Indeks Dpr

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut Presiden Prabowo Subianto, belum menandatangani draf RUU TNI, yang telah disahkan menjadi UU.

Pembahasan DPR dengan K/L yang berlangsung tertutup sejak Januari hingga pertengahan Maret 2025 membuat agenda revisi KUHAP menjadi tidak transparan.

Sekitar 70 persen responden tidak mengetahui bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah bahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengamat menyebut pernyataan Prabowo dalam 'Presiden Menjawab', mengkerdilkan partisipasi masyarkat dan berisiko memundurkan demokrasi.

ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Suara Ibu Indonesia menggelar aksi menolak RUU TNI

Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR/DPR RI.

Masyarakat sipil yang aspirasinya tak dianggap membuat proses check and balance antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan.

DPR membantah klausul operasi militer selain perang (OMSP) dalam bidang siber, ancaman bagi kebebasan warga sipil di ruang digital.

Pengesahan revisi UU TNI di tengah gelombang protes mencerminkan betapa prinsip-prinsip demokrasi telah tersingkirkan demi kepentingan politik sempit.

Panglima TNI mengungkapkan bahwa banyak prajuritnya yang saat ini aktif melakukan usaha di luar militer demi mencari pemasukan tambahan.

Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi menolak pengesahan Undang-Undang TNI di halaman gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025) siang.

Aliansi Jogja Memanggil menaikkan bendera Merah Putih dengan setengah siang sebagai bentuk duka cita atas pengesahan revisi UU TNI menjadi UU.

Massa aksi penolak revisi UU (RUU) TNI menutup paksa Jalan Gatot Subroto atau jalan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Susatyo mengatakan, personel gabungan terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKJ, dan instansi terkait.

Mahasiswa Trisakti berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI di DPR RI, yang akan disahkan, Kamis besok.

Komnas HAM menilai penyusunan revisi UU TNI minim partisipasi publik menyebabkan kurangnya transparansi penyusunan UU.

Amplop yang diberikan dalam video adalah surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang menjadi hak anggota DPR, bukan uang suap.

Penolakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, dinilai tidak menyentuh ranah substansi.

Jadwal acara konsinyering rapat Panja RUU TNI Komisi I DPR RI dengan pemerintah digelar di salah satu hotel kawasan Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengusulkan skema pinjaman pendidikan bagi mahasiswa yang mengalami kendala ekonomi.