Indeks Dpr

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan lamanya pembahasan RUU DKJ tergantung dinamika dalam rapat panja.

MK seharusnya berani dan lebih progresif dengan menentukan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Pemerintah telah menugaskan lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DJK) bersama DPR RI.

Para pedemo melakukan aksi bakar ban bertepatan saat anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat melakukan orasi di demo hari ini.

Mardani mengeklaim DPR akan segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas putusan MK terkait abang batas parlemen sebelum pemilu 2029.

MK akhirnya menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan menyarankan segera dilakukan perubahan. Simak penjelasan lengkap.

DPR mengingatkan Kemenag menyiapkan SDM untuk melayani masyarakat dari setiap agama yang akan melakukan pernikahan di KUA.

Jika dibanding dengan hasil Pemilu 2014 dan 2019 (ketika partai berlambang banteng itu juga menang pileg), keunggulan PDIP kali ini tak sedominan sebelumnya

Airlangga Hartarto mengklaim bahwa DPR tidak akan mungkin membuat kebijakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPR menilai PPATK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri.

Pemilihan calon pengganti Firli Bahuri diminta tidak hanya didasarkan pada subjektivitas untuk mengamankan kepentingan Presiden maupun DPR.

DPR meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan para WNI yang terdampak gempa Jepang bila tak membutuhkan evakuasi.

Presiden sebagai lembaga eksekutif punya hubungan dengan lembaga lainnya, mulai dari DPR, MK, MPR, MA, hingga DPD. Baca penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengaku heran RUU Daerah Khusus Jakarta itu tiba-tiba sudah menjadi draft UU.

DPR meminta pemerintah jangan terburu-buru menyikapi divestasi PT Vale Indonesia.

Daniel mengatakan, persoalan terkait konstitusionalitas putusan 90 juga sebaiknya dijawab oleh pihak legislatif.

Persoalan-persoalan di TNI AD yang belum terselesaikan, mulai dari konflik Papua, masalah kesejahteraan prajurit, hingga menjaga netralitas saat pemilu.

Komisi I DPR bersama pemerintah menyepakati Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawa ke Rapat Paripurna.

Habiburokhman memandang tidak ada urgensi dan logika bagi setiap komisi di DPR untuk membentuk panja netralitas demi mengawasi institusi di Pemilu 2024.