Peluang Poros Ketiga & Upaya Keluar dari Polarisasi di Pilpres 2024

tirto.id - Penjajakan mulai dilakukan jelang tahun politik 2022. Upaya ini sebagai prakondisi menuju pemilu serentak 2024. Usai muncul uji materi aturan ambang batas presiden atau presidential threshold, poros partai pun mulai terlihat. Parpol menengah mulai bergerilya untuk keluar dari dua poros yang ada. Ini sekaligus sebagai upaya keluar dari polarisasi politik akibat dua pilpres sebelumnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) contohnya. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid berharap 2022 merupakan tahun kompetisi politik yang akan mengedepankan kepentingan publik. Jazilul pun mengaku PKB ingin menjadi pemimpin poros dengan mengajak partai lain seperti PPP dan PAN.

“Saya sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros, mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau, tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup,” kata Jazilul dalam diskusi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Namun PKB memberikan syarat dalam koalisi. Salah satunya tidak mengedepankan politik identitas. “PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang, apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidential thereshold-nya turun, tambah terbuka lagi, kita berdua saja bisa berangkat,” kata Jazilul.

PPP pun merespons soal ajakan membuat poros baru ini. Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara mengaku partai berlambang ka’bah itu belum mengambil sikap soal ajakan PKB untuk membentuk poros baru. Mereka malah membuka peluang untuk membentuk sendiri.

“Semua opsi memungkinkan, artinya apakah nanti itu opsinya dengan poros yang dibentuk PKB, atau mungkin poros lain yang akan dibentuk buat PPP karena memang kita dalam posisi tidak mungkin duduk sendiri, kita pasti akan ikut, nanti akan ke mana keputusannya akan diambil dalam rapat yang memang ditujukan untuk itu,” kata Amir, Kamis (16/12/2021).

Amir mengaku, PPP melakukan komunikasi dengan hampir semua partai seperti Golkar, PKS, hingga PKB. Ia juga mengaku, pihaknya ingin mengedepankan koalisi nasionalis religius. Ia pun tidak memungkiri kemungkinan membentuk poros partai berbasis Islam.

“Saya kira semua opsi masih terbuka, PPP sampai saat ini belum mengambil keputusan, komunikasi politik masih kita bangun sampai saat ini,” kata Amir.

Isu poros ketiga sudah terdengar gaungnya sejak Oktober 2021. PPP misal sudah mengemukakan untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem hingga PAN. Hal ini dilakukan setelah partai-partai besar –memiliki kursi banyak di parlemen-- mulai ancang-ancang membuat poros.

Sebagai contoh, muncul poros Teuku Umar yang diisi PDIP dan Gerindra. Poros ini kemungkinan menjagokan Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Sementara poros kedua mulai mengemuka setelah Partai Golkar mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai kandidat capres. Belum lagi partai non-pemerintah, yaitu PKS dan Demokrat yang berupaya membangun koalisi di masa depan.

Kunci Poros Ketiga: Figur Harus Menonjol

Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai poros ketiga sangat mungkin terbentuk. Alasannya, kata dia, selama ini belum ada figur yang benar-benar menonjol sehingga partai-partai menengah berani melawan partai papan atas yang memiliki kursi dominan di parlemen.

Selain itu, kata Dedi, ketentuan presidential threshold 20% akan mendorong parpol menengah bersatu. Hal ini memungkinkan munculnya koalisi partai tengah seperti Demokrat, PKB, PAN, PPP untuk membentuk poros baru di luar poros yang sudah ada.

“Asumsinya jika PDIP-Gerindra bersama, Golkar menggandeng kelompok nasionalis posisi pemerintah, lalu oposisi dengan dukungan parpol lainnya. Ini jelas sangat mungkin,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Kamis (16/12/2021).

Namun, Dedi menilai kehadiran poros ketiga butuh figur dengan popularitas tinggi untuk menyatukan mereka dalam kontestasi Pemilu 2024. “Tanpa itu, maka poros ketiga hanya akan menjadi peserta tanpa harapan menang,” kata Dedi.

Dedi menilai poros ketiga cukup berpeluang terjadi. Sebab, sejumlah parpol sudah mengajukan jagoan masing-masing meski elektabilitasnya tidak cukup bagus. Sementara figur di luar parpol masih potensial diusung karena memiliki elektabilitas tinggi, setidaknya tercermin dalam sejumlah survei.

Berdasarkan survei Lembaga Survei Politika Research & Consulting (PRC) misal, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres 2024 sebesar 13,6%, masih di bawah Prabowo Subianto 21,1% dan Ganjar Pranowo 20,5%. Dari tiga nama ini, hanya Prabowo yang memiliki kendaraan politik, yaitu Gerindra. Sementara Ganjar meski tercatat sebagai politikus PDIP, tapi harus bersaing dengan Puan Maharani.

Sebelumnya, survei Poltracking Institute periode 3-10 Oktober 2021 dengan 1.220 responden dan margin error 2,8 persen menyatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tiga nama teratas.

Ganjar dan Prabowo bersaing tipis dalam soal elektabilitas. Nama Ganjar berada pada angka 18,2 persen, sementara Prabowo berada di angka 17,1 persen. Peringkat ketiga baru Anies Baswedan dengan angka 10,2 persen. Setelah nama Anies, elektabilitas kandidat lain terpaut jauh seperti Ridwan Kamil (2,4 persen), Khofifah Indar Parawansa (2,1 persen), Sandiaga Uno (1,7 persen), Puan Maharani (1,5 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (1,3 persen) dan Airlangga Hartarto (0,5 persen).

“Justru peluang poros ketiga cukup besar menggaet tokoh potensial, karena parpol dominan sudah miliki kader sendiri. Anies Baswedan, AHY, Sandiaga Uno, bisa jadi akan menjadi kelompok ketiga itu. Mengingat kelompok dominasi besar kemungkinan mengusung antara Prabowo, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto,” kata Dedi.

Direktur Eksekutif Indonesian Pubic Institute (IPI) Karyono Wibowo juga mengatakan pertarungan politik bisa menjadi 3 poros pada Pemilu 2024. Ia menilai jumlah kandidat bisa bertambah bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pembatalan presidential threshold 20 persen.

“Peta pertarungan Pilpres 2024 mendatang, dalam hal konstelasi koalisi bisa muncul dua poros atau tiga poros, bahkan lebih jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan presidential threshold 0 persen sebagaimana dimohonkan oleh sejumlah pihak melalui judicial review UU Pemilu,” kata dia.

Karyono meyakini akan ada 3 poros jika presidential threshold 20 persen masih berlaku. Namun peta kekuatan saat ini masih mengarah pada dua poros, yakni poros rezim dan kekuatan kontra rezim.

“Meski diakui ada sejumlah partai dalam koalisi pemerintahan saat ini yang memiliki libido politik untuk berusaha membangun poros sendiri. Meski demikian, poros ketiga tersebut masih spekulasi," kata Karyono.

Ia beralasan, kekuatan poros ketiga atau poros tengah masih belum mengkristal. Poros ketiga yang sedang dicoba dibangun PKB dengan menggandeng PPP dan PAN atau bersama dengan partai lain di luar koalisi pemerintahan masih dalam tahap penjajakan atau sekadar politik test the water.

Karyono menambahkan, manuver PKB untuk buat poros baru bukan kali pertama. Hal itu sempat terjadi di pilpres sebelumnya. Namun PKB akhirnya hanya menjadi pengusung capres lain. Kini, ia menilai, manuver mengusung Muhaimin Iskandar hanya target tertinggi, tetapi target sebenarnya adalah tetap di pemerintahan.

“Apakah dalam kontestasi Pilpres 2024 Muhaimin suskes membangun poros ketiga dan menjadi capres atau cawapres? Wallahualam. Kita tunggu saja akhir dari drama politik koalisi nanti," kata Karyono.

Ia juga memastikan koalisi poros ketiga bisa terbentuk bila ada figur kuat seperti Anies Baswedan, Sandiaga Uno maupun AHY.

“Kemungkinan mereka akan dilirik untuk mengegolkan poros ketiga. Karena bagaimanapun poros ketiga membutuhkan figur capres yang cukup kuat dan menjual,” kata Karyono.