Indeks Kemendikbudristek

Berlandaskan UU Pemajuan Kebudayaan dan Dana Indonesiana, Ibu Pertiwi berpotensi mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan budaya dunia.

Permasalahan UKT tetap akan muncul di masa depan karena regulasi utama yang membuat kenaikan UKT masih ada yakni komersialisasi pendidikan.

Sejumlah kalangan menilai skema pinjaman pendidikan atau student loan merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang paling berbahaya.

Merebaknya praktik perjokian, menambah catatan buruk terkait kondisi pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Indonesia.

Celah salah sasaran penerima bantuan KIP Kuliah dapat terjadi karena ada ketidaksinkronan data calon penerima.

Kegiatan Pramuka kini menjadi ekstrakurikuler pilihan di sekolah, siswa boleh sukarela memilih untuk mengikutinya atau tidak.

Kemendikbud Ristek meminta ITB dan kampus lain agar mencari skema pendanaan yang tidak membebani mahasiswanya.

Tautan yang beredar di Facebook itu mengarah ke situs tak resmi. Ada potensi phising atau upaya mendapatkan informasi data pribadi dengan teknik pengelabuan

Sistem pembelajaran dan kemampuan siswa di Indonesia diklaim Kemendikbudristek mampu bertahan dalam kondisi ekstrem, seperti saat pandemi COVID-19.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan teknologi tidak akan menggantikan peran guru di sekolah.

Tingginya angka pengangguran Gen Z disebabkan mayoritas mereka belum siap untuk bekerja dan ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri.

Kemendikbudristek melaporkan kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi yang terjadi di satuan pendidikan.

Diyah khawatir kasus yang tidak terekspos lebih banyak. Ia melihat kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini hanya sebagai fenomena gunung es.

Menko PMK Muhadjir Effendy mendorong modernisasi Museum Nasional mengikuti standar internasional yang telah diterapkan oleh negara-negara maju.

Tim Khusus Penanganan Unit Museum Nasional Indonesia (MNI) telah menerima laporan awal dari proses penyelidikan kepolisian terkait sumber awal api.

Ombudsman RI menyerahkan laporan hasil pengawasan terhadap PPDB 2023 kepada Kemendikbudristek dan Kemenag.

Ombudsman RI menemukan adanya manipulasi dan pemalsuan dokumen kependudukan agar bisa lolos sistem zonasi PPDB 2023.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan PPDB zonasi harus dibarengi upaya pengecekan lapangan terkait calon peserta didik.