tirto.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan pemilihan kepala desa ikut diusung partai politik. Menurut Doli, pemilihan kepala desa sejatinya lebih brutal ketimbang pemilihan kepala daerah dan Pilpres.
"Kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal, pak kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan pileg, pilkada dan seterusnya," kata Doli dalam rapat Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Oleh karena itu, politikus Golkar itu mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala desa turut didiskusikan dalam wacana revisi delapan paket UU melalui mekanisme omnibus Law.
"Kita juga harus berani, pak. Partai politik harus juga masuk sampai tingkat desa," ucap Doli.
Doli memandang pemilihan kepala desa sejatinya sudah menerapkan sistem kepartaian, meski bukan partai politik pada umumnya.
"Sekarang Pilkades itu seolah-olah tidak politik, tidak ada keterlibatan partai politik. Padahal, pencalonan mereka pakai partai, pak, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi partai juga. Artinya mekanisme dan sistem kepartaian itu sebetulnya sudah masuk ke pemilihan kepala desa," tutur Doli.
Ia pun mendorong agar pemilihan kepala desa turut menggunakan mekanisme sistem partai politik. Bagi Doli, membangun sistem partai politik harus sampai ke level desa. Hal itu, kata dia, sekaligus menjawab kritik ihwal partai politik yang dinilai tak memiliki political idea karena tak melibatkan partisipasi masyarakat.
"Kita harus mulai berani bicara soal membangun sistem politik harus sampai pada basis paling bahwa, pak. Jadi, kritik terhadap parpol yang katanya tidak punya political idea itu gak ada lagi karena sampai bawah, keterlibatan masyarakat," tutup Doli.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
