Indeks Dpr

Cak Imin menilai DPR perlu menimbang ulang dengan cermat terkait tingginya tunjangan yang mereka terima.

Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di jalan menuju Gedung DPR RI imbas demo sekelompok masyarakat.

Frasa umur 13 tahun sebagai minimal usia keberangkatan haji atau sudah menikah dinilai bertentangan dengan UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Prasetyo meyakini penyelenggaraan haji tahun depan akan semakin baik seiring dengan perubahan BP Haji menjadi kementerian.

Anggota DPR mungkin bisa mencoba opsi transportasi umum, selain efisien secara waktu, juga memberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan rakyat.

DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian dalam RUU Haji dan Umrah.

Panja RUU Haji dan Umrah akan membahas RUU Haji dan Umrah dengan sistem klaster per bab.

Peningkatan kualitas belanja negara membuat belanja negara semakin fokus, efisien, produktif dan sinergis.

Jika ditotal pendapatan anggota DPR mencapai Rp94 juta/bulan. Nilai tersebut 28 kali lipat UMP nasional yang sekitar Rp3,3 juta/bulan.

Wakil DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan lembaganya menargetkan pembahasan RUU Hak Cipta selesai dalam waktu dua bulan.

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat bersama Komisi XIII DPR RI, pemerintah, LMKN, dan para musisi tanah air di DPR RI, hari ini.

Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI, menyarankan PT KAI menyediakan satu gerbong merokok di kereta api jarak jauh. Ini profil Nasim Khan & tanggapan KAI.

Inosentius Samsul diusulkan DPR menjadi calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Menurut ICW, jika anggota DPR RI mendapatkan tunjangan sebesar Rp50-70 juta per bulan, maka diperkirakan ada pemborosan anggaran hingga Rp2,06 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPR RI mendukung rencana Prabowo untuk memangkas jumlah komisaris BUMN agar lebih ramping dan efektif.

Tunjangan rumah DPR diberikan senilai Rp50 juta setiap bulan, yang membuat pendapatan bulanan anggota DPR otomatis meningkat.

Salah satu menarik perhatian adalah Tunjangan PPh Pasal 21 senilai Rp2.699.813. Ini berarti pemerintah tanggung beban pajak penghasilan anggota dewan.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menilai pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia kerap menghadapi persoalan sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI selalu berhati-hati menyikapi persoalan perbankan, seperti kasus BLBI.

Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menaikkan pajak secara ugal-ugalan.