Indeks Revisi Uu Tni
Menyoal Urgensi Uji Materi Usia Pensiun TNI Jelang Pemilu di MK
MK pernah menolak judicial review batas usia pensiun TNI dengan alasan open legal policy. Bagaimana dengan uji materi UU TNI kali ini?
Pentingnya Mengakhiri Impunitas Anggota TNI
Tindak pidana non-kedinasan militer seharusnya diproses melalui peradilan umum demi mengakhiri impunitas anggota TNI.
Wapres Ma'ruf Sebut Revisi UU Peradilan Militer Hal yang Wajar
Ma'ruf Amin menilai Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal yang wajar
Apa Isi Usulan Revisi UU 34/2004, Benarkah Ada Dwifungsi TNI?
Isi usulan revisi UU TNI No. 34/2023 dinilai kontroversial karena dinilai dapat membuka peluang dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.
Wapres Perbolehkan Revisi UU TNI Selama Tak Kembalikan Dwifungsi
Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan semangat reformasi ialah menghapuskan dwifungsi ABRI. Oleh sebab itu, konsep ini tidak boleh dihidupkan kembali.
Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi di Balik Rencana Revisi UU TNI
Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.
Jokowi Tepis Usulan Luhut soal TNI Aktif Masuk Kementerian
Presiden Jokowi menilai perwira TNI aktif belum saatnya mengisi jabatan sipil seperti kementerian/lembaga.
ICJR Ungkap 2 Masalah Jika TNI Aktif Isi Jabatan Sipil
ICJR menilai usulan revisi UU TNI seperti disampaikan Luhut seolah ingin mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.
Menyoal Gagasan Luhut Agar TNI Aktif Bisa Mengisi Jabatan Sipil
Ide Luhut soal TNI aktif bisa mengisi jabatan kementerian/lembaga menuai kritik. Usulan revisi UU TNI ini dinilai mengkhianati agenda reformasi.
Perlu Aturan Rinci soal Penempatan TNI Aktif di Kementerian/Lembaga
Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.
Pembentukan Jampidmil Era Jokowi Memunggungi Semangat Reformasi
Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.
Moeldoko Pastikan Dwifungsi ABRI Tak Akan Lahir Kembali
Kepala Staf Keprisidenan Moeldoko memastikan dwifungsi ABRI di era Orde Baru tak akan kembali lagi di era pemerintahan Joko Widodo.
TNI Isi Jabatan Sipil: Mereka Semua Keberatan, Pak Luhut
Menko Luhut menyebut penempatan perwira TNI bukan masalah. Ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan di mana keberatannya.
Wacana Perwira TNI Isi Pos Sipil, Jokowi Jangan Hidupkan Dwifungsi
Presiden Jokowi jangan sampai menyetujui wacana dan rencana revisi tersebut lantaran itu merupakan langkah mundur dalam proses reformasi TNI
Komisi I DPR Tolak Rencana TNI Duduki Jabatan Sipil di Kementerian
Komisi I menolak rencana penempatan perwira aktif TNI di Kementerian. Penolakan serupa juga datang dari Komisi II dan Kepala BKN.
TNI 'Masuk' Kementerian: Picu Konflik Kepentingan dan Bikin Ruwet
Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.
Wacana TNI Isi Pos Menteri Dinilai Tak Logis
Wacana Panglima TNI untuk merevisi UU TNI dalam hal perwira tinggi mengisi pos di kementerian dinilai sebagai hal yang tidak logis.