Indeks Dpr

DPR akan memanggil Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, imbat aksi demo yang dilakukan oleh pegawai Kemendikti Saintek.

Saat ini memang waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Politik dan Kepemiluan yang ada. Apa urgensinya?

KPK menjadwalkan lagi pemeriksaan terhadap dua Anggota DPR RI Maria Lestari, dan Arif Wibowo dalam kasus Hasto Kristiyanto.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkap alasan terjadinya penurunan biaya haji pada 2025.

Hetifah tidak memungkiri kemungkinan tiadanya tunjangan dosen, baik kinerja maupun profesi, di tahun 2025 akibat perubahan regulasi.

KPK memeriksa mantan Anggota DPR, Riezky Aprillia, dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019, buron Harun Masiku.

DPR menyebut penyelenggaraan haji 2025 akan didampingi oleh aparat penegak hukum mulai tahun ini.

DPR akan merevisi UU Haji agar Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara Asia Tengah dalam pembagian kuota haji.

Alokasi APBN untuk Badan Gizi Nasional tetap Rp71 triliun sesuai dengan anggaran yang diajukan, meski biaya manajemen dipangkas.

Panja Haji DPR RI tengah melakukan evaluasi dan perhitungan ulang terhadap sejumlah komponen untuk menekan biaya haji pada 2025.

Zulfikar mengatakan politik uang tetap ada meskipun bupati dan gubernur dipilih DPRD.

DPR meminta semua menteri dan utusan khusus Presiden Prabowo membangun rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan.

Ahmad Sahroni melakukan sidak ke Kompleks Kejaksaan Agung untuk melihat alat intelijen yang dimiliki dalam menunjang proses penyidikan.

Pelaksanaan pemisahan waktu pemilu perlu dikaji secara ilmiah oleh pembentuk undang-undang agar tidak melahirkan persoalan baru.

Manurut AJI, usulan Habiburokhman itu tak patut dan tepat dilakukan seorang legislator.

DPR menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) untuk 2025 sebesar Rp31,49 triliun.

Adies Kadir meminta masyarakat tidak berkonotasi negatif terhadap kebijakan pemberlakuan tarif PPN 12 persen pada Januari 2025.

DPR menyepakati 41 Rancangan RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025.

Pemerintah berencana memberikan tunjangan Rp2 juta ke guru honorer yang sudah tersertifikasi.