Indeks Revisi Uu Tni

Isi usulan revisi UU TNI No. 34/2023 dinilai kontroversial karena dinilai dapat membuka peluang dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan semangat reformasi ialah menghapuskan dwifungsi ABRI. Oleh sebab itu, konsep ini tidak boleh dihidupkan kembali.

Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.

Presiden Jokowi menilai perwira TNI aktif belum saatnya mengisi jabatan sipil seperti kementerian/lembaga.

ICJR menilai usulan revisi UU TNI seperti disampaikan Luhut seolah ingin mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.

Ide Luhut soal TNI aktif bisa mengisi jabatan kementerian/lembaga menuai kritik. Usulan revisi UU TNI ini dinilai mengkhianati agenda reformasi.

Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.

Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.

Kepala Staf Keprisidenan Moeldoko memastikan dwifungsi ABRI di era Orde Baru tak akan kembali lagi di era pemerintahan Joko Widodo.

Menko Luhut menyebut penempatan perwira TNI bukan masalah. Ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan di mana keberatannya.

Presiden Jokowi jangan sampai menyetujui wacana dan rencana revisi tersebut lantaran itu merupakan langkah mundur dalam proses reformasi TNI

Komisi I menolak rencana penempatan perwira aktif TNI di Kementerian. Penolakan serupa juga datang dari Komisi II dan Kepala BKN.

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Wacana Panglima TNI untuk merevisi UU TNI dalam hal perwira tinggi mengisi pos di kementerian dinilai sebagai hal yang tidak logis.