Indeks Dpr

Basarah mengatakan untuk mendukung terlaksananya hak angket itu perlu didukung sejumlah fraksi di DPR.

Guspardi menuturkan, revisi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

Sebanyak 249 nakes di Kabupaten Manggarai dipecat usai melakukan demo di Kantor Bupati Manggarai pada 12 Februari 2024.

Habiburokhman, menuturkan hak angket kecurangan pemilihan umum tidak akan terealisasikan. Alasannya karena DPR sudah memasuki masa reses.

Sigit Sosiantomo prihatin dengan kondisi jembatan di jalan nasional yang tercatat 85,88 persen rusak.

UU MD3 direvisi dalam rangka melepas DPRD dari peraturan perundangan sehingga tersisa menjadi UU MD2.

DPR akan menggelar rapat dengar pendapat bersama KPU untuk membahas terkait penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Senin (25/3/2024).

Driver ojek online maupun kurir walaupun berstatus mitra dinilai telah berkontribusi terhadap perusahaan sehingga layak diberikan tunjungan hari raya.

Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati dan membuat kajian kembali secara matang atas rencana kebijakan tersebut.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan lamanya pembahasan RUU DKJ tergantung dinamika dalam rapat panja.

MK seharusnya berani dan lebih progresif dengan menentukan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Pemerintah telah menugaskan lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DJK) bersama DPR RI.

Para pedemo melakukan aksi bakar ban bertepatan saat anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat melakukan orasi di demo hari ini.

Mardani mengeklaim DPR akan segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas putusan MK terkait abang batas parlemen sebelum pemilu 2029.

MK akhirnya menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan menyarankan segera dilakukan perubahan. Simak penjelasan lengkap.

DPR mengingatkan Kemenag menyiapkan SDM untuk melayani masyarakat dari setiap agama yang akan melakukan pernikahan di KUA.

Jika dibanding dengan hasil Pemilu 2014 dan 2019 (ketika partai berlambang banteng itu juga menang pileg), keunggulan PDIP kali ini tak sedominan sebelumnya

Airlangga Hartarto mengklaim bahwa DPR tidak akan mungkin membuat kebijakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPR menilai PPATK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri.