tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta aksi demo pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) terhadap Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, harus ditindaklanjuti secara transparan.
"Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di Kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal," kata Puan, setelah menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Puan menyebut DPR akan menindaklanjuti keresahan para pegawai Kemendikti Saintek ini di komisi terkait, yakni Komisi X DPR RI. Meski begitu, evaluasi terhadap kementerian ini akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden.
"Dari DPR itu Komisi X [yang berwenang]. Namun, terkait apakah dievaluasi atau tidak itu [hak] prerogatif Presiden," ucap Puan.
Puan menyebut tindak lanjut masalah ini akan diurus Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ristek, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Kemendikti Saintek menjadi salah satu mitra kerja Komisi 10 DPR RI.
"Tentu saja [evaluasi kementerian] itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan [tetap] mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait," tutur Puan.
Sebelumnya, sejumlah pegawai Kemendikti Saintek melakukan aksi demonstrasi di lobby Gedung Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (20/1/2025) pagi. Sejumlah pegawai tersebut menuduh Satryo dan keluarga bertindak sewenang-wenang, serta menuntut keadilan terhadap salah satu pegawai yang diduga diberhentikan oleh Mendikti Saintek.
Mendikti Satryo mengeklaim tuntutan demonstrasi sejumlah pegawai Kemendikti Saintek ini terkait dengan upaya mutasi besar-besaran di tubuh Kemendikti Saintek.
“Demo itu terkait dengan kritis yang mengadakan upaya mutasi besar-besaran di kementerian karena pecahnya dari tiga menteri, karena kita perlu banyak orang,” ujar Satryo kepada para awak media di Bandung, Senin.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
