Indeks Dpr

Masyarakat sipil yang aspirasinya tak dianggap membuat proses check and balance antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan.

DPR membantah klausul operasi militer selain perang (OMSP) dalam bidang siber, ancaman bagi kebebasan warga sipil di ruang digital.

Pengesahan revisi UU TNI di tengah gelombang protes mencerminkan betapa prinsip-prinsip demokrasi telah tersingkirkan demi kepentingan politik sempit.

Panglima TNI mengungkapkan bahwa banyak prajuritnya yang saat ini aktif melakukan usaha di luar militer demi mencari pemasukan tambahan.

Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi menolak pengesahan Undang-Undang TNI di halaman gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025) siang.

Aliansi Jogja Memanggil menaikkan bendera Merah Putih dengan setengah siang sebagai bentuk duka cita atas pengesahan revisi UU TNI menjadi UU.

Massa aksi penolak revisi UU (RUU) TNI menutup paksa Jalan Gatot Subroto atau jalan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Susatyo mengatakan, personel gabungan terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKJ, dan instansi terkait.

Mahasiswa Trisakti berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI di DPR RI, yang akan disahkan, Kamis besok.

Komnas HAM menilai penyusunan revisi UU TNI minim partisipasi publik menyebabkan kurangnya transparansi penyusunan UU.

Amplop yang diberikan dalam video adalah surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang menjadi hak anggota DPR, bukan uang suap.

Penolakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, dinilai tidak menyentuh ranah substansi.

Jadwal acara konsinyering rapat Panja RUU TNI Komisi I DPR RI dengan pemerintah digelar di salah satu hotel kawasan Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengusulkan skema pinjaman pendidikan bagi mahasiswa yang mengalami kendala ekonomi.

Dasco mengeklaim DPR dan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya agar bisa mempercepat pelantikan CASN dan PPPK.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan revisi KUHAP dilakukan untuk mengatur penegak hukum dalam penahanan tersangka.

Titik Soeharto mengatakan pihaknya menemukan beras impor berkutu di gudang Perum Bulog saat reses ke Jogja.

DPR mendesak Sritex agar membayarkan uang THR kepada seluruh karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Modus korupsi kasus ini berkutat pada mark up dan pemberian timbal balik antara pemberi proyek dalam hal ini Setjen DPR dengan vendor.

DPR mengusulkan kepada Kemenpan RB dan BKN untuk melaksanakan pelantikan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap.