Siapa Kandidat Militer yang Bisa Kalahkan Prabowo di Pilpres 2024?

tirto.id - Nama-nama kandidat yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mulai bermunculan. Partai Gerindra bahkan secara terang-terangan akan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Selain itu, muncul sejumlah relawan kepala daerah yang mendeklarasikan calon masing-masing, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

Bakal calon-calon tersebut bahkan terekam dalam survei nasional yang dilakukan Poltracking Institute periode 3-10 Oktober 2021 dengan melibatkan 1.220 responden dan margin error 2,8 persen. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tiga nama teratas.

Ganjar dan Prabowo bersaing tipis dalam soal elektabilitas. Nama Ganjar berada pada angka 18,2 persen, sementara Prabowo berada di angka 17,1 persen. Peringkat ketiga Anies Baswedan dengan angka 10,2 persen. Setelah Anies, elektabilitas kandidat lain terpaut jauh seperti Ridwan Kamil (2,4 persen), Khofifah Indar Parawansa (2,1 persen), Sandiaga Uno (1,7 persen), Puan Maharani (1,5 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (1,3 persen) maupun Airlangga Hartarto (0,5 persen).

Uniknya, dari daftar nama kandidat yang dipantau elektabilitas dengan cara wawancara top of mind maupun pertanyaan simulasi, nama Prabowo merupakan satu-satunya capres berlatar belakang militer dengan tingkat elektabilitas di atas 10 persen.

Poltracking memasukkan nama-nama kandidat lain dalam top of mind seperti mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (terakhir pangkat mayor) dan memasukkan nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.

Namun elektabilitas mereka tidak bisa melebihi Prabowo saat ini. Dalam pertanyaan terbuka, Gatot, yang dulu sempat diisukan menjadi bakal capres 2019 hanya mengantongi 0,4 persen. Andika Perkasa berada di bawah Gatot dengan angka 0,3 persen. Sementara itu, AHY, yang sudah terjun ke politik sejak 2017 hanya mampu mengantongi 1,3 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha menerangkan, ada 4 panggung yang membuat seseorang bisa menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni kepala daerah, ketua umum partai/politikus, pejabat publik/menteri atau panggung militer. Andika dan Gatot adalah representasi dari panggung militer.

Meski Prabowo masuk 3 besar, tapi Hanta menekankan Prabowo mengalami penurunan elektabilitas pada bursa capres. “Kalau dicermati dengan hasil Pilpres 2019, sebenarnya elektabilitas Prabowo cenderung menurun,” kata Hanta kepada reporter Tirto.

Hanta menambahkan, “Hasil Pilpres 2019, suara Prabowo mencapai 45 persen lebih, namun sekarang di angka 20 persen. Semua aspek yang ada di Prabowo, pasti bisa dimaksimalkan untuk kontestasi. Dan bisa juga jadi kelemahan pastinya.”

Hanta juga mengingatkan bahwa Prabowo punya kekuatan elektabilitas bukan berbasis latar militer saja, tetapi juga panggung lain seperti sebagai ketua umum partai dan menteri pertahanan di era Presiden Jokowi. Poin itu membuat Prabowo kuat saat ini, tetapi bukan berarti bisa jadi jaminan.

“Karena masih lama, mungkin saja figur lain bisa masuk gelanggang, tergantung konstelasi politik ke depan," kata Hanta.

Prabowo Sulit Dikalahkan Kandidat Militer Lainnya

Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Kunto A. Wibowo mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan elektabilitas Prabowo tinggi dibandingkan kandidat militer lain. Jika dibandingkan dan mengacu pada pemilu 2004 dan 2009 yang dihiasi nama-nama militer, maka dugaan pertama Kunto adalah faktor sejarah.

Pemilih kala itu, kata Kunto, masih mengaitkan dengan kegagalan kepemimpinan Megawati sejak menggantikan Gusdur hingga 2004. Publik akhirnya memilih kandidat berlatar belakang militer. Alhasil, kandidat militer berupaya mengambil ceruk pemilih yang merindukan pemimpin militer di 2004 dan 2009.

“Jadi menurut saya ada semacam kepemimpinan militer dirindukan ketika kepemimpinan sipil dianggap gagal. Jadi pemilih kita berpaling ke militer dan dianggap punya basis yang baik gitu. Nah berarti kalau dari indikasi ini apakah kepemimpinan sipil Pak Jokowi berhasil? Well itu mungkin salah satu hipotesisnya,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Jumat (29/10/2021).

Prediksi kedua, kata Kunto, adalah akibat polarisasi politik. Pemilu 2004 dan 2009 tidak membuat pusaran polarisasi dua kubu. Pada pemilu 2014 dan 2019, polarisasi terbentuk sebagai konsekuensi ambang batas pencalonan presiden disertai strategi partai.

Situasi tersebut lantas memicu kemunculan blok Prabowo dan blok anti-Prabowo yang direpresentasikan dengan kehadiran Jokowi, kata Kunto. Blok yang muncul cukup lama itu memicu nama militer akan sulit untuk menyodok Prabowo.

“Akan sangat susah barrier to entry buat nama-nama militer atau jenderal-jenderal itu akan sangat susah karena di situ sudah ada Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya itu dua alasannya kenapa yang nggak bisa melebihi Prabowo dan kenapa elektabilitas Prabowo atau nama jenderal-jenderal militer ini tidak terlalu tinggi hari ini,” kata Kunto.

Spekulasi lain di luar dua faktor tadi, kata dia, adalah soal kualitas dari pimpinan TNI yang tidak bisa semoncer tokoh-tokoh yang aktif sejak ABRI (nama sebelum TNI) seperti Wiranto, Prabowo, dan SBY. Hal tersebut didukung dengan peran serta TNI yang semakin kecil sehingga sulit para pimpinan TNI untuk menunjukkan performa kepada publik.

“Kebetulan kondisinya sendiri juga aman, enggak ada isu pertahanan sehingga akan sangat susah bagi orang untuk menilai apakah orang ini mampu apa tidak," kata Kunto.

Pria yang juga aktif di lembaga survei KedaiKOPI ini menilai, pemilih yang melihat berbasis latar tentara masih ada di Indonesia. Ia berkata, pemilih-pemilih ini mencari sisi ketegasan dan kedisiplinan, tetapi tokoh militer ini sulit mendapatkan eksposure di publik saat ini. Kondisi ini sulit diambil para jenderal maupun purnawirawan karena Prabowo mendapat kursi strategis saat ini.

“Kalau masalah ceruk pasar sih ya masih besar, tapi problemnya adalah ya di situ ada Pak Prabowo yang positioning-nya sudah sangat kuat dan didukung oleh partai, dia sendiri sekarang menhan. Agak sangat susah nih rekan-rekan sejawat Pak Prabowo yang dari militer untuk menggoyang posisi Prabowo sehingga bisa mengisi ceruk pasar itu,” kata Kunto.

Sementara itu, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi melihat Prabowo bisa menjadi teratas tidak lepas dari konsistensi selama 3 kali maju capres. Di sisi lain, kata dia, Gatot, Andika maupun AHY baru turun di dunia politik praktis dan membangun citra politik.

“Prabowo ini ketua partai, sudah tiga kali maju pilpres. Sekarang jadi menteri yang strategis pula. Sehingga nama dia gak sempat hilang dari benak publik,” kata Fahmi kepada reporter Tirto.

Fahmi tidak memungkiri Prabowo bisa dibalap di masa depan. Alasannya, kata dia, lingkungan militer masih cair karena belum ada kandidat militer yang maju. Di sisi lain, bisa saja ada kejutan Prabowo tidak maju dalam pilpres mendatang.

Ia lantas mengingatkan, "Popularitas tinggi saat ini pun tak menjamin elektabilitas akan tinggi pula pada saatnya nanti.”

Fahmi menilai, ceruk pemilih kandidat militer masih ada. Ceruk itu tidak terlepas dari kemampuan TNI yang terus berupaya memperbaiki citranya ke publik. Ia mengingatkan, TNI punya kemampuan propaganda.

Oleh karena itu, kata Fahmi, upaya menggaet pemilih untuk mendukung kandidat capres dari militer akan terus dilakukan. Namun ia menekankan bahwa upaya mengajak pemilih harus tetap dalam kaidah-kaidah demokrasi, kebebasan sipil, dan HAM.

“Namun perlu diperhatikan juga agar propaganda TNI dan para elite berlatar belakang militer yang saat ini aktif dilakukan di media sosial jangan sampai bergerak ke arah yang keliru sehingga berdampak meningkatkan ketidakpercayaan publik pada lembaga sipil,” kata Fahmi.

Fahmi menambahkan, “Konten yang dipublikasikan hendaknya juga tidak mengarah pada pembangunan opini untuk melibatkan TNI di luar tugas pokoknya, atau TNI yang superhero. Sebab, TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, bukan alat politik atau bahkan juru selamat.”

Fahmi berkata, rendahnya kontestan capres berlatar militer membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang muncul adalah publik tidak lagi terpaku pada militer dalam soal kepemimpinan. Saat ini, publik mulai melihat sipil punya kapasitas dan mumpuni dalam kontestasi politik, sementara pemimpin militer bisa saja dipersepsikan tidak teruji kepemimpinannya di masyarakat.

“Tapi ini bukan berarti elektabilitas capres atau cawapres berlatar belakang militer ini sepenuhnya lemah karena sampai saat ini kan mereka belum memastikan akan mencalonkan diri. Itu pertama, kemudian belum pasti juga berpasangan dengan siapa. Belum pasti juga siapa yang mengusung," kata Fahmi.

Hal-hal itu, kata Fahmi, akan mempengaruhi banyak, baik popularitas maupun elektabilitas mereka nantinya. “Jadi kalau sekarang terlalu dini kita menyimpulkan bahwa kondisi-kondisi ini masih akan bertahan sampai dengan 2024 nanti,” kata Fahmi.