Indeks Revisi Uu Tni
For Your Politics - Revisi UU Polri & TNI
Revisi UU Polri & TNI Apakah Memperbaiki Institusi? Bagaimana analisis para pengamat ISESS terhadap RUU Polri dan RUU TNI?
Rapor Jokowi Jelang Lengser, dari Tapera hingga Dwifungsi TNI
Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.
RUU TNI: Masa Dinas Panglima Bisa Diperpanjang Presiden
Dalam revisi UU TNI, ada ketentuan yang mengatur masa dinas Panglima TNI bisa diperpanjang oleh presiden.
Baleg Klaim RUU TNI Tak Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI
Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.
Baleg soal Revisi Usia Pensiun TNI: Angka Harapan Hidup Tinggi
Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.
Polemik Revisi UU TNI yang Tidak Menjawab Kebutuhan Objektif
Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.
Sidang Paripurna DPR Sahkan 4 RUU Jadi Usulan Inisiatif Dewan
Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.
Menyoal Urgensi Uji Materi Usia Pensiun TNI Jelang Pemilu di MK
MK pernah menolak judicial review batas usia pensiun TNI dengan alasan open legal policy. Bagaimana dengan uji materi UU TNI kali ini?
Pentingnya Mengakhiri Impunitas Anggota TNI
Tindak pidana non-kedinasan militer seharusnya diproses melalui peradilan umum demi mengakhiri impunitas anggota TNI.
Wapres Ma'ruf Sebut Revisi UU Peradilan Militer Hal yang Wajar
Ma'ruf Amin menilai Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal yang wajar
Apa Isi Usulan Revisi UU 34/2004, Benarkah Ada Dwifungsi TNI?
Isi usulan revisi UU TNI No. 34/2023 dinilai kontroversial karena dinilai dapat membuka peluang dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.
Wapres Perbolehkan Revisi UU TNI Selama Tak Kembalikan Dwifungsi
Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan semangat reformasi ialah menghapuskan dwifungsi ABRI. Oleh sebab itu, konsep ini tidak boleh dihidupkan kembali.
Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi di Balik Rencana Revisi UU TNI
Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.
Jokowi Tepis Usulan Luhut soal TNI Aktif Masuk Kementerian
Presiden Jokowi menilai perwira TNI aktif belum saatnya mengisi jabatan sipil seperti kementerian/lembaga.
Menyoal Gagasan Luhut Agar TNI Aktif Bisa Mengisi Jabatan Sipil
Ide Luhut soal TNI aktif bisa mengisi jabatan kementerian/lembaga menuai kritik. Usulan revisi UU TNI ini dinilai mengkhianati agenda reformasi.
ICJR Ungkap 2 Masalah Jika TNI Aktif Isi Jabatan Sipil
ICJR menilai usulan revisi UU TNI seperti disampaikan Luhut seolah ingin mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.
Perlu Aturan Rinci soal Penempatan TNI Aktif di Kementerian/Lembaga
Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.
Pembentukan Jampidmil Era Jokowi Memunggungi Semangat Reformasi
Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.
Moeldoko Pastikan Dwifungsi ABRI Tak Akan Lahir Kembali
Kepala Staf Keprisidenan Moeldoko memastikan dwifungsi ABRI di era Orde Baru tak akan kembali lagi di era pemerintahan Joko Widodo.
TNI Isi Jabatan Sipil: Mereka Semua Keberatan, Pak Luhut
Menko Luhut menyebut penempatan perwira TNI bukan masalah. Ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan di mana keberatannya.