Masuk tirto.id
tirto.id - Ancaman bencana hidrometeorologi kembali membayangi sejumlah wilayah di Sumatra menjelang puncak musim hujan di penghujung 2026.
Di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, sejumlah permukiman warga yang berada di sekitar aliran sungai terkena dampak bencana banjir. Rumah-rumah warga yang sebelumnya telah dibersihkan kembali dipenuhi lumpur.
Banjir susulan juga menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera pada 2025. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, seperti jalan dan jembatan, kembali terdampak akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Aceh.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat sedimentasi terjadi di 137 sungai yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Di daerah Aceh, Sumatra Utara bagian barat, selain bagian timur, Sumatra Barat, itu curah hujan masih tinggi terus. Bahkan di musim kemarau kemarin tetap juga tinggi, sehingga mengakibatkan banjir lagi, banjir lagi," ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Selasa (3/11/2026) lalu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah pada 6 hingga 12 November 2026. Dalam prakiraan tersebut, Sumatra Utara masuk kategori Awas untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem pada 9–12 November. Sementara Aceh dan Sumatra Barat berada dalam kategori Siaga untuk potensi hujan lebat.
"Waspada peningkatan potensi hujan di tengah El Nino sangat kuat yang masih berlangsung," kata BMKG dilansir melalui instagram @infobmkg, Jumat (6/11/2026).
Ancaman bencana pun mulai terjadi pada akhir Oktober 2026 lalu. Banjir melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Sabtu (31/10/2026). Dalam konferensi pers daring pada Jumat (6/11/2026) sore, BNPB mencatat dampak banjir di Pidie Jaya, Aceh pada 22 desa di lima kecamatan dan 4.969 kepala keluarga. Sejumlah rumah dan akses jalan masih tergenang, sementara lumpur menumpuk di beberapa lokasi.
BNPB sudah mengerahkan alat berat untuk menangani tanggul yang jebol dan membersihkan akses jalan.
"Beberapa alat berat sudah diturunkan di lokasi tanggul di mana ada tanggul yang jebol dan pembersihan ruas jalan juga sudah dilaksanakan," ujar PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
Ancaman Hujan Ekstrem di Tengah Dinamika Iklim
Meskipun El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif secara umum cenderung mendukung berkurangnya pembentukan awan hujan, kondisi atmosfer regional masih dapat memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Equatorial Rossby, dan gelombang Kelvin menjadi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan potensi hujan di wilayah tertentu. Dengan demikian, kondisi iklim global yang cenderung mengurangi curah hujan tidak serta merta menghilangkan ancaman hujan ekstrem di tingkat lokal.
"El Nino sangat kuat dan IOD Positif, masih memengaruhi kondisi atmosfer dan cenderung mengurangi pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia," ujar BMKG.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Daryono, menjelaskan risiko banjir dan longsor dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Selain curah hujan tinggi, kondisi geologi, topografi, Daerah aliran sungai (DAS), perubahan penggunaan lahan, serta kerentanan permukiman turut menentukan tingkat risiko.
Wilayah dengan lereng curam dan lembah sungai sempit memiliki potensi bahaya lebih tinggi. Ketika hujan lebat terjadi di bagian hulu, debit sungai dapat meningkat dengan cepat dan memicu banjir di wilayah hilir. Karena itu, penanganan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pemulihan ekosistem dan pengelolaan DAS juga harus menjadi bagian dari upaya mitigasi.
"Secara ilmiah, bencana tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari curah hujan tinggi, kondisi geologi dan topografi, karakteristik DAS, perubahan penggunaan lahan, hingga kerentanan permukiman," kata Daryono kepada Tirto, Jumat (6/11/2026).
Kerusakan vegetasi di wilayah hulu dapat memperburuk dampak hujan deras. Hutan memiliki fungsi menahan sebagian air hujan, menjaga struktur tanah, meningkatkan infiltrasi, serta membantu menstabilkan lereng melalui sistem perakaran. Ketika tutupan vegetasi berkurang, kemampuan tanah menyerap air dapat menurun, air hujan akan lebih banyak mengalir di permukaan hingga meningkatkan erosi dan membawa material tanah menuju sungai.
Kata Daryono, perubahan tutupan lahan dan kerusakan hutan dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di DAS yang sudah mengalami tekanan lingkungan.
Namun, tingkat dampaknya tidak selalu sama. Kondisi tanah, kemiringan lereng, karakteristik geologi, intensitas hujan, dan kondisi masing-masing DAS turut memengaruhi besarnya risiko.
Pemulihan lahan yang rusak juga tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan proses revegetasi.
Pakar Hidrologis Institut Pertanian Bogor (IPB), Hidayat Pawitan, menilai penanaman kembali pohon membutuhkan waktu hingga vegetasi tumbuh dan kembali menjalankan fungsi ekologisnya.
Karena itu, pemulihan kawasan hulu tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga perlu melihat keberhasilan pertumbuhan vegetasi dan perubahan kondisi hidrologis.
"Kunci perbaikan lahan itu kan revegetasi. Jadi penanaman pohon-pohon kembali, dan itu enggak bisa cepat. Enggak bisa cepat kan? Nanam pohon kan, kalau ditanam kalau tumbuh aja perlu tahunan," ujar Hidayat dihubungi Tirto.
Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 49.197 hektare lahan yang berpotensi direhabilitasi pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Luasan tersebut terdiri atas 9.876 hektare di Aceh, 36.271 hektare di Sumatra Utara, dan 3.050 hektare di Sumatra Barat.
Sebelumnya, Kemenhut juga mengidentifikasi 218 titik banjir yang tersebar di 57 DAS di tiga provinsi tersebut. Pemerintah mencatat sekitar 464 ribu hektare lahan kritis yang menjadi fokus rehabilitasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Sejauh Mana Mitigasi dan Evaluasi yang Sudah Dilakukan?
Dengan berulangnya bencana yang terjadi, Hidayat Pawitan mempertanyakan, apakah evaluasi setelah bencana sebelumnya benar-benar dilakukan dan diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan?
Sebab, seharusnya persoalan harus sampai kepada tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi lahan yang rusak
“Bukannya tidak tepat, mungkin tidak dilakukan. Tidak dilakukan evaluasi untuk melakukan tindakan mitigasi, artinya perbaikan. Tidak ada tindakan perbaikan,” ujar Hidayat.
Sembari menunggu proses revegetasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, Hidayat menilai perlu ada langkah mitigasi jangka pendek untuk mengendalikan limpasan air hujan. Misalnya dengan membuat rorak atau saluran penampung air di kawasan hulu.
Saluran tersebut berfungsi menampung air hujan agar tidak langsung mengalir di permukaan tanah menuju sungai. Dengan begitu, air memiliki waktu untuk meresap ke dalam tanah sehingga volume limpasan dapat dikurangi.
Pembuatan saluran penampung air ini dapat dilakukan dalam skala luas, terutama di kawasan yang dikelola perusahaan dan memiliki dukungan alat berat.
Namun, pembangunan saluran atau penampung air tetap harus memperhatikan kondisi topografi dan karakteristik tanah. Jika desainnya tidak tepat, penampung air berisiko jebol dan justru memicu banjir bandang. Karena itu, penerapannya perlu didahului kajian teknis agar fungsi penampungan dan peresapan air tidak berubah menjadi sumber bahaya baru.
Di sisi lain, bencana yang kembali terjadi tidak serta-merta membuktikan pemerintah tidak melakukan evaluasi. Kata Daryono, hal ini bisa menjadi pengingat bahwa hasil evaluasi perlu terus diterjemahkan menjadi langkah pengurangan risiko yang nyata.
Daryono menerangkan banyaknya faktor yang memengaruhi banjir dan longsor membuat penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika banjir atau longsor terjadi. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi sebelum bencana datang, termasuk memperbaiki tata ruang, mengidentifikasi wilayah rawan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Penting mengidentifikasi permukiman yang berada di bantaran sungai, lembah sempit, kaki lereng curam, dan kawasan yang sebelumnya pernah mengalami banjir bandang maupun longsor.
Termasuk, perlunya memeriksa kondisi sungai, jembatan, tanggul, dan drainase. Pemantauan hujan di wilayah hulu serta penguatan sistem peringatan dini berdasarkan curah hujan dan tinggi muka air menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Bencana yang berulang tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan evaluasi. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bahwa hasil evaluasi perlu terus diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata untuk mengurangi risiko bencana,” tutur Daryono.
Berton, saat dihubungi Tirto, Jumat (6/11/2026), mengatakan BNPB telah memetakan lima aspek yang perlu dievaluasi dalam penanganan bencana banjir dan longsor seperti penguatan mitigasi, efektivitas sistem peringatan dini, kapasitas pemerintah daerah, pengelolaan daerah aliran sungai, hingga tindak lanjut rekomendasi evaluasi melalui kebijakan dan anggaran.
Peta kawasan rawan bencana yang telah tersedia akan menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan kawasan hulu dan DAS. Aktivitas pembangunan di wilayah rawan juga perlu dikendalikan agar tidak memperbesar risiko bencana.
“Rekomendasi evaluasi tidak hanya menjadi dokumen, namun memiliki penanggungjawab, target waktu, dukungan anggaran, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau,” kata Berton.
Menghadapi musim hujan 2026/2027, BNPB menerbitkan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota.
Melalui surat edaran itu, pemerintah daerah diminta memetakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi, terutama daerah yang pernah mengalami banjir dan longsor. Pemetaan juga mencakup masyarakat yang berisiko, termasuk kelompok rentan.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik melalui apel kesiapsiagaan. Pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG juga perlu ditingkatkan agar potensi dampak bencana dapat diketahui dan diantisipasi lebih awal.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
