Indeks Dpr

DPR masih membutuhkan waktu mempertimbangkan permintaan anggaran penanganan PMK.

Personel Brimob Nusantara yang di BKO ke Papua berasal dari Mabes Polri, Polda Sumatera Utara dan Polda Riau.

HIPPI minta pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi sebelum menetapkan, khususnya terkait regulasi mengatur cuti melahirkan sepanjang enam bulan.

Menurut PSHK Komisi III DPR tak menganggap adanya perbedaan pada draf RKUHP terbaru yang disampaikan pemerintah.

Wayan menilai kinerja kejaksaan saat ini sedang membaik dibandingkan KPK sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Anggota Komisi VII, Mulyanto meminta, kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantu Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji menurunkan harga migor.

Majelis Rakyat Papua menilai pembahasan RUU DOB harus ditangguhkan lantaran memicu pro dan kontra yang sangat luas.

Legislator Demokrat Lasmi Indaryani merupakan putri dari eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menolak rencana penghapusan minyak goreng curah. Pemerintah diminta fokus mengendalikan ketersediaan dan harga.

Nasir menegaskan anggota DPR memiliki fungsi pengawasan, maka sah saja mengkritik. Sementara tugas pemerintah memberikan klarifikasi.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Menko Marves Luhut meminta anggota DPR tidak melontarkan pendapat dipublik jika tidak tahu masalahnya soal tarif Candi Borobudur.

Golkar membantah hubungan Luhut dan Airlangga retak. Pertemuan keduanya menjadi bukti baiknya hubungan mereka.

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.

BURT DPR beralasan kunjungan ke Turki telah direncanakan sejak dua tahun lalu namun baru terlaksana pada tahun ini.

Tiga tahun belakangan ini pemerintah pusat mewacanakan pemekaran provinsi Papua dan rakyat cenderung tidak menerima ide tersebut.

Sekjen DPR berdalih pengecatan terakhir atap Gedung Nusantara DPR dilakukan pada tujuh tahun lalu, dan kini kondisinya ada sejumlah keretakan.

Anggota Komisi IX DPR meminta Presiden Jokowi segera mencanangkan program pembangunan jamban berbasis keluarga. 

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai petani sawit kecil yang tak punya pabrik pengolahan yang paling terkena dampak larangan ekspor CPO.

Mahkamah Kehormatan Dewan mengklaim anggotanya tak dapat dikenai hukuman, baik pidana maupun perdata atas penyataannya di dalam maupun di luar ruangan DPR.