Masuk tirto.id
tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan enam poin keputusan pada tenggat waktu atau deadline pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang jatuh pada hari Jumat (5/9/2025) ini.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR pada Jumat malam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis (4/9/2025) kemarin. Total ada enam keputusan dari para wakil rakyat.
1. Tunjangan Perumahan Diberhentikan
Dasco menegaskan bahwa DPR sudah mengambil keputusan untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi para anggota DPR.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” ujar Dasco kepada para wartawan, Jumat (5/9/2025).
2. Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri
DPR juga sudah mengambil keputusan untuk mengeluarkan moratorium terhadap kunjungan kerja ke luar negeri bagi para anggota DPR.
Meski begitu, moratorium itu dikecualikan bagi para anggota yang bepergian ke luar negeri guna menghadiri undangan kenegaraan.
“DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undang kenegaraan,” terang Dasco.
3. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas
Sejumlah tunjangan dan fasilitas langganan yang diberikan kepada para anggota juga akan dipangkas. Keputusan itu dicapai setelah dilakukan evaluasi terhadap nilai tunjangan bulanan.
“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan. Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” jelasnya.
4. Anggota yang Dinonaktifkan Tak Akan Digaji
Bagi sejumlah anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya, Dasco memastikan bahwa DPR tak akan membayarkan hak-hak keuangan yang sebelumnya mereka terima.
“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ucapnya.
5. MKD DPR Berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Tindaklanjuti Penonaktifan
Dasco menjelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan berkoordinasi dengan Mahkamah Partai dari sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan. Anggota-anggota itu selanjutnya akan menjalani pemeriksaan.
“Meminta mahkamah kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud,” tutur Dasco.
6. DPR Akan Memperkuat Transparansi & Partisipasi Publik
Dasco memastikan bahwa DPR akan lebih memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan.
“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” sebut dia.
Konferensi pers DPR Jumat (5/9/2025) malam bertepatan dengan tenggat waktu pertama tuntutan masyarkat. Sebelumnya sejumlah masyarakat sipil merumuskan kumpulan tuntutan rakyat menjadi satu, yang kemudian dikenal dengan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Beberapa tuntutan yang dialamatkan kepada DPR dan harus dipenuhi dalam waktu satu pekan sampai batas waktu 5 September 2025. Poin tututan itu di antaranya adalah membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
Publikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
Serta dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk yang diselidiki melalui KPK.
Baca juga artikel terkait DPR atau tulisan lainnya dari Naufal Majid
tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Naufal Majid
