tirto.id - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan secara terbatas dengan petinggi parpol hingga ormas keagamaan. Setelah mengundang partai koalisi pemerintah di parlemen pada 25 Agustus dan pimpinan ormas pada 30 Agustus, mantan Wali Kota Solo itu mengundang 5 partai koalisi non-parlemen ke Istana Negara pada Rabu (1/9/2021).
Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha mengkonfirmasi pertemuan tersebut. Selain PSI, hadir pula ketua umum dan sekjen PKP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) yang hadir hanya sekjennya.
Saat pertemuan, Jokowi menyampaikan sejumlah capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19. Ia mengatakan, Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus Covid tertinggi padahal secara jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, tergolong 7 besar di dunia dalam program vaksinasi, dan pengendalian inflasi di kisaran 1,5 persen. Giring sebut pemerintah sudah berjalan benar dalam penanganan pandemi.
“Pemerintah telah mengambil langkah yang benar dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dengan ekonomi. Kami mendukung kebijakan 'gas dan rem' pemerintah agar kesehatan tercapai, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tidak mudah pasti. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal sulit ini dialami seluruh negara di dunia ini,” kata Giring dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).
Dalam kesempatan tersebut, PSI menyampaikan aspirasi dari para pengusaha, terutama pengusaha kecil, yang berharap kebijakan PPKM yang diambil pemerintah bisa membantu mendorong agar dunia usaha bisa pulih dan bangkit kembali. Ia mencontohkan Bali yang terdampak akibat pandemi, seperti Legian, Popies, Kuta Seminyak, dan tempat-tempat lain yang semula sangat menggerakkan ekonomi pariwisata sekarang tutup total.
“Sepi, kosong seperti kota hantu. Dalam kesempatan ini saya membawa aspirasi dari warga Bali agar semoga karantina dari penerbangan internasional dilakukan di Bali, bukan di Jakarta. Agar occupancy dari puluhan ribu kamar hotel di sana dapat mulai terisi oleh turis-turis yang dikarantina,” ujar Giring.
Mendengar usulan ini, Presiden Jokowi mengatakan akan membahasnya di sidang kabinet.
Sementara itu, Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahuddin mengatakan pertemuan tersebut membahas dua hal. Pertama, soal pemaparan pemerintah tentang kinerja penanganan COVID. Kedua adalah soal informasi tentang gambaran ibu kota baru.
"Tetapi khusus mengenai ibu kota baru itu hanya sebatas menginformasikan langsung kepada parpol non parlemen," kata Said kepada reporter Tirto, Kamis (2/9/2021).
Said mengaku, beberapa ketua umum dan sekjen merespons positif paparan Jokowi. Tidak sedikit pula ada yang mengingatkan lebih lanjut soal paparan Jokowi seperti soal ibu kota baru. Sebagai contoh ada parpol yang mengingatkan soal negara masih fokus penanganan pandemi COVID.
"Jadi pembangunan ibu kota baru itu on schedule sesuai rencana hanya saja untuk proses melanjutkan program ini presiden juga sangat memperhatikan aspirasi dari para ketum, sekjen parpol agar itu tidak terburu-buru, agar itu tidak dipaksakan yang kemudian bisa menimbulkan persepsi yang keliru dari publik," kata Said.
Said pun menuturkan, Jokowi menjelaskan secara rinci soal penanganan COVID-19. Ia melihat, pemerintah pusat sudah punya data lengkap penanganan COVID. Berdasarkan pemaparan Jokowi, ia berpendapat bahwa ada banyak informasi yang belum disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah lebih banyak sosialisasi.
Pertemuan dengan petinggi partai non-parlemen dapat dikatakan bagian dari pertemuan tertutup Jokowi. Sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan dengan 7 partai parlemen, termasuk PAN. Pertemuan tersebut juga menyampaikan soal penanganan COVID dan menyinggung soal ibu kota negara.
Sementara itu, Senin (30/8/2021), Jokowi mengundang sejumlah ormas keagamaan ke Istana. Dalam keterangan tertulis yang diterima dari Sekum PGI, Pdt Gomar Gultom, Jokowi juga membahas soal ibu kota negara dan penanganan COVID.
Saat itu, Jokowi kembali menyinggung soal prestasi penanganan COVID. Jokowi pun mengaku tidak terburu-buru dalam upaya memindahkan ibu kota negara ke ibu kota baru di masa pandemi.
Dosen Politik Universitas Padjajaran Kunto A. Wibowo melihat pertemuan tersebut sebagai agenda pemerintah dalam menyampaikan prestasi penanganan COVID. Namun hal itu seharusnya tidak diperlukan karena tidak sedikit ketua umum maupun sekjen parpol juga bagian dari kabinet Jokowi.
"Kalau alasannya yang dibahas soal penanganan Covid dan pemulihan ekonomi, itu sebenarnya agenda Pak Jokowi dengan para menterinya. Jadi menurut saya tidak perlu ada pertemuan dengan ketum parpol walaupun beberapa ketua parpol juga menjadi menteri, sekjen parpol juga ada yang jadi menteri. Cuma harusnya baju yang dipakai baju menteri," kata Kunto kepada reporter Tirto.
Kunto menilai, upaya menghadirkan para ketum dan sekjen parpol parlemen akan menguatkan sejumlah isu strategis parlemen seperti soal amandemen UUD 1945, isu jabatan 3 periode hingga agenda legislasi lain.
Ia mencontohkan kisah UU KPK dan UU Cipta Kerja pada medio 2019 dan 2020 lalu yang tetap disahkan saat masih rancangan undang-undang. Padahal, kedua rancangan undang-undang tersebut ditolak oleh publik.
Kunto khawatir rentetan pertemuan tersebut menjadi pembenaran untuk agenda di masa depan saat pandemi.
"Kritik penanganan COVID justru bisa di spin atau di twist untuk jadi alasan yang penting untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan anggoota DPR RI. Menurut saya dua hal tersebut bisa jadi tidak berhubungan bahkan bisa menguatkan agenda Pak Jokowi," kata Kunto.
Di sisi lain, Kunto melihat upaya Jokowi mengundang parpol dan ormas sebagai langkah pemerintah membangun komunikasi dan memperbaiki komunikasi pemerintah dengan berbagai pihak dalam penanganan COVID. Namun, Kunto menekankan segala upaya untuk memperbaiki komunikasi penanganan COVID yang amburadul bukan berarti masalah selesai.
"Ini lebih merangkul dan membangun aliansi dari pada terlihat sebagai pahlawan sendirian dengan marah-marah. Tapi sekali lagi apakah ini akan efektif di konteks Covid, mungkin aliansi yang dibangun perlu diperluas tidak hanya dengan elite politik dan elite ormas," kata Kunto.
Sementara itu, Dosen Komunikasi Massa Universitas Airlangga Suko Widodo melihat Jokowi tengah berupaya membangun ulang kepercayaan dan komunikasi dengan semua pihak.
Ia menilai, Jokowi tengah mengalami berbagai tekanan dan kritik seperti soal tes wawasan kebangsaan (TWK) hingga masalah COVID. Oleh karena itu, Jokowi mengumpulkan para petinggi parpol dan ormas untuk menguatkan kembali posisinya sebagai presiden.
"Pak Jokowi sedang membutuhkan dukungan untuk melegitimasi dirinya sebagai presiden yang kuat," kata Suko kepada reporter Tirto.
Suko melihat, Jokowi tengah berusaha merangkul pihak-pihak yang mulai ragu dengan dia, apalagi ada hasil lembaga survei yang melaporkan kepercayaan kepada pemerintahan Jokowi turun.
Jokowi pun sadar bahwa beberapa kebijakan pemerintah berdampak buruk dan bisa membuat hubungannya dengan banyak pihak renggang. Salah satu hal yang terlihat adalah bagaimana PDIP berusaha menekan Jokowi dalam penanganan pandemi, sementara semua menteri di kabinetnya mulai berpikiran untuk pemenangan 2024 untuk partai masing-masing.
Ia pun menyadari bahwa upaya komunikasi politik tidak lepas dari kepentingan politik tertentu. Akan tetapi, Suko menilai upaya mengumpulkan ormas dan parpol sebagai upaya membuktikan mantan Wali kota Solo itu masih tetap sebagai "kawan mereka".
Pertemuan itu juga sinyal Jokowi siap berkomunikasi demi menjaga legacy mantan Gubernur DKI Jakarta itu, termasuk soal rencana pembangunan ibu kota baru, kata Suko.
"Intinya butuh dukungan apakah dukungan itu untuk menjaga stabilitas misalnya atau untuk meneruskan ide periode ketiga, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti kalau sekarang reafirmasi bahwa Pak Jokowi membutuhkan dukungan kuat dari berbagai lini. Membangun kepercayaan lah," kata Suko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
