Indeks Current Issue

Wasekjen PDIP Utut Adianto menyebut baliho Puan di lokasi bencana merupakan sikap spontan kader dan sebagai aksi positif.

Fahmi menilai kasus Bahar Smith harus diselesaikan dengan aturan yang berlaku, termasuk sesuai dengan SKB pedoman penanganan UU ITE.

Korelasi antara poros koalisi tidak sepenuhnya efektif karena publik lebih melihat figur capres-cawapres daripada konstelasi poros koalisi.

Isnur sebut dalam konteks pidana, seharusnya perkara yang diproses pertama kali dugaan pencurian oleh Marjani, bukan pembelaan Mbah Minto.

Keputusan Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 disambut baik buruh, diprotes pengusaha, dan disayangkan Kemnaker.

Gencarnya penangkapan terduga teroris pada akhir tahun berkelindan dengan momentum setiap kelompok melancarkan aksinya.

Sri Mulyani menilai konsumsi rokok yang tinggi di kalangan masyarakat bawah jadi salah satu faktor yang membuat mereka miskin.

Secara teknis pelaksanaan vaksinasi anak lebih mudah dilakukan, tapi tantangan terbesarnya adalah ketidakpahaman orang tua.

Pemerintah khususnya pemda harus mencari tahu penyebab masih banyak yang belum vaksinasi COVID-19, terutama di luar Pulau Jawa.

Formappi menilai semestinya DPR bisa bekerja cergas dengan berkaca pada kasus kekerasan seksual yang belakangan ini marak terjadi.

Sejumlah parpol mulai menjajaki koalisi jelang Pilpres 2024. Upaya membentuk poros ketiga pun mulai terbuka. Bagaimana peluangnya?

Anies Baswedan dinilai aktif di YouTube karena ia khawatir kehilangan panggung politiknya usai tidak lagi jadi gubernur DKI jelang Pilpres 2024.

Kunto menilai sulit bagi parpol besar mendukung penghapusan atau penurunan presidential threshold kecuali ada benefit yang diperoleh dari revisi ini.

Kolonel Agus Listiyono sebut semua anggota DPR sudah mendapatkan rekomendasi untuk karantina mandiri dari BNPB. Tidak Mulan Jameela saja.

Aturan ambang batas pencalonan presiden kembali digugat di MK meski berkali-kali gagal. Kali ini giliran Gatot Nurmantyo yang uji materi.

Komnas Perempuan berharap RUU TPKS disahkan agar terdapat jaminan hukum bagi korban dan pendamping yang mengungkap kasus.

Kasus polisi tolak laporan korban perampokan yang viral di Jakarta Timur menjadi bukti kultur melayani belum terbentuk di Korps Tribrata.

Pembahasan RUU IKN ini dinilai hanya melegitimasi pekerjaan presiden yang tengah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Jokowi dinilai semestinya memberi atensi agar kasus HAM selain Paniai bisa diselesaikan sebab berkas sudah kerap bolak-balik Kejagung dan Komnas HAM.

Kapolri Sigit akan membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Akahkah efektif dalam memberantas rasuah?