap Gedung Nusantara DPR dilakukan pada tujuh tahun lalu, dan kini kondisinya ada sejumlah keretakan.

Anggota Komisi IX DPR meminta Presiden Jokowi segera mencanangkan program pembangunan jamban berbasis keluarga. 

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai petani sawit kecil yang tak punya pabrik pengolahan yang paling terkena dampak larangan ekspor CPO.

Mahkamah Kehormatan Dewan mengklaim anggotanya tak dapat dikenai hukuman, baik pidana maupun perdata atas penyataannya di dalam maupun di luar ruangan DPR.

285 anggota DPR bolos dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan IV. Padahal mereka bisa hadir secara virtual.

Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan pemerintah tak melanjutkan pembahasan 3 RUU terkait pemekaran wilayah Papua.

Pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI merupakan urusan internal profesi.

Tim Panja akan melaporkan hasil pembahasan RUU TPKS dan meminta jadwal kepada Bamus DPR untuk segera menggelar rapat paripurna.

Mantan Ketua IDI mengungkapkan kisruh pemberhentian Terawan disebabkan oleh pola komunikasi yang belum tuntas.