tirto.id - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku pemerintah tidak mempersoalkan revisi tata tertib (tatib) DPR terkait pencopotan pejabat hasil fit and proper test. Menurut dia, tatib merupakan peraturan yang memang menjadi naungan pihak legislatif.
"Kita tidak mau mengomentari tatib DPR, karena tatib, kan, mengikat ke dalam organisasi DPR," kata Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Hasan menyebutkan tatib DPR tidak menimbulkan polemik di antara pihak eksekutif maupun pihak legislatif. Dia menilai tatib DPR hanya dipersoalkan oleh pihak media saha.
"Sejauh ini saya rasa enggak ada polemik. Polemiknya ada di media saja. Di antara pemerintah dengan DPR sejauh ini tidak ada polemik," ucap Hasan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan legislatif dapat mengevaluasi hingga memberhentikan pejabat pemerintah yang dilantik melalui fit and propers test DPR. Hal itu sebagai tindak lanjut atas revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tatib.
Dengan aturan tersebut, Dasco menjelaskan pejabat yang tidak lagi bekerja secara layak di bidangnya dapat digantikan oleh orang lain yang lebih layak.
"Ini, kan, kemudian kita harus lakukan fit and proper, apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau tidak, kan, kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak dalam menjalankan tugas-tugas negara," kata Dasco di Kompleks MPR/DPR RI, Selasa (4/2/2025).
Dasco menjelaskan pejabat hasil fit and proper test DPR dapat dievaluasi secara berkala. Dasco menilai hal ini bisa dilakukan demi kebaikan publik.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
