Aceh Siaga Darurat Bencana, Banjir Mengepung di Mana-Mana

tirto.id - Banjir dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam dua pekan terakhir. Sejak akhir Oktober hingga 8 November 2026, sedikitnya delapan kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi yang dipicu tingginya intensitas hujan. Permukiman terendam, infrastruktur rusak, akses jalan terputus, hingga ribuan warga terdampak.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir pertama kali melanda Kota Subulussalam pada 24 Oktober 2026. Banjir terjadi di Kecamatan Sultan Daulat dan Rundeng akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Sungai Rikit. Sebanyak 2.013 unit rumah, jalan desa, lahan pertanian, sekolah, serta tempat ibadah terendam. Sebanyak 1.985 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa tersebut.

Pada hari yang sama, banjir juga melanda Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Woyla Barat dan Arongan Lambalek. Luapan Sungai Krueng Woyla menyebabkan rumah warga, akses jalan, dan sejumlah fasilitas umum terendam. Banjir kembali terjadi pada 31 Oktober di Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, dan Woyla Barat.

Dua daerah lainnya, yakni Aceh Selatan dan Aceh Tenggara, juga dilanda banjir pada 28 Oktober. Di Aceh Selatan, banjir menerjang Kecamatan Trumon Tengah akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter di permukiman warga dan 20-40 sentimeter di badan jalan.

Sementara di Aceh Tenggara, tingginya curah hujan menyebabkan debit air Sungai Lawe Alas, Lawe Kinga, Lawe Bulan, dan Lawe Kisam meningkat. Lima kecamatan terdampak banjir dan sejumlah tanggul sungai dilaporkan jebol.

Pada 31 Oktober, banjir meluas ke Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Lhoksukon dan Tanah Luas. Pada tanggal yang sama, banjir juga melanda lima kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Luapan air sungai akibat tingginya curah hujan menggenangi pemukiman warga serta merusak sejumlah infrastruktur, termasuk jalan, tanggul sungai, dan sekolah. Ketinggian air dilaporkan mencapai satu meter.

Kabupaten Aceh Barat Daya juga terdampak banjir pada 31 Oktober. Banjir melanda empat kecamatan, yaitu Manggeng, Lembah Sabil, Tangan-Tangan, dan Setia.

Bencana kembali terjadi pada 8 November di Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di Kecamatan Pining dan Debun Gelang. Dampak terparah dilaporkan terjadi di Kecamatan Pining. Sebanyak 4 rumah warga hanyut terbawa arus, 100 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat, satu jembatan gantung rusak berat, satu SPBU rusak sedang, satu lapangan futsal rusak berat, serta satu bangunan SMA mengalami kerusakan berat.

Di Kecamatan Debun Gelang, satu jembatan utama mengalami pengikisan. Material tanah, lumpur, dan pohon tumbang menutup badan jalan sehingga akses kendaraan roda dua maupun roda empat tak dapat dilalui. Sejumlah tiang dan jaringan kabel listrik milik PLN juga rusak sehingga wilayah Pining dan sekitarnya sempat mengalami pemadaman listrik total. Padamnya listrik juga mengganggu akses internet warga sehingga sulit terhubung keluar.

Salah seorang warga kecamatan Pining, Samudin, mengatakan banjir yang melanda daerahnya mengakibatkan terganggunya akses masyarakat menuju ke pusat kota.

“Sore tadi sudah bisa (akses ke kota), tapi masih berlumpur,” katanya saat dihubungi kontributor Tirto di Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).

BPBA mencatat warga terdampak di Desa Ekan sebanyak 21 KK atau 70 jiwa, sedangkan di Desa Pertik mencapai 97 KK atau 306 jiwa. Sebagian warga terpaksa mengungsi, masing-masing 5 KK atau 19 jiwa dari Desa Pertik dan 3 KK atau 7 jiwa dari Desa Ekan.

Selain Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu daerah dengan dampak banjir cukup parah, terutama di Desa Dayah Usen. Kepala Desa Dayah Usen, Zulbahri, mengatakan hampir seluruh warganya saat ini mengungsi setelah banjir merendam permukiman.

Sebanyak 50 KK mengungsi ke hunian sementara (huntara), sementara warga lainnya menumpang di rumah keluarga atau menyewa tempat tinggal.

Menurut Zulbahri, kebutuhan warga tidak hanya sebatas bahan pangan. Bantuan berupa susu dan popok bayi serta pembalut wanita juga sangat diperlukan. Namun, kebutuhan mendesak lainnya adalah fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan air bersih karena jaringan distribusi air di desa tersebut rusak akibat banjir.

“Kalau bisa dibantu buat pembersihan MCK, air bersih putus jaringan. Itu yang urgen,” kata Zulbahri saat dihubungi kontributor Tirto di Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).

Salah satu penyebab banjir di Dayah Usen adalah jebolnya tanggul sungai di desa itu. Saat ini, alat berat telah dikerahkan untuk membangun tanggul permanen guna mencegah banjir kembali melanda pemukiman warga.

Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat

Meningkatnya kejadian banjir dan longsor di sejumlah wilayah tersebut direspons Pemerintah Aceh dengan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan status siaga darurat merupakan langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam instruksinya, Mualem meminta seluruh kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan serta mengoptimalkan pemantauan kondisi wilayah selama 24 jam.

"Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing," kata Mualem dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Selain pemantauan, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait diminta memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta pihak lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.

Mualem juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menyiagakan personel untuk mendukung penanganan apabila bencana terjadi. Secara khusus, BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan penanggulangan bencana.

"Menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan," lanjutnya.

Penetapan status siaga darurat tersebut mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Pemerintah Aceh juga merujuk surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh tertanggal 10 November 2026 mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan.

Dengan penetapan status tersebut, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya, terutama di wilayah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.