Indeks Dpr

DPR memandang penyesuaian tarif BPJS Kesehatan yang diwacanakan bakal berlangsung pada 2026, tak bisa dihindari.

DPR dan CISDI mendesak pemerintah menerbitkan Perpres yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Program MBG.

Komisi II DPR RI memanggil Mendagri, Tito Karnavian, imbas batalnya pelantikan kepala daerah yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.

DPR berkilah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi demi membantu proses pendanaan pendidikan. Memang bisa?

DPR RI mengusulkan perguruan tinggi dapat mengelola tambang dengan cara prioritas, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

DPR meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, agar tak menunggu viral terlebih dahulu menangani kasus.

Titiek Soeharto, meninjau langsung pembongkaran pagar laut msiterius di pesisir Kabupaten Tangerang.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta aksi demo pegawai Kemendikti Saintek terhadap Menteri Satryo, harus ditindaklanjuti secara transparan.

DPR akan memanggil Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, imbat aksi demo yang dilakukan oleh pegawai Kemendikti Saintek.

Saat ini memang waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Politik dan Kepemiluan yang ada. Apa urgensinya?

KPK menjadwalkan lagi pemeriksaan terhadap dua Anggota DPR RI Maria Lestari, dan Arif Wibowo dalam kasus Hasto Kristiyanto.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkap alasan terjadinya penurunan biaya haji pada 2025.

Hetifah tidak memungkiri kemungkinan tiadanya tunjangan dosen, baik kinerja maupun profesi, di tahun 2025 akibat perubahan regulasi.

KPK memeriksa mantan Anggota DPR, Riezky Aprillia, dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019, buron Harun Masiku.

DPR menyebut penyelenggaraan haji 2025 akan didampingi oleh aparat penegak hukum mulai tahun ini.

DPR akan merevisi UU Haji agar Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara Asia Tengah dalam pembagian kuota haji.

Alokasi APBN untuk Badan Gizi Nasional tetap Rp71 triliun sesuai dengan anggaran yang diajukan, meski biaya manajemen dipangkas.

Panja Haji DPR RI tengah melakukan evaluasi dan perhitungan ulang terhadap sejumlah komponen untuk menekan biaya haji pada 2025.