Indeks Dpr

Salah satu menarik perhatian adalah Tunjangan PPh Pasal 21 senilai Rp2.699.813. Ini berarti pemerintah tanggung beban pajak penghasilan anggota dewan.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI selalu berhati-hati menyikapi persoalan perbankan, seperti kasus BLBI.

Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menaikkan pajak secara ugal-ugalan.

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR segera menerbitkan aturan baru untuk menyelesaikan polemik pembayaran royalti musik.

Menurut Muzani tidak ada yang salah ketika anggota MPR berjoget saat musik dimainkan usai Sidang Tahunan MPR 2025.

Supratman membantah jika RUU Haji tersebut akan disahkan pada esok hari di saat Rapat Paripurna.

Apabila berdiri tanpa nilai, maka partai politik disebutnya akan kehilangan rasa percaya dari masyarakat.

Seluruh petugas keamanan yang bertugas tidak dibekali senjata api demi menjaga suasana kondusif dan mengedepankan pendekatan humanis.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, meminta PPATK segera memberikan penjelasan ihwal rencana memblokir rekening dormant.

Anggota Komisi DPR RI, Andina Theresia, menyoroti banyaknya konten yang bermuatan kasar, hoaks, hingga pornografi dan beredar saat siaran langsung.

Puan meminta pemerintah menggunakan data temuan PPATK sebagai bahan evaluasi untuk membenahi aturan perlindungan data pribadi.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah ikut memberi perhatian terhadap kesejahteraan jurnalis.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Ahmad Doli Kurnia, mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Pemerintah bakal mengirimkan nama calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) serta nama calon dubes lain ke pihak legislatif, Rabu besok.

Jika dilihat dari isinya, benarkah sumpah Rektor UPI yang sebagian menggunakan bahasa Inggris melanggar hukum?

Revisi ini dinilai jadi kebutuhan mendesak untuk ciptakan ekosistem haji Indonesia yang adaptif terhadap kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi.

Buruh resmi membatalkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sedianya akan digelar di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengevaluasi tindakan menguasai lahan milik negara oleh sebuah ormas.