Indeks Dpr

Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI, menyarankan PT KAI menyediakan satu gerbong merokok di kereta api jarak jauh. Ini profil Nasim Khan & tanggapan KAI.

Inosentius Samsul diusulkan DPR menjadi calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Menurut ICW, jika anggota DPR RI mendapatkan tunjangan sebesar Rp50-70 juta per bulan, maka diperkirakan ada pemborosan anggaran hingga Rp2,06 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPR RI mendukung rencana Prabowo untuk memangkas jumlah komisaris BUMN agar lebih ramping dan efektif.

Tunjangan rumah DPR diberikan senilai Rp50 juta setiap bulan, yang membuat pendapatan bulanan anggota DPR otomatis meningkat.

Salah satu menarik perhatian adalah Tunjangan PPh Pasal 21 senilai Rp2.699.813. Ini berarti pemerintah tanggung beban pajak penghasilan anggota dewan.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menilai pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia kerap menghadapi persoalan sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI selalu berhati-hati menyikapi persoalan perbankan, seperti kasus BLBI.

Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menaikkan pajak secara ugal-ugalan.

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR segera menerbitkan aturan baru untuk menyelesaikan polemik pembayaran royalti musik.

Menurut Muzani tidak ada yang salah ketika anggota MPR berjoget saat musik dimainkan usai Sidang Tahunan MPR 2025.

Supratman membantah jika RUU Haji tersebut akan disahkan pada esok hari di saat Rapat Paripurna.

Apabila berdiri tanpa nilai, maka partai politik disebutnya akan kehilangan rasa percaya dari masyarakat.

Seluruh petugas keamanan yang bertugas tidak dibekali senjata api demi menjaga suasana kondusif dan mengedepankan pendekatan humanis.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, meminta PPATK segera memberikan penjelasan ihwal rencana memblokir rekening dormant.

Anggota Komisi DPR RI, Andina Theresia, menyoroti banyaknya konten yang bermuatan kasar, hoaks, hingga pornografi dan beredar saat siaran langsung.

Puan meminta pemerintah menggunakan data temuan PPATK sebagai bahan evaluasi untuk membenahi aturan perlindungan data pribadi.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah ikut memberi perhatian terhadap kesejahteraan jurnalis.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.