tirto.id - Keinginan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memperkuat pemerintahannya periode 2024-2029 terungkap, dengan wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus permanen. Lantas berapa komposisi KIM Plus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan apa posisi PDI Perjuangan selaku pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2024?
Keinginan Prabowo untuk mempermanenkan koalisinya diungkapkan ketua umum partai politik (parpol) dan pengurus partai, saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Keinginan Prabowo itu nampaknya disambut para ketua dan pengurus partai di koalisinya. Salah satunya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang menyebut pihaknya menyambut keinginan Prabowo itu demi perkuatan dan percepatan pembangunan.
"Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dan percepatan pembangunan," kata sosok yang akrab diasapa Cak Imin itu, Jumat sore (14/2) dikutip dari Antara.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan, keinginan Prabowo untuk KIM Plus permanen merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.
“Yang pasti itu, kami ingin menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak disebut sama sekali ada urusan presidential threshold. Tidak ada. Yang penting kerukunan, persatuan, kesejukan. Itu penting,” ucapnya usai menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025) dikutip dari Antara.
Koalisi Permanen KIM Plus & Komposisi di Parlemen
Koalisi KIM Plus merupakan gabungan antara koalisi KIM yang sebelumnya mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, serta ditambah parpol-parpol di luar KIM yang turut bergabung.
Parpol KIM tersebut di antaranya: Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. Selanjutnya, partai lain yang bergabung menjadi KIM Plus di antaranya PRIMA, NasDem, PKS, hingga PKB, serta sejumlah partai pendukung lain. Dengan dipermanenkan, artinya partai-partai KIM Plus tersebut akan mendukung pemerintahan Prabowo hingga masa jabatan berakhir pada 2029.
Dari partai yang disebutkan, setidaknya ada 7 fraksi KIM Plus yang saat ini menduduki kursi DPR RI. Di antaranya PKB (68 kursi), Gerindra (86), Golkar (102), NasDem (69), PKS (53), PAN (48), dan Demokrat (44). Total KIM Plus saat ini menduduki 470 kursi dari 580. Atau persentasenya, komposisi KIM Plus di parlemen mencakup 81 persen.
Posisi PDIP Terkait Wacana KIM Plus Permanen
PDIP sejauh ini jadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang masih berada di luar pemerintahan, alias menjadi oposisi Prabowo. Menanggapi gagasan Prabowo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pihaknya menghormati rencana KIM Plus yang dicanangkan itu.
“Kami hormati. ‘Kan kami enggak bisa mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain,” ucapnya usai acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025) dikutip dari Antara.
Said Abdullah menegaskan, PDIP masih akan jadi oposan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari PDIP terkait keinginan mereka bergabung ke pemerintahan.
“PDI Perjuangan punya sikap. Kami akan berkoalisi dengan rakyat. Kami akan berkoalisi yang orientasi kelihatan sama. Tentu kami dengan Partai Gerindra sama dalam hal ini,” ujarnya.
Menariknya, Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri diagendakan akan segera menemui Prabowo, yang juga selaku Ketum Gerindra. Megawati sendiri berhalangan hadir dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor pada Sabtu (15/2/2025). Namun belum ada jadwal pasti ihwal wacana 2 pimpinan partai tersebut.
“Insya-Allah akan semakin dekat (pertemuan Prabowo dengan Megawati). Kita doakan bersama akan secepatnya pertemuan kedua beliau ini,” ucapnya.
Kontroversi KIM Plus: Overpower Kekuasaan Pemerintah?
Wacana KIM Plus permanen menimbulkan pro-kontra di kalangan pengamat. Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin menyebutkan bahwa wacana Prabowo hanya akan menciptakan ketidakseimbangan kekuatan politik. Sehingga, kebijakan pemerintah bisa berjalan tanpa kontrol yang efektif.
"Koalisi permanen dapat menciptakan monopoli kekuasaan, di mana partai-partai terpaksa ikut dalam koalisi besar," ujar Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin, dikutip dari Tirto, Minggu (16/2/2025).
Dampak ke depan, koalisi permanen Prabowo itu berpotensi menciptakan kejenuhan politik. Sebab, Rakyat akan akan kehilangan alternatif pilihan dalam pemilu. Hal itu sebut Miftah, akan membuat demokrasi kehilangan makna
"Padahal dalam demokrasi rakyat harus lebih disuguhkan berbagai macam alternatif pilihan. Pemilu harus memberikan pilihan yang kompetitif kepada rakyat," jelasnya.
Senada dengan Miftah, peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menilai wacana koalisi permanen dapat menimbulkan lemahnya kontrol dari oposisi. Imbasnya, tentu kebijakan pemerintah akan kehilangan check and balance.
"Oposisi yang lemah kemudian bisa berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," kata Annisa dikutip dari Tirto, Minggu (16/2/2025).
"Koalisi gemuk saat ini antara eksekutif dan legislatif menihilkan check and balance dalam melahirkan kebijakan," imbuh dia.
Penulis: Dicky Setyawan
Editor: Fitra Firdaus
