tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim bahwa DPR tidak akan mungkin membuat kebijakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Airlangga, pemakzulan Jokowi mustahil dilakukan karena 80 persen partai di DPR saat ini berkoalisi dengan Kabinet Indonesia Maju.
"Tidak ada. Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan tidak ada pembahasan sama sekali di DPR. Hari ini dengan susunan kabinet yang ada, pak Presiden didukung lebih dari 80 persen," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (17/1/2024).
Di tengah situasi politik saat ini, Airlangga mengklaim bahwa Jokowi memiliki perlindungan dari anggota DPR RI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Terlebih saat ini juga didukung oleh Koalisi Indonesia Maju," kata dia.
Selain itu, Airlangga juga mengungkit angka survei kepuasan Jokowi di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik kepada Jokowi masih tinggi sehingga suasana politik menjelang Pemilu tidak memperkeruh suasana untuk memaksakan proses pemakzulan terjadi.
"Dari kepercayaan publik tinggi dan kondisi masyarakat relatif adem," kata Airlangga.
Airlangga juga mengungkit isu pemakzulan sempat dilontarkan jelang Pemilu 2019. Menurutnya, hal itu terjadi imbas adanya tensi konflik isu agama pasca Pilkada DKI jakarta 2017.
"Kalau dulu dipanasi oleh Pilkada DKI dan isu Pilkada yang lain," kata dia.
Sebelumnya, Sejumlah warga sipil yang mengatasnamakan gerakan Petisi 100, bahkan mengusulkan pemakzulan (impeachment) Joko Widodo atau Jokowi dari kursi presiden. Hal ini kembali mereka sampaikan ketika bertemu dengan Menkopolhukam, Mahfud MD, di kantornya pada Selasa (9/1/2024).
Perwakilan Petisi 100, Faizal Assegaf, menyatakan usulan ini diklaim sebagai solusi tepat untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024. Mereka sengaja melapor ke Desk Pemilu Kemenko Polhukam karena merasa dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini tidak ditindaklanjuti otoritas terkait.
Mahfud MD membenarkan bahwa dirinya menerima aspirasi berupa pemakzulan yang disampaikan gerakan Petisi 100. Namun, dia menilai bahwa usulan tersebut kurang tepat disampaikan kepada dirinya.
“Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (9/1/2024).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
