tirto.id - Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR/DPR RI. Kedatangan mereka untuk demo menolak Undang-Undang TNI, Kamis (27/3/2025) petang.
Seturut pemberitaan Antara, massa itu silih berganti berorasi terkait permasalahan yang terjadi di negeri ini khususnya terkait UU TNI agar segera dicabut.
Massa aksi juga menutup arus lalu lintas di jalan arteri Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi, sehingga kendaraan hanya bisa melintas di jalur Transjakarta.
Dalam orasi itu, mereka meminta UU TNI dicabut. Massa juga menolak adanya pembahasan mengenai wacana revisi UU Polri.
Sejumlah poster kritikan terhadap pemerintah juga dibentangkan oleh massa aksi.
Massa yang berdemo di depan gedung DPR RI kali ini tidak seramai pada aksi sebelumnya dan sampai Kamis petang aksi berjalan dengan damai.
Sebelumnya, polisi mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demo tolak Undang-undang TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat itu.
"1.824 personel untuk pengamanan di DPR," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.
Susatyo mengatakan bahwa personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda Jakarta, dan instansi terkait.
Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.
"Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI," ucap Susatyo.
Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional.
Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
