Indeks Dpr

Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK menolak penggunaan APBN untuk biayabeban pembengkakan dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

MK menilai penggunaan narkotika golongan I untuk kesehatan belum dikaji secara ilmiah dan mendalam. Hal ini juga menjadi kewenangan pembentuk UU.

Habiburokhman mengeklaim jika RKUHP sudah disahkan sejak 2019, maka Rizieq Shihab tidak perlu sampai dipidana.

Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.

Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.

Ada 14 poin krusial dalam RKUHP yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah terus waspada terkait biaya produksi pertanian. Sebab saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

DPR mendorong pemerintah segera mengeluarkan revisi Perpres Nomor 91 tahun 2014 tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Pemerintah berharap dengan adanya kerja sama itu bisa meningkatkan kinerja ekspor. Hal itu mengingat banyaknya peluang akses pasar yang akan didapatkan.

Menurut Ace Hasan, lembaga ACT tidak masuk sebagai golongan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar di Baznas.

Kontras menilai pengesahan UU DOB Papua bentuk pemaksaan kehendak pemerintah dan DPR.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan penyebab Wakil Ketua Banggar Muhidin terjatuh karena mengalami hipertensi.

Provinsi di Papua kini bertambah 3 setelah DPR RI mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi undang-undang.

DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan defisit APBN 2023 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Krisno menuturkan, sejauh ini Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB yang menolak legalisasi ganja.

Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR untuk mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan membuka partisipasi publik dalam proses revisi KUHP.

Ancaman pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa di RKUHP cenderung menurun. Komnas HAM melihat ada upaya pengkerdilan.

Catatan dari sisi kesehatan dan ekonomi akan menjadi perhatian Komisi III DPR saat pembahasan revisi UU Narkotika.

Kementan mendapat kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait permintaan anggaran untuk kebutuhan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).