Indeks Dpr

DPR memiliki kewajiban menyusun draf awal RUU perubahan KUHAP dan akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak.

Ada dua RUU yang harus dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2023, yaitu RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU KUHP.

Pemerintah dan DPR menyepakati mengenai larangan bagi calon anggota Dewan Gubernur BI, OJK dan LPS sebagai pengurus atau anggota partai politik

DPR menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang Undang, Kamis (15/12/2022).

Anggota DPR mengecam rencana pemerintah yang akan merevisi UU IKN agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dasco menilai pejabat seperti Bupati Meranti memiliki ruang yang bisa digunakan menyampaikan kritik secara elegan tanpa harus disampaikan depan publik.

DPR meminta pemerintah membuka layanan aduan untuk para pekerja yang terkena PHK dan merasa hak-haknya tidak diberikan.

Komisi I DPR meminta Mabes TNI & Kemenhan menginformasikan kriteria yang jelas terkait pemberian pangkat atau gelar kehormatan.

DPR bakal memanggil PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) kedua, Rabu (14/12/2022).

Sebelum dilakukan persetujuan di sidang paripurna, Yudo Margono juga menghadapi serangkaian uji kelayakan atau fit and proper test bersama Komisi I DPR RI.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi DBH CHT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

DPR menilai BNPT kecolongan dalam mencegah aksi teror di peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12/2022) kemarin.

Dedi Mulyadi meminta, pemerintah hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Hal tersebut agar tidak 'menghancurkan' harga beras di pasar lokal.

PKS menilai pasal penghinaan presiden dan wapres sangat karet dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

DPR dianggap egois, bila aksi yang dilakukan ratusan massa aliansi masyarakat sipil tidak membuat DPR mau menghentikan proses pengesahan RKUHP.

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengikuti fit and proper test, Jumat (2/12/2022) siang ini. Sejumlah isu akan didalami oleh Komisi I DPR.

Pemerintah menegaskan revisi UU IKN diperlukan untuk memperkuat sejumlah klausul di dalamnya. Pemerintah membantah pembentukan UU IKN cacat.

Pembahasan Surpres pergantian Panglima TNI dan penentuan uji kelayakan harus melalui sejumlah mekanisme birokrasi yang ada di DPR.

Indra memastikan penyerahan surpres pergantian Panglima TNI hari ini akan diterima langsung Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.