Indeks Kepala Desa

AKSI menilai apabila program MBG melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perputaran ekonomi juga bisa dirasakan oleh desa.

Kasus korupsi dana desa dipengaruhi latar belakang kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola keuangan.

Tidak ditemukan sumber kredibel ataupun konfirmasi terhadap perkataan Prabowo soal kepala desa yang tersebar di media sosial tersebut.

Masing-masing adalah Kades Karendan bernama Ricy dan Kades Muara Pari bernama Mukti Ali.

Konteks asli video tersebut adalah konferensi pers terkait 31 kasus korupsi yang ditangani oleh Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan pada 12 November 2024.

Bima Arya menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting berlangsung dengan lebih transparan.

Mengenal sosok Kades Desa Gunung Menyan, Wiwin Komalasari, yang viral karena tertawakan nasi kotak di acara Bupati Bogor.

Menteri Desa, Yandri Susanto, melaporkan sejumlah kepala desa (kades) yang diduga melakukan penyelewengan dana desa ke Bareskrim Polri.

Polri telah menyita alat yang digunakan untuk memproduksi dokumen palsu, saat menggeledah kantor Kades dan Sekda Kohod, beberapa waktu lalu.

KKP telah memeriksa lima kepala desa yang diduga terlibat dalam pengurusan sertifikat HGB dan pemasangan pagar laut Tangerang, kemarin.

Dampak pelibatan parpol di pemilihan kades bisa merusak praktik demokrasi yang menghubungkan calon kades dengan pemilih.

Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pemilihan kepala desa ikut diusung partai politik. Apa alasannya?

Mobilisasi kepala desa terjadi di Pilkada Jateng 2024. Bawaslu Kota Semarang bertindak cepat, tapi sejumlah pengamat menyangsikan ketegasan Bawaslu Jateng. 

Aspirasi yang disampaikan Apdesi untuk merevisi Undang-Undang Desa memanfaatkan momentum pemilu. Desa membutuhkan dana, sementara parpol membutuhkan suara.

DPR RI dan pemerintah menyepakati masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan maksimal dua periode.

Soal dugaan pelanggaran dalam kampanye Gobran, Bagja menjelaskan saat ini masih proses pemeriksaan, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait sanksinya. 

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, meminta perangkat dan kepala desa agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Abdul Halim menuturkan para perangkat desa memang harus netral, tetapi mereka tetap punya hak pilih saat pemilu.

Puan menilai tidak ada aturan spesifik soal perangkat desa yang mengusung capres tertentu.