Indeks Revisi UU TNI

Apa itu supremasi sipil? Pelajari pentingnya dalam demokrasi, serta bagaimana prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan antara militer & pemerintahan sipil

TB Hasanuddin menilai setiap kerja sama yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus ada regulasi yang jelas.

Demo tolak UU TNI di Surabaya akan berlangsung hari ini, Senin, 24 Maret 2025 mulai pukul 14.00 WIB di Gedung Negara Grahadi.

Masyarakat sipil yang aspirasinya tak dianggap membuat proses check and balance antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan.

Fakta-fakta soal aksi demo mahasiswa di Malang untuk menolak UU TNI 2025 pada Minggu, 23 Maret 2025 yang berakhir ricuh hingga ada penangkapan demonstran.

TB Hasanuddin menilai semua MoU antara TNI dan pihak lain yang berkaitan dengan OMSP sebaiknya ditangguhkan dahulu.

Faqih mengaku mendapati beberapa kali pukulan di bagian kepala dan tubuh bagian belakang.

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Puan mengaku mendapat masukan dari Jokowi dan Surya Paloh bahwa seharusnya revisi UU TNI disosialisasikan secara lebih terbuka kepada masyarakat.

Proses militerisasi ruang siber dikhawatirkan merusak tata kelola internet yang telah dihormati banyak pihak.

DPR membantah klausul operasi militer selain perang (OMSP) dalam bidang siber, ancaman bagi kebebasan warga sipil di ruang digital.

TB Hasanuddin meminta agar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, segera mengeluarkan surat perintah agar prajurit TNI mundur atau pensiun di luar 14 K/L.

Viral di media sosial Reformasi 1998 masuk dalam list The 27 Club. Ini arti The 27 Club dan alasan kenapa Reformasi 1998 bisa masuk dalam list.

Tidak ada lautan jaket almamater berwarna-warni saat mahasiswa di Kota Bandung berdemo tolak revisi UU TNI, semuanya kompak mengenakan pakaian hitam.

Meski ditembak water canon, massa pedemo Tolak Revisi UU TNI berhasil masuk dengan membuka sebagian pagar sisi kanan Gedung DPR.

Massa Aksi Kamisan di Surabaya menilai Revisi UU TNI telah mengibarkan bendera perang kepada masyarakat sipil.

LBH Semarang selaku pendamping massa demo tolak RUU TNI menyebut ada beberapa orang yang dibawa polisi.

Pengesahan revisi UU TNI di tengah gelombang protes mencerminkan betapa prinsip-prinsip demokrasi telah tersingkirkan demi kepentingan politik sempit.

Panglima TNI mengungkapkan bahwa banyak prajuritnya yang saat ini aktif melakukan usaha di luar militer demi mencari pemasukan tambahan.

Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi menolak pengesahan Undang-Undang TNI di halaman gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025) siang.