Indeks Dpr

Norma baru versi Perpu Pemilu di antaranya yakni jumlah kursi DPR RI yang bertambah imbas dari adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Menurut Arsul Sani musyawarah setiap rancangan undang-undang tidak hanya berhenti di ruang fraksi dan komisi tapi juga di meja ketua umum partai.

Mahfud mengaku akan menjelaskan secara terang tentang dugaan pencucian uang hingga Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

Doli mengatakan putusan Bawaslu membuat orang makin melihat tidak adanya kepastian dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pembahasan RUU PPRT antara DPR RI dan pemerintah harus dipersiapkan secara matang usai disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

Dua dari tujuh fraksi yaitu Demokrat dan PKS menyatakan ketidaksetujuan mereka atas pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.

Rapat paripurna DPR akan mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang meski masih menuai polemik dan penolakan dari sejumlah masyarakat.

DPR optimistis PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bisa besar di industri panas bumi.

DPR tidak hanya membahas soal dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu saja, tapi juga berkaitan transaksi yang menyasar ke parpol.

Habiburokhman mengaku kesal dan tak tahu kapan lagi rapat kerja dengan Menkopolhukam Mahfud MD bahas transaksi mencurigakan Rp300 triliun digelar.

DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Senin (20/3/2023) ini.

DPR menuntut Kementerian Keuangan untuk membuka diri terhadap pengawasan eksternal sehingga bisa mengembalikan kredibilitas di masyarakat.

Dengan demikian, RUU Kesehatan resmi masuk tahapan proses pembahasan dan partisipasi publik.

RUU PPRT hingga kini belum dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui sebagai RUU inisiatif DPR.

DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil sikap tegas kepada pegawai Kemenkeu yang menyalahi jabatan untuk memperkaya diri sendiri.

Soal rangkap jabatan Erick Thohir, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Erick Thohir untuk tidak menjadikan PSSI jadi kendaraan politik Pilpres 2024.

DPR didesak untuk membatalkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu Cipta Kerja akan segera diputuskan dalam waktu dekat.