tirto.id - Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi dan perhitungan ulang terhadap sejumlah komponen untuk menekan biaya haji pada 2025. Komponen pertama, terkait biaya penerbangan yang dimungkinkan dapat turun meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar terus meningkat dan tembus pada angka Rp16 ribu.
"Setelah kami menyandingkan dengan penerbangan, yang lain, ya, insyaallah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin diangka Rp33 juta (biaya maskapai PP). Mungkin bisa turun signifikan. Jadi, ini akan membuat biaya haji akan lebih murah," kata Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
Kemudian, biaya pemondokan yang mencapai SAR 4.000 atau sekitar Rp17 juta juga dapat ditekan karena ditemukan ada beberapa pemilik pemondokan yang menyediakan harga lebih murah.
Selanjutnya terkait biaya katering, Wachid mengatakan jemaah haji tak perlu khawatir kualitas makanan akan menurun apabila anggaran katering diturunkan. Sebab, katering pada haji sebelumnya yang diberikan tidak sesuai dengan nilai anggaran yang diberikan.
"Selanjutnya, kaitan dengan katering. Katering itu yang mengajukan anggaran SAR 16,5, itu satu riyal Rp4.250, satu kali makan sekitar Rp70 ribu. Setelah kami lihat dan amati di hasil haji kemarin, itu nilainya tidak sesuai anggaran yang kami berikan di angka SAR 16,5. Itu nilainya sama saja, sekali makan sekitar SAR 8," ucap Wachid.
Lalu, biaya untuk masyair atau prosesi ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Muzdalifah selama empat hari juga akan dihitung ulang. Biaya masyair yang diusulkan sebesar SAR 4.000, tetapi DPR menemukan biaya masyair yang hanya SAR 2.700.
"Kalau kami hitung ulang itu sudah ketemu angkanya, estimasi sudah ada. Namun, kami mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan sekarang. Insyaallah sesuai dengan amanat daripada Pak Presiden," tutur Wachid.
Menurut Wachid biaya manasik tidak perlu masuk dalam komponen biaya haji. Hal ini, kata dia, sebagi amanat presiden yang menekankan soal efisiensi.
"Manasik yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak perlu dianggarkan, ada manasik sampai 6-8 kali, cukup besar juga. Jadi, amanat presiden adalah efisiensi, sehingga kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji 2025 yang akan datang biayanya lebih murah, kurang dari angka yang lalu, dan pelayanannya lebih baik," kata Wachid.
Sebelumnya, Abdul Wachid, mengatakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 masih berpotensi diturunkan. Wachid mengatakan usulan biaya Rp93 juta yang disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, akan dihitung ulang oleh Panja DPR.
“Oh masih bisa, sangat bisa. Itu kan kami bikin panja untuk menghitung ulang permohonan dari menteri,” kata Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
