Indeks Dpr

Persoalan-persoalan di TNI AD yang belum terselesaikan, mulai dari konflik Papua, masalah kesejahteraan prajurit, hingga menjaga netralitas saat pemilu.

Komisi I DPR bersama pemerintah menyepakati Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawa ke Rapat Paripurna.

Habiburokhman memandang tidak ada urgensi dan logika bagi setiap komisi di DPR untuk membentuk panja netralitas demi mengawasi institusi di Pemilu 2024.

Eddy Soeparno meminta pemerintah tidak terburu-buru mencaplok tambahan saham dari Freeport McMoran.

Habiburrokhman menilai isu netralitas sengaja dimunculkan saat ini oleh fraksi-fraksi yang merasa kepentingannya di Pemilu 2024 terganggu.

Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI menyepakati Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2024 sebesar Rp29,75 triliun.

Massa tolak konser Coldplay menuju Gedung DPR RI untuk audiensi dengan anggota legislatif terkait pembatalan konser.

DPR berharap skema untuk petani mendapatkan pupuk subsidi tidak berubah-ubah.

Komisi III DPR menyetujui Wakil Ketua MPR Arsul Sani sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin Adams.

Putusan mengenai perubahan tanggal pendaftaran capres dan cawapres adalah alasan teknis, bukan politis.

DPR meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga beras yang terus terjadi di pasaran.

Kemenkominfo sedang melakukan penelusuran peretasan dan meminta Google untuk untuk menutup akses akun YouTube DPR RI.

DPR menilai Mayor Dedi Hasibuan dan prajurit TNI yang mendatangi Polrestabes Medan sama saja mengintervensi proses hukum.

Usai hengkang dari PKS, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memutuskan mendirikan Partai Gelora.

Puteri Komarudin memilih fokus pada permasalahan milenial dan Gen Z terutama di sektor finansial.

DPR justru menuding ada suatu organisasi profesi kesehatan (OP) yang ingin UU Kesehatan hanya mengakomodir satu OP tertentu saja.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung sejumlah hal saat berpidato dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.

MTI sepakat SIM dihapus dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

PKB mengusulkan penambahan dana desa. Dari semula Rp1,1 miliar per tahun menjadi Rp5 miliar per tahun.