Apakah Masih Ada Demo Tolak UU TNI Hari Ini 25 Maret?

tirto.id - Demo menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) masih akan berlanjut hari ini, Selasa, 25 Maret 2025. Setelah Malang dan Surabaya, demo hari ini akan digelar di beberapa kota lain seperti Karawang, Nganjuk, dan Palembang.

Massa demo tolak UU TNI yang telah disahkan DPR RI pada Kamis, 20 Maret kemarin masih terus bermunculan. Gerakan penolakan terhadap revisi dari UU No. 34 Tahun 2004 itu tidak lagi berpusat di Jakarta, melainkan juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Peserta demo pun bukan hanya dari kalangan mahasiswa, melainkan juga diikuti oleh masyarakat sipil lainnya.

Info Demo Tolak UU TNI Hari Ini 25 Maret 2025

Aksi turun ke jalan masih akan berlanjut hari ini. Kali ini mahasiswa dan masyarakat dari Karawang, Mataram NTB, Nganjuk, dan Palembang yang akan menyuarakan tuntutan mereka.

1. Demo di Karawang

Pukul: 13.40 WIB- Sosialisme

Titik Aksi: DPRD Karawang

2. Demo di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pukul: 09.00 WITA- Selesai

Titik Kumpul 1: Islamic Center

Titik Aksi: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. Demo di Nganjuk

Pukul: 09.00 WIB- Selesai

Titik Kumpul: Alun-alun Nganjuk

Titik Aksi: DPRD Kabupaten Nganjuk

Dresscode: Hitam

4. Demo di Palembang

Pukul: 11.00 WIB- Selesai

Titik Kumpul: Jalan Radial, Sekretariat HMI Cabang Palembang

Titik Aksi: DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Masyarakat yang hendak melintas di daerah aksi di jam-jam tersebut diharapkan untuk dapat menimbang menggunakan jalur lain untuk menghindari terjebak macet.

Massa aksi pun diminta untuk membawa kelengkapan pribadi, termasuk obat-obatan dan juga payung atau jas hujan.

Untuk demo yang disebut sebagai demo Indonesia Gelap jilid 2 ini, massa diharapkan untuk tidak lagi menggunakan jas almamater atau atribut lain yang menunjukkan civitas tertentu. Digantikan dengan busana serba hitam sehingga bisa melebur dengan masyarakat sipil lain yang ikut demo.

Isi Tuntutan Demo 25 Maret 2025

1. Tolak UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI (Tuntutan Utama).

Tuntutan tambahan:

2. Hentikan seluruh proses pembahasan Rancangan UU yang tidak transparan, tertutup, anti demokrasi, dan tidak melibatkan rakyat.

3. Hentikan keterlibatan prajurit aktif dalam kementerian dan instansi Pemerintah RI

4. Tarik semua anggota/personel TNI dari Kawasan Pengembangan Program Prioritas Rezim Prabowo-Gibran (Food Estate, Prona, MBG, dll).

5. Hentikan semua bentuk intimidasi aparat penegak hukum pada seluruh masyarakat serta adili semua oknum yang terlibat dalam proses intimidasi almarhum Rizkil Watoni.