Indeks Dpr

Presiden Prabowo Subianto, telah mendiskusikan soal rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset bersama partai politik.

Kasus pelecehan seksual atau asusila dengan terduga pelaku anggota DPR seharusnya diselidiki secara komprehensif dan konsisten.

Ketika rasio pajak terkerek Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian yang sangat besar.

IDAI mengungkapkan pihaknya menunggu ajakan dialog dari Kemenkes untuk membahas terkait mutasi dokter anak.

Lalu Hadrian Irfani membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pendidikan hingga olahraga di Indonesia saat ini. Simak selengkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI menyoroti banyaknya keterlibatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba.

DPR mengusulkan adanya pembatasan gugatan pasangan calon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke MK.

AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam tindakan kekerasan yang dialami jurnalis ProgreSIP saat meliput demonstrasi May Day.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengajukan kenaikan tukin, tunjangan lauk pauk, hingga penambahan satuan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR.

Hetifah berharap pemerintah dapat menjelaskan kebijakan TNI masuk kampus berdasarkan data dan informasi yang cermat.

DPR ingin mengidentifikasi masalah apa yang membuat ratusan siswa SMP di Buleleng, Bali belum bisa membaca.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut Presiden Prabowo Subianto, belum menandatangani draf RUU TNI, yang telah disahkan menjadi UU.

Pembahasan DPR dengan K/L yang berlangsung tertutup sejak Januari hingga pertengahan Maret 2025 membuat agenda revisi KUHAP menjadi tidak transparan.

Sekitar 70 persen responden tidak mengetahui bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah bahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengamat menyebut pernyataan Prabowo dalam 'Presiden Menjawab', mengkerdilkan partisipasi masyarkat dan berisiko memundurkan demokrasi.

ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Suara Ibu Indonesia menggelar aksi menolak RUU TNI

Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR/DPR RI.

Masyarakat sipil yang aspirasinya tak dianggap membuat proses check and balance antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan.

DPR membantah klausul operasi militer selain perang (OMSP) dalam bidang siber, ancaman bagi kebebasan warga sipil di ruang digital.

Pengesahan revisi UU TNI di tengah gelombang protes mencerminkan betapa prinsip-prinsip demokrasi telah tersingkirkan demi kepentingan politik sempit.