Dikritik Keras, Pantaskah Wakil Rakyat Beri Jawaban Pedas?

tirto.id - Sederet sikap dan reaksi yang ditunjukkan sejumlah anggota DPR RI merespons kritik dari masyarakat terkait polemik tunjangan masih jauh dari pantas. Alih-alih menanggapi aspirasi masyarakat dengan respons yang jernih dan empatik, anggota DPR RI justru bak menyulut api di tumpahan bensin. Tak ayal, amarah masyarakat tumpah-ruah di jalanan, itu pun tanpa ada satu orangpun anggota DPR yang berani menemui aksi massa di depan gedung DPR.

Polemik tunjangan DPR memang tengah menjadi sorotan karena komponen dan angkanya yang fantastis. Anggota DPR diperkirakan menerima sekitar Rp100 juta per bulan atau Rp3 juta per hari, berkali-kali lipat di atas Upah Minimum Regional (UMR) beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Nilai tunjangan rumah dinas bahkan mencapai Rp50 juta per bulan untuk tiap anggota.

Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang seret, rasanya bukan hal yang janggal jika kritik soal gaji yang dikantongi anggota dewan bermunculan. Terlebih, di tengah narasi kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Namun, sejumlah anggota DPR menanggapi kritik soal tunjangan ini dengan kata-kata kasar hingga ucapan nirempatik. Beberapa bahkan terkesan mengerdilkan aspirasi masyarakat di jalan yang semestinya mereka tampung aspirasinya sebagai seorang wakil rakyat.

Menengok ke belakang, sejumlah anggota DPR memang merespons kritik masyarakat soal tunjangan baru-baru ini dengan defensif dan serampangan. Misalnya, tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir soal kenaikan drastis tunjangan para legislator.

Menurut Adies, tunjangan rumah anggota DPR merupakan pengganti fasilitas rumah dinas yang sudah tidak lagi diberikan lagi kepada anggota dalam menjalankan tugas kenegaraan. Adies memastikan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Namun, kata Adies, memang ada kenaikan tunjangan anggota dewan yang menyesuaikan harga kebutuhan pokok.

"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan kasihan dengan kawan-kawan DPR," tutur Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Tanggapan lain datang dari anggota Komisi IX DPR, Nafa Urbach. Lewat siaran langsung di akun Instagram pribadinya, ia menyatakan bahwa kenaikan tunjangan rumah dinas itu wajar karena banyak anggota dewan tidak mendapat fasilitas rumah jabatan.

Nafa menambahkan, sejumlah legislator berasal dari luar kota dan terpaksa mengontrak di kawasan Senayan demi kemudahan akses ke DPR. Ia mencontohkan kemacetan tempat tinggalnya di Bintaro sebagai pembanding sulitnya mobilitas ke Senayan.

"Saya saja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa ini. Sudah setengah jam di perjalanan masih macet," ujar Nafa Urbach, Tirto kutip dari video yang kemudian viral itu.

Pernyataan tersebut memicu polemik dan menuai reaksi keras dari publik. Banyak di antara masyarakat menilai bahwa sebagai anggota DPR, Nafa seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan pribadi maupun institusional. Usai viral, belakangan Nafa meminta maaf lewat akun media sosialnya.

Sikap anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, lebih bikin geleng-geleng kepala. Ketika kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025) lalu, Sahroni menyatakan masyarakat punya hak melakukan kritik terhadap DPR. Namun, ia menyatakan bahwa orang-orang yang mengkritisi agar DPR dibubarkan adalah ‘orang tolol sedunia’.

Di kesempatan selanjutnya, Sahroni juga menyatakan bahwa pada Kamis (28/8/2025) atau bertepatan dengan agenda demo buruh di depan gedung DPR, para anggota dewan diminta bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Sahroni menjelaskan, mereka tidak ingin ada orang-orang di DPR yang kesusahan pergi dari 'rumah rakyat' tersebut.

"Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH," ujar dia.

Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai penyesuaian sistem kerja work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi pegawainya. SE dengan Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 itu dinyatakan bahwa kebijakan ini diputuskan sebagai langkah antisipasi adanya potensi kepadatan lalu lintas hingga gangguan aktivitas kedinasan akibat aksi unjuk rasa yang digelar massa buruh di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025).

Sahroni juga mendukung kepolisian menangkap para pelajar dalam demonstrasi di depan gedung DPR. Hal ini menanggapi ricuhnya demonstrasi di depan gedung DPR pada Senin (25/8/2025) lalu. Demonstrasi besar-besaran itu diwarnai aksi represif aparat kepolisian yang juga menangkap ratusan pelajar yang terlibat dalam demonstrasi untuk mengevaluasi DPR.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan demonstrasi kepada DPR diwarnai dengan menutup jalan dan dugaan merusak fasilitas publik. Menurut Cucun, hal itu akan membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia.

"Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga di sekarang tahap kita mau rebound nih, bagaimana investasi mau pada masuk itu, para investor betul-betul trust," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Kurang Peka dan Minim Kualitas

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, memandang sikap DPR yang kurang peka terhadap kritik rakyat menunjukkan mentalitas anggota dewan yang merasa sudah ‘membeli’ suara rakyat. Mentalitet itu terbangun tak jauh-jauh dari masih dipeliharanya praktik money politics dalam pemilu legislatif.

Alhasil, anggota DPR yang terpilih tidak mendapatkan suara karena kepercayaan atau atas mandat yang diberikan masyarakat.

“Mereka kemudian merasa mereka enggak butuh masyarakat. Toh, sudah beli suaranya: ya terserah gue dong kalau sudah dapat suara. Jadi, ini menjadi penting dan catatan kenapa penguatan Undang-Undang Pemilu penting,” ucap Kunto kepada wartawan Tirto, Kamis (28/8/2025).

Tindakan kurang empatik dari anggota dewan ini turut menunjukkan bahwa mereka masih merasa lebih berkuasa dibanding masyarakat. Padahal, anggota DPR tak akan berada di Senayan tanpa ada dukungan suara dari masyarakat yang memilih mereka.

“Tampak bahwa memang anggota DPR merasa punya kelas sosialnya tersendiri. Mungkin mereka membayangkan diri mereka adalah lords atau tuan-tuan tanah dulu waktu Magna Carta di Inggris yang mereka adalah anggota dari parlemen atau House of Lords,” lanjut Kunto.

Pola komunikasi yang buruk dalam merespons kritik dinilai Kunto sebagai cerminan kualitas politisi tersebut. Meski tidak bisa menggeneralisir seluruh anggota DPR bersifat demikian, namun ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu lebih selektif dan kritis memilih wakil rakyat ke depan.

“Kalau memang ngomongnya nggak pakai empati, ngomongnya justru nyalahin masyarakat, nggak usah dipilih lagi walaupun pakai money politics atau segala macem. Kita membantu mengedukasi pemilih lain di dapil kita untuk juga melakukan hal sama,” tegas Kunto.

Peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai respons anggota dewan yang kurang peka terhadap kritik masyarakat menunjukkan kualitas mereka sebagai politisi. Ia menilai hal itu disebabkan kaderisasi instan di parpol dan proses seleksi menjadi calon legislatif yang tidak dilakukan dengan serius.

“Kelihatan sekali kualitas itu ketika dihadapkan pada situasi kritis, dalam hal ini tuntutan dan kritik terhadap tunjangan anggota DPR. Politisi dengan kualitas di bawah standar ini tak mampu menata cara dan substansi komunikasi yang tepat,” kata Lucius kepada wartawan Tirto, Kamis (28/8/2025).

Menurut Lucius, tanggapan serampangan anggota DPR terhadap kritik publik menunjukkan ketidakpahaman atau ketidaksadaran mereka dalam posisi sebagai anggota dewan. Sebab anggota DPR tak boleh merasa lebih tinggi dari rakyat karena mereka adalah wakil rakyat.

Relasi dengan rakyat justru harus merupakan relasi yang intim, saling menghormati karena posisi yang setara. Kunjungan ke dapil di masa reses misal, seharusnya menjadi momen bagi anggota DPR untuk merasa menjadi bagian dari rakyat yang diwakili.

Dengan sikap yang masih serampangan, artinya kunjungan kerja DPR tak dijalankan serius oleh anggota dewan. Rakyat atau konstituen sekadar menjadi obyekan ketika masa reses.

“Bagi-bagi uang dan bansos biar anggota DPR dikira sebagai penyelamat. Dalam pola relasi seperti itu, ya anggota DPR akan merasa sebagai bos dan rakyat adalah bawahan,” ucap Lucius.

Sementara itu, manajer riset dan program The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, memandang terdapat dua hal mendasar yang membuat pejabat publik seolah kehilangan arah atau kurang responsif terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Pertama, adanya pola pikir yang keliru bahwa menjadi pejabat DPR sama dengan akhir perjalanan karier.

Padahal, setelah menempati posisi jabatan itu seharusnya perjuangan untuk mewakili rakyat harus terus dikembangkan. Salah satu aspek yang sangat krusial di sini adalah kemampuan komunikasi, bagaimana menyampaikan pesan secara tepat, empati, dan merespons kritik dengan bijak.

“Jadi begitu posisi diraih, seolah perjuangan sudah selesai. Padahal, justru menjadi pejabat publik seharusnya merupakan titik awal dari tanggung jawab baru yang jauh lebih besar,” ujar Felia kepada wartawan Tirto, Kamis (28/8/2025).

Selanjutnya, di lembaga legislatif dan ranah eksekutif, banyak sekali wajah-wajah baru yang menduduki posisi strategis. Kondisi ini tentu membawa semangat baru, kata Felia, namun di sisi lain banyak yang belum memiliki pengalaman cukup menghadapi dinamika publik.

Alih-alih membangun dialog, respons yang muncul kadang justru defensif atau keliru secara etika komunikasi. Felia menilai hal ini bukan sepenuhnya salah individu, tapi mencerminkan perlunya ekosistem yang mendukung pembelajaran terus-menerus bagi para pejabat publik, terutama para pejabat baru.

“Penting sekali untuk menggeser cara pandang di mana jabatan bukanlah puncak, tapi titik awal tanggung jawab. Dan justru setelah menjabatlah proses pembelajaran itu seharusnya dimulai dengan lebih serius, termasuk akuntabilitasnya,” ujar Felia.