Menilik Kans & Kendala Partai Buruh dalam Perpolitikan Nasional

Oleh: Adi Briantika - 5 Oktober 2021
Dibaca Normal 7 menit
Sejumlah organisasi buruh menginisiasi Partai Buruh dan bertarung pada Pemilu 2024. Bagaimana kans dan tantangannya?
tirto.id - Partai Buruh akan dideklarasikan ulang dan menggelar kongres pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Partai ini merupakan kelanjutan parpol yang didirikan oleh Muchtar Pakpahan dan Sonny Pudjisasono.

"Kongres akan mengesahkan badan pendiri Partai Buruh yang baru atau pemilik yang baru. Membangkitkan kembali Partai Buruh yang telah ada,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (3/10/2021).

Partai Buruh yang baru diinisiasi kembali oleh empat serikat pekerja terbesar di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

50 federasi serikat pekerja tingkat nasional turut bergabung dalam kebangkitan partai ini seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP), Federasi Serikat Pekerjaan Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes), tujuh federasi serikat pekerja lain yang bergabung di KSPI, 11 federasi serikat pekerja yang bergabung di KSPSI, dan juga beberapa federasi yang bergabung di KPBI dan KSPSI.

“Yang tak kalah pentingnya, Serikat Petani Indonesia (SPI), menyatakan bergabung dan menjadi inisiator awal kebangkitan Partai Buruh,” kata Iqbal.

Kemudian, Forum Guru Honorer dan Guru Swasta, serta kalangan perempuan yang dimotori oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat dan Wakil Presiden FSPMI Nani Kusmaeni menjadi perwakilan dari gerakan perempuan Indonesia.

Kelahiran kembali Partai Buruh juga didasari kekalahan telak kaum buruh, petani, nelayan, guru, aktivis lingkungan hidup, pegiat HAM, lantaran disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu faktor inilah yang membuat mereka bergerak untuk menyuarakan nasib para pekerja di Indonesia.


Perbedaan Partai dan Sokongan Dana

Indonesia menjadi negara industri, lanjut Iqbal, maka di situ ada partai untuk buruh. Maka kebutuhan buruh untuk berpolitik bisa menjadi keniscayaan. Partai Buruh lama hanya didukung oleh KSBSI, sementara partai baru ini akan didukung oleh banyak elemen.

“Itulah yang membedakan dengan yang lama. Sehingga spektrum konstituen pasti akan meluas,” ujar dia.

Ideologi Partai Buruh ialah Pancasila. Partai ini menginginkan kesejahteraan negara. Iqbal menyatakan ada tiga prinsip dalam kesejahteraan negara. Pertama, setiap orang punya kesempatan hidup layak yang setara. Kedua, distribusi kekayaan yang merata. Kekayaan negara, harus didiskusikan merata, bukan berarti sama rata sama rasa, melainkan ke arah proporsional. Ketiga, tanggung jawab publik dalam tiga prinsip negara sejahtera.

Perihal siapa penyokong dana Partai Buruh, kata dia, semua dibiayai sendiri. “Partai Buruh didesain oleh serikat buruh, serikat petani, organisasi guru, gerakan perempuan, dan gerakan sosial lainnya, (kami) sudah terbiasa membiayai organisasi secara mandiri. Demokratis, mandiri, terbuka. Kami biasa membiayai organisasi dari iuran anggota,” terang dia.

Oleh karena itu, kata dia, Partai Buruh di dalam konstitusi yang sudah disepakati oleh 11 organisasi pendiri Partai Buruh yang baru, pembiayaan organisasi dari anggota. "Sementara ini kami putuskan Rp50 ribu rupiah per anggota, dengan permulaan ada 100 ribu anggota yang akan membayar. Dari tahun ke tahun (iuran) akan ditingkatkan.”

Usai deklarasi dan kongres, Partai Buruh siap berkiprah dalam Pemilu 2024. Kepengurusan partai di tingkat masing-masing daerah pun mulai bergerak, kata dia.

“Telah terpenuhi kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 80 persen di tingkat kabupaten/kota, atau dengan kata lain ada 409 dari 514 kabupaten/kota dan kecamatan sedang bergerak dalam tiga pekan ini, bahkan mendekati 49 persen,” kata dia.

Angka-angka itu hanya rata-rata saja, sebab sebaran kepengurusan per wilayah belum setara. Misalnya, ada daerah yang mencapai 80 persen kepengurusan, sedangkan di daerah lain masih 10 persen.

Iqbal berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberi ruang agar para pekerja bisa menjadi bagian vital dalam pengambilan keputusan politik di tingkat negara. Meski begitu, para buruh tak melupakan perjuangan mereka turun ke jalan melalui aksi-aksi.

“Saatnya juga kami berkontribusi buat negeri ini melalui parlemen, melalui DPR RI, DPD RI, DPRD I, DPRD II, pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bila Tuhan berkehendak kami lolos verifikasi KPU, tentu kami terlibat dalam proses demokrasi pada 2024, pemilu di Indonesia,” terang Iqbal.


Kans Partai Berbasis Profesi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia sekaligus dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, mengatakan kalau Said Iqbal cs sekadar ingin membentuk partai politik, itu hal mudah, seperti membentuk organisasi.

Namun kerumitan berikutnya tetaplah menghadapi verifikasi faktual oleh KPU. “Misalnya, pengurusnya harus mewakili 30 persen perempuan, struktur kepengurusan minimal di 75 persen provinsi, kabupaten/kota. Itu tidak gampang, itu administrasi pertama yang harus dilewati oleh partai-partai baru,” kata dia.

Hambatan lainnya adalah lolos parlemen dengan ambang batas. Jangankan Partai Buruh, sambung Adi, partai-partai lama pun bisa tidak lolos. Ditambah ceruk pemilih saat ini makin menyempit lantaran banyak partai mempunyai basis konstituen yang solid.

“Tidak otomatis semua buruh ikut (jadi kader) Partai Buruh. Organisasi buruh banyak, belum lagi buruh terafiliasi dengan partai politik tertentu," kata Adi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati bilang untuk bisa menjadi parpol peserta pemilu, maka partai harus mendapatkan status badan hukum terlebih dahulu dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun bisa mendapatkan status badan hukum ini pun syaratnya cukup berat, antara lain harus memiliki kantor di 100 persen provinsi, harus memiliki kantor di 75 persen kabupaten/kota, dan memiliki kantor di 50 persen kecamatan.

“Jadi selain tidak mudah, tapi juga mahal karena harus mengeluarkan biaya operasional untuk kantor-kantor ini. Setelah mendapatkan status badan hukum pun belum tentu menjadi partai politik peserta pemilu. Karena untuk menjadi partai politik peserta pemilu juga harus memenuhi syarat yang kurang lebih sama beratnya dan nanti akan diverifikasi faktual oleh KPU,” kata Khoirunnisa kepada reporter Tirto, Senin (4/10/2021).

Kemudian setelah partai politik menjadi peserta pemilu, untuk bisa mendapatkan kursi di DPR juga harus bisa menembus angka ambang batas parlemen yang cukup tinggi yaitu 4 persen. Apalagi bila ada partai politik yang lebih mapan dan sanggup mengakomodasi keinginan para buruh, bukan tidak mungkin mereka ‘loncat’ ke partai yang lebih mantap kedudukannya.

Identitas buruh bukan identitas yang tunggal. Bisa jadi dipengaruhi oleh identitas yang lain. “Sehingga bisa jadi suara-suara buruh beralih ke partai-partai mapan tersebut,” imbuh dia.

Karena ada pertimbangan tingginya angka ambang batas, kata dia, maka sulit sekali bagi partai baru untuk bisa lolos ambang batas itu. “Tantangannya adalah untuk bisa mengonsolidasi internal partai dan juga perlu bisa mendekati kelompok masyarakat lainnya juga, sehingga perjuangan buruh juga bisa didukung oleh publik secara umum."



Perjuangan melewati ambang batas ini bukan hanya tantangan untuk partai baru saja, tapi juga bagi partai-partai lama yang kecil atau menengah seperti PPP atau PAN. Untuk bisa memenuhi 4 persen itu, maka harus bekerja keras, bukan hanya mengonsolidasikan kelompok buruh, tapi juga masyarakat secara umum.

Salah satu caranya adalah menggaet hati publik jangan hanya jelang pemilu saja, sementara di waktu yang lain tidak ada pendekatan. Membuka ruang diskusi dengan masyarakat bisa menjadi salah satu cara untuk mengenalkan Partai Buruh.

Secara umum, keterhubungan partai politik dengan masyarakat Indonesia cukup rendah, jadi publik merasa tidak dekat dengan partai. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan party identity masyarakat Indonesia rendah yakni hanya 6,8 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi, yang menyatakan bahwa ada partai politik yang dirasa dekat dengan responden; sementara 92,3 persen menjawab tidak ada.

Khoirunnisa melanjutkan, salah satu faktornya adalah masyarakat merasa tidak terwakili oleh partai politik berbasis agama, profesi, atau ideologi lain. Partai dianggap tidak mampu menangkap aspirasi rakyat, kata dia.


Tawaran Para Pekerja

Ahmad Hidayah, peneliti bidang politik The Indonesian Institute, mengaku senang dengan hadirnya partai politik yang mendaftar lantaran esensi berdemokrasi itu mengakomodasi setiap pandangan yang ada. Jika memang Partai Buruh berhasil lolos ke parlemen di Pemilu 2024, maka diharapkan dapat memberi warna baru di parlemen.

“Sebagai contoh, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sampai saat ini nasibnya mandek. hanya masuk ke Prolegnas tapi tidak disahkan. Padahal RUU ini sudah ada sejak 2004. Jika partai buruh hadir di parlemen, saya berharap dapat mendorong RUU seperti ini,” tutur dia kepada reporter Tirto.

Namun demikian, kata dia, sebelum bicara performa di pemilu tiga tahun mendatang, penting untuk Partai Buruh mempersiapkan diri untuk lolos verifikasi di KPU. Hal ini tidak mudah, perlu banyak persiapan khususnya pendanaan. Menurut Ahmad, bukan tidak mungkin operasional partai bersumber dari iuran anggotanya. Tapi dia menilai efektivitasnya rendah meski itu ideal.

Merujuk kepada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sumber keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan perorangan (maksimal Rp1 miliar) dan organisasi dan/atau badan (maksimal Rp7,5 miliar). "Yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan dana yang seminimalnya untuk hasil yang maksimal.”

Tantangan berikutnya ialah fase setelah lolos verifikasi. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk meraih suara di kontestasi nasional lima tahunan itu. Pertama, pengusungan isu. Partai Buruh bisa bicara banyak soal kesejahteraan buruh dan seputarnya. Konsistensi isu menjadi penting.

Kedua, kata dia, sosok yang mengomunikasikan hal tersebut. Penting bagi partai memiliki komunikator yang handal. Rajin tampil di media dalam menyampaikan gagasan agar publik ‘menoleh’ soal partai tersebut.

Ketiga, pendanaan. Tidak dipungkiri bahwa ongkos politik itu besar. “Bukan untuk politik uang, ya, (tapi) untuk membangun partai dan menjalankan fungsi partai, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” terang Ahmad.

Keempat, terkait jaringan. Partai Buruh ini terafiliasi dengan organisasi-organisasi buruh, artinya sudah memiliki jaringan. Maka perlu untuk dikapitalisasi sehingga menjadi suara.

Namun, proyeksi di 2024, menurut Ahmad, tampaknya sulit untuk menggeser partai yang sudah ada di DPR saat ini; apalagi berharap jadi pemenang. Jika tidak ada ‘gempa bumi politik’ nampaknya partai yang akan menang, tetap partai-partai itu saja. Tapi bila targetnya sekadar masuk ke parlemen tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota, ini cukup realistis. Asalkan Partai Buruh memaksimalkan empat poin tersebut.

“Apakah Partai Buruh tidak laku? Menurut saya, tidak juga. Itu bagian dari jaringan yang dimiliki. Bagaimana mengapitalisasi saja. Balik lagi, jaringan hanya satu faktor di antara faktor-faktor penting lainnya,” ucap Ahmad.


Parpol Berbasis Buruh Usai Reformasi

Semangat reformasi setelah runtuhnya Orde Baru sempat membangkitkan dan mendorong gerakan buruh untuk turut serta dalam proses demokratisasi melalui pemilu. Pada 1999 hadir Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Namun dari lima partai tersebut tidak ada satu pun yang memperoleh satu kursi di parlemen.

Pada Pemilu 2004 hanya menyisakan satu partai buruh yang berhasil lolos verifikasi KPU dan menjadi kontestan, yaitu partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Partai ini merupakan perubahan nama dari PBN yang ikut pada pemilu lima tahun sebelumnya. Partai ini kembali gagal memperoleh kursi dalam pemilu nasional, yang hanya mendapatkan 636.397 suara (0,56 persen).

Tahun 2009, partai yang memiliki kaitan dengan buruh yang mengikuti pemilu adalah Partai Buruh (PB) yang tak lain merupakan nama baru dari PBSD. PB mendapatkan 265.203 suara (0,25 persen). Berarti partai ini kembali gagal mewujudkan cita-cita menempatkan perwakilan buruh dalam parlemen. Kini partai yang dibentuk pada Agustus 1998 itu pun siap berkiprah di Pemilu 2024.

Dari federasi serikat pekerja yang menginisiasi kelahiran Partai Buruh baru, tidak ada nama Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Sekretaris Jenderal KASBI Sunarno menyatakan pihaknya belum terlibat dalam proses ‘pembaruan’ tersebut, meski serikat pekerja yang berbendera merah itu ikut beberapa pembahasan kebangkitan partai. KASBI juga sempat tidak hadir ketika diskusi serupa di lain waktu.

“Karena jika sudah masuk ke ranah politik, di dalam mekanisme KASBI, harus ada rapat besar yang melibatkan federasi-federasi dan dewan buruh. Artinya, dalam kongres Partai Buruh, KASBI belum bisa terlibat,” ucap Sunarno kepada reporter Tirto, Senin (4/10/2021).

Di sisi lain, kata dia, KASBI mendukung perjuangan Partai Buruh karena ini merupakan ikhtiar para buruh memperjuangkan kaumnya dan elemen masyarakat lainnya.

Apakah Partai Buruh bisa melaju ke parlemen? Menurut Sunarno itu merupakan hal berat yang dapat diraih dalam waktu dekat. Namun jika partai ini dipersiapkan untuk mengonsolidasikan serikat buruh dan masyarakat, maka itu bisa terwujud.

“Kalau saya melihat pernyataan Said Iqbal dan kawan-kawan pendiri Partai Buruh, saya rasa agak berat untuk tahun 2024,” kata dia.

Sebagaimana di negara lain, partai buruh dipersiapkan jauh-jauh hari dengan konsolidasi perjuangan. Artinya bukan hanya bertemu di saat membentuk partai, tapi harus bertemu dalam perjuangan rakyat. Ia menilai kekalahan buruh dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan di beberapa kebijakan yang menyangkut buruh, maka inisiator partai merasa harus melahirkan Partai Buruh untuk menduduki parlemen, namun kerja sama strategis aliansi belum dilakukan.

KASBI menginginkan, kalau memang akan membentuk organisasi politik, ia benar-benar lahir dari perjuangan bersama. Aliansi-aliansi ini menjadi embrio kekuatan politik rakyat, kata dia.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Politik)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
DarkLight