Indeks Revisi Uu Tni

Revisi UU TNI bakal membahas pembolehan penempatan prajurit di kementerian/lembaga dan penambahan usia pensiun prajurit.

Ikhsan menilai, agenda reformasi TNI lebih penting daripada pembahasan revisi UU TNI yang membuka ruang TNI masuk ranah sipil.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap perluasan wewenang TNI-Polri dalam revisi undang-undang terbaru tidak membuat negara menjadi otoriter.

Menurut Jenderal Maruli Simanjuntak, selama ini anggota TNI banyak yang terlibat bisnis, namun masih dalam batas koridor hukum untuk memenuhi hajat hidup.

Menurutnya, TNI telah terikat dengan reformasi internal sehingga tidak perlu khawatir bahwa TNI akan kembali berbisnis seperti di era Orde Baru.

Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.

KontraS menilai prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis.

Hasanuddin sebut bila TNI diizinkan berbisnis, dikhawatirkan akan merembet ke bisnis yang lain, seperti perusahaan yang jualan senjata ikut tender.

DPR RI perlu waktu lebih panjang untuk membahas revisi UU TNI dan UU Polri.

TB Hasanuddin juga menyebut Komisi I akan membahas revisi UU TNI dalam waktu 60 hari usai masa reses.

Revisi UU Polri & TNI Apakah Memperbaiki Institusi? Bagaimana analisis para pengamat ISESS terhadap RUU Polri dan RUU TNI?

Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Dalam revisi UU TNI, ada ketentuan yang mengatur masa dinas Panglima TNI bisa diperpanjang oleh presiden.

Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.

Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.

Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

MK pernah menolak judicial review batas usia pensiun TNI dengan alasan open legal policy. Bagaimana dengan uji materi UU TNI kali ini?

Tindak pidana non-kedinasan militer seharusnya diproses melalui peradilan umum demi mengakhiri impunitas anggota TNI.