Indeks Dpr

DPR meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, agar tak menunggu viral terlebih dahulu menangani kasus.

Titiek Soeharto, meninjau langsung pembongkaran pagar laut msiterius di pesisir Kabupaten Tangerang.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta aksi demo pegawai Kemendikti Saintek terhadap Menteri Satryo, harus ditindaklanjuti secara transparan.

DPR akan memanggil Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, imbat aksi demo yang dilakukan oleh pegawai Kemendikti Saintek.

Saat ini memang waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Politik dan Kepemiluan yang ada. Apa urgensinya?

KPK menjadwalkan lagi pemeriksaan terhadap dua Anggota DPR RI Maria Lestari, dan Arif Wibowo dalam kasus Hasto Kristiyanto.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkap alasan terjadinya penurunan biaya haji pada 2025.

Hetifah tidak memungkiri kemungkinan tiadanya tunjangan dosen, baik kinerja maupun profesi, di tahun 2025 akibat perubahan regulasi.

KPK memeriksa mantan Anggota DPR, Riezky Aprillia, dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019, buron Harun Masiku.

DPR menyebut penyelenggaraan haji 2025 akan didampingi oleh aparat penegak hukum mulai tahun ini.

DPR akan merevisi UU Haji agar Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara Asia Tengah dalam pembagian kuota haji.

Alokasi APBN untuk Badan Gizi Nasional tetap Rp71 triliun sesuai dengan anggaran yang diajukan, meski biaya manajemen dipangkas.

Panja Haji DPR RI tengah melakukan evaluasi dan perhitungan ulang terhadap sejumlah komponen untuk menekan biaya haji pada 2025.

Zulfikar mengatakan politik uang tetap ada meskipun bupati dan gubernur dipilih DPRD.

DPR meminta semua menteri dan utusan khusus Presiden Prabowo membangun rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan.

Ahmad Sahroni melakukan sidak ke Kompleks Kejaksaan Agung untuk melihat alat intelijen yang dimiliki dalam menunjang proses penyidikan.

Pelaksanaan pemisahan waktu pemilu perlu dikaji secara ilmiah oleh pembentuk undang-undang agar tidak melahirkan persoalan baru.

Manurut AJI, usulan Habiburokhman itu tak patut dan tepat dilakukan seorang legislator.

DPR menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) untuk 2025 sebesar Rp31,49 triliun.