tirto.id - Virus COVID-19 varian Omicron yang memiliki nama lain B.1.1.529 kini telah masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kasus pertama varian Omicron yakni petugas kebersihan Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Jakarta berinisial N.
“Seorang pasien N inisialnya terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember,” kata Menkes Budi dalam keterangan pers daring, Kamis (16/12/2021).
Sayangnya, kemunculan varian Omicron ini belum dibarengi dengan vaksinasi yang merata untuk warga, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.
Menkes Budi menerangkan temuan varian Omicron itu bermula saat RSD Wisma Atlet secara berkala mengambil sampel pada 8 Desember 2021, ditemukan tiga petugas kebersihan positif COVID-19.
Ketiga data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk diuji genome sequencing-nya. Alhasil, pasien N positif varian Omicron dan dua lainnya tidak. Namun, pasien N tidak memiliki rekam jejak perjalanan ke luar negeri.
Budi menambahkan pemerintah juga mendeteksi lima orang probable atau yang diyakini sebagai suspek kasus Omicron. Lima orang itu terdiri dari dua warga Indonesia baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris, serta tiga warga negara asing (WNA).
Saat ini keduanya dikarantina di Wisma Atlet, sementara tiga orang lainnya yakni warga Cina tengah dikarantina di Manado.
“Sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke badan litbang kesehatan. Diharapkan dalam 3 hari ke depan kami sudah bisa mengonfirmasikan apakah benar ini Omicron atau tidak," kata Budi.
Pemerintah Didesak Gencarkan Vaksinasi
Peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Mouhamad Bigwanto menuturkan virus Corona varian Omicron cukup berbahaya karena tingkat penularannya lebih cepat dari varian Delta. Gejalanya pun cukup berat, seperti demam, batuk, sesak napas, hingga diare.
Oleh karena itu, kata Bigwanto, vaksinasi COVID-19 menjadi kunci untuk mengatasi pandemi agar dapat meminimalisir dampak yang terjadi akibat virus Corona. “Sebenarnya progres cakupan nasional vaksinasi Indonesia cukup bagus, hanya tinggal menekankan pada pemerataan saja,” kata dia saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (17/12/2021).
Relawan Lapor Covid-19, Amanda Tan menyayangkan virus varian Omicron muncul di Indonesia dikala vaksinasi belum merata dan terpenuhi semua.
Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 per 16 Desember 2021, baru 149.205.571 orang yang sudah dilakukan vaksinasi tahap I dan 105.238.121 orang untuk tahap 2. Sementara target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah sebanyak 208.265.720 orang.
Amanda menyoroti perbedaan yang jauh antara jumlah vaksinasi dosis 1 Provinsi DKI Jakarta yang saat ini telah menyentuh angka 135,88% dibandingkan dengan Papua yang baru 27,1% berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Jumat (17/12/2021).
Selain itu, capaian vaksinasi kepada kelompok lansia dan rentan masih sangat rendah. Vaksinasi dosis 1 kelompok lansia saat ini baru 12.745.677 atau 59,14% dari total target 21.553.118 orang. Sementara kelompok masyarakat rentan baru 88.745.302 atau 62,85% dari total target 141.211.181 orang.
“Apabila vaksinasi ketiga diberlakukan, maka kelompok yang belum divaksin berpotensi tidak mendapatkan vaksin,” kata Amanda kepada reporter Tirto, Jumat (17/12/2021).
Lapor Covid-19 pun mendesak pemerintah agar memastikan distribusi vaksinasi yang merata. Caranya, yakni dengan akses yang terjangkau oleh warga dengan menggerakkan fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, serta memberikan informasi yang edukatif agar warga bersedia divaksin.
“Distribusinya jangan hanya pada sentra kota-kota besar, tapi juga pemerintah kota/kabupaten mendistribusikan kepada puskesmas-puskesmas dan wilayah terpencil," ucapnya.
Lapor Covid-19 juga menyayangkan banyaknya kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah seperti syarat perjalanan ke luar negeri sampai masa karantina. “Makin bingung masyarakat tentunya. Bahayanya, nanti kami masyarakat awam tidak akan keep up dengan kebijakan-kebijakan tersebut,” kata dia.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan saat ini masih banyak daerah yang baru menerima 30-40% suntikan vaksin dosis pertama. Menurutnya, itu merupakan hal serius untuk pemerintah dalam menghadapi varian Omicron
Oleh karena itu, kata dia, DPR RI mendorong pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak untuk mencari tahu apa saja yang menjadi penyebab masih banyak yang belum vaksinasi, terutama di luar Pulau Jawa.
“Apakah karena faktor kesadaran masyarakat, SDM nakes atau petugas kurang, cakupan luas dan jarak wilayah yang luas sehingga untuk proses penyuntikan nya terkendala, coba dicari tahu,” kata Rahmat kepada reporter Tirto, Jumat (17/12/2021).
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan, TNI-Polri hingga tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan vaksinasi.
“Kalau pemda tidak punya strategi dan bergerak memang agak repot,” kata dia.
Capaian Vaksinasi Belum Merata
Pemerintah menyatakan akan mempercepat vaksinasi menyusul munculnya virus COVID-19 varian Omicron. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi menargetkan 70 persen vaksinasi dilakukan di tiap daerah guna mengantisipasi varian Omicron.
Pemerintah mengakui terdapat sejumlah kendala dalam melakukan vaksinasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Ditambah tantangan cuaca yang makin berat di daerah pinggiran.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pusat meminta para kepala daerah dan TNI-Polri untuk berinovasi dan menggunakan cara yang kreatif untuk mempercepat vaksinasi. Misalnya melakukan inovasi kegiatan seperti vaksin dengan cara door to door maupun dengan mengiming-imingi hadiah. Ia pun tidak memungkiri vaksinasi dibarengi dengan program bansos.
“Ada yang tadi menyampaikan beberapa daerah yang menggunakan berhadiah. Segala macam dirangkai dengan bansos dan seterusnya supaya target vaksinasi bisa terpenuhi," kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/12/2021).
Pratikno menegaskan, aksi inovasi harus dilakukan demi mengejar target 70 persen vaksinasi di tiap daerah. “Pokoknya itu yang harus dilakukan ya, dikejar, karena itu cara kita melindungi dari pandemi,” kata dia.
Sementara itu, Menkes Budi mengatakan pemerintah saat ini akan mempercepat vaksinasi COVID-19 sebagai upaya preventif meluasnya varian tersebut. Dia menjelaskan pasokan vaksin COVID-19 Indonesia saat ini sebanyak 110 juta dosis. Jumlah itu cukup untuk 2-3 bulan ke depan.
Pemerintah Indonesia juga banyak menerima donasi dari negara maju untuk vaksin Pfizer, Modern, dan Astrazeneca karena mereka sudah kelebihan vaksin tersebut, kata Menkes Budi.
“Kalau masyarakat divaksin, kalau terkena virus Omicron, kecil kemungkinan kita masuk rumah sakit atau wafat. Maka percepat vaksinasi, terutama untuk orang tua dan lansia," kata Budi melalui konferensi pers daring, Kamis (16/12/2021).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
