tirto.id - Pimpinan DPR RI merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi, Jumat (11/10/2024) siang ini. Nantinya, finalisasi pembentukan AKD bakal dibawa ke rapat pimpinan (Rapim) dan badan musyawarah (Bamus) pada Senin (14/10/2024).
"Jadi, kita akan finalisasi nanti jam 14.00. Jadi nanti jam 14.00 kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim dan Bamus pada hari Senin. Dan insyaAllah selasa kita akan paripurnakan," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dasco berkata, lembaganya juga melantik pimpinan komisi pada Selasa (15/10/2024). Hal itu bertujuan agar para anggota dewan yang sudah dilantik langsung menjelaskan tugas, fungsi, dan pokok mereka keesokannya.
"Selasa itu juga kita akan secara marathon melantik pimpinan-pimpinan AKD agar [hari] Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," ucap Dasco.
Menurut Dasco, pimpinan komisi diusulkan oleh delapan fraksi masing-masing. Pembentukan AKD ini juga turut dikomunikasikan dengan pemerintahan baru. Komunikasi itu, kata dia, penting karena DPR harus sudah siap saat pemerintahan baru mulai berjalan.
"Karena fungsi dari DPR itu adalah legislasi, kemudian juga anggaran, dan pengawasan," tutur Dasco.
Ketua Harian DPP Gerindra itu mengatakan, AKD yang dibentuk ini menyesuaikan dengan jumlah kementerian Prabowo-Gibran, yang dikabarkan berjumlah 44.
"Hari ini kita masih koordinasi untuk finalisasi dengan juga calon pemerintahan yang baru. Sehingga, nanti diharapkan Senin pada saat Rapim dan Bamus itu sudah mendekati fix, dan apabila kemudian masih ada 1, 2 atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian," tutur Dasco.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Said Abdullah, menyebut bahwa jumlah komisi di parlemen bertambah menjadi 13 dari sebelumnya hanya 11. Penambahan komisi menyusaikan dengan jumlah kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran yang bakal bertambah.
Menurut Said, delapan fraksi partai politik di DPR RI telah menyepakati penambahan jumlah komisi tersebut.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Dwi Ayuningtyas
