Indeks Dpr

Dasco mengeklaim DPR dan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya agar bisa mempercepat pelantikan CASN dan PPPK.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan revisi KUHAP dilakukan untuk mengatur penegak hukum dalam penahanan tersangka.

Titik Soeharto mengatakan pihaknya menemukan beras impor berkutu di gudang Perum Bulog saat reses ke Jogja.

DPR mendesak Sritex agar membayarkan uang THR kepada seluruh karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Modus korupsi kasus ini berkutat pada mark up dan pemberian timbal balik antara pemberi proyek dalam hal ini Setjen DPR dengan vendor.

DPR mengusulkan kepada Kemenpan RB dan BKN untuk melaksanakan pelantikan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap.

DPR meminta agar menghindari ego sektoral dalam penangan banjir serta perlu menjalin kerja sama semua pihak.

Pemilu serentak yang tengah diberlakukan di Indonesia saat ini gagal menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.

Terdapat poin perubahan dalam RUU Minerba terkait pemberian konsesi tambang kepada kampus. Kampus batal mengelola tambang.

Prabowo Subianto mewacanakan KIM Plus permanen 2024-2029. Berapa komposisi KIM Plus di DPR & apa sikap PDIP? Simak pro-kontra di kalangan pengamat.

Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjamin anggaran KIP Kuliah, tidak terkena efisiensi.

Pemerintah masih mengkaji ulang skema pemberian IUP ke perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

DPR meminta agar ada skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas tanpa melalui mekanisme lelang.

KY mengeluhkan kekurangan biaya operasional imbas anggaran lembaganya terkena efisiensi 54 persen.

Istana tidak mempersoalkan revisi tata tertib (tatib) DPR terkait pencopotan pejabat hasil fit and proper test.

DPR RI menjadikan Revisi Undang-undang Kejaksaan masuk Prolegnas 2025. Simak kontroversi yang timbul atas revisi UU tersebut.

Dua anggota DPR AS mengusulkan RUU untuk melarang penggunaan aplikasi AI asal Cina, DeepSeek, pada perangkat resmi pemerintah.

Baleg menjelaskan soal Tata Tertib, yang membuat pimpinan lembaga yang menjalani fit and proper test, bisa diusulkan untuk diganti.

TNI memastikan mematuhi aturan yang berlaku menyusul aturan baru yang tengah dibahas oleh DPR mengenai revisi pemilihan pejabat dari fit and proper test.

KPK memandang hak DPR untuk merevisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Tatib).